Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 252.110 peraturan dalam 0,038 detik

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2000

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Download file:

UU Nomor 28 Tahun 2000.pdf

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

UU Nomor 27 Tahun 2000.pdf

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2000

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Pengadilan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

Download file:

UU Nomor 26 Tahun 2000.pdf

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2000

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

UU Nomor 25 Tahun 2000.pdf

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2000

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Perjanjian Internasional

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

UU Nomor 24 Tahun 2000.pdf

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Pembentukan Propinsi Banten

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

UU Nomor 23 Tahun 2000.pdf

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999

Abstrak

APBN

Download file:

UU Nomor 22 Tahun 2000.pdf

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

UU Nomor 21 Tahun 2000.pdf

serikat-pekerja-buruh

2000

Undang-undang (UU) NO. 21, LN. 2001/ No. 131, TLN NO. 3989, LL SETNEG : 15 HLM

Undang-undang (UU) tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

ABSTRAK:

bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak setiap warga negara; bahwa dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat, pekerja/buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat pekerja/serikat buruh yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab; bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai berlakunya Dasar-Dasar daripada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1050); Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaUndang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN 3. PEMBENTUKAN 4. KEANGGOTAAN 5. PEMBERITAHUAN DAN PENCATATAN 6. HAK DAN KEWAJIBAN 7. PERLINDUNGAN HAK BERORGANISASI 8. KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN 9. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 10. PEMBUBARAN 11. PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN 12. SANKSI 13. KETENTUAN LAIN-LAIN 14. KETENTUAN PERALIHAN 15. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2000.
-
Ketentuan mengenai tata cara pencatatan diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri.
25

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2000

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Status Peraturan

Mengubah

UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan

Download file:

UU Nomor 20 Tahun 2000.pdf

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2000

• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Abstrak

Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut

UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Mengubah

UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Download file:

UU Nomor 19 Tahun 2000.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2000. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3911) dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2000.