pedoman-pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran-blud
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD 2020 /No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal yang meliputi: Ketentuan Umum; Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran; Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Yang Berasal Dari Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang, dibutuhkan Pegawai yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan;
b. bahwa untuk mempercepat proses pelaksanaan pengadaan Pegawai di Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam kondisi darurat, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan dan Pengawasan Pegawai yang Berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan dan Pengawasan Pegawai yang Berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012, Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2011, Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 56 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan dan Pengawasan Pegawai yang Berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang yaitu tentang ketentuan umum dan proses Pengadaan Pegawai non PNS BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan dan Pengawasan Pegawai yang Berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD TAHUN 2020 NOMOR 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN DANA INSENTIF BAGI USTADZ/USTADZAH PADA TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN (TPQ), TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN (TPA)
DAN MADRASAH DINIYAH DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan Agama Islam dalam hal baca tulis Al Qur'an di Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk memberikan dana insentif kepada Ustadz/Ustadzah pada Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) dan Madrasah Diniyah dalam upaya memberikan motivasi dan peningkatan kesejahteraan Ustadz/Ustadzah Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) dan Madrasah Diniyah dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan baca tulis Al Qur'an di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Dana Insentif bagi Ustadz/Ustadzah pada Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) dan Madrasah
Diniyah di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2 / C); Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Nomor 3); Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 92 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 92);
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN PENERIMA INSENTIF; TATA CARA PENGUSULAN, BESARAN DANA DAN PEMBAYARAN; SUMBER DANA; MONITORING DAN EVALUASI; PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2020.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
6 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar perlu standar penerapan yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu disusun Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Permerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Menteri Sosial Nornor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/ PRT/ M/ 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Rota
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
BAB 1 KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP
BAB III PENERAPAN SPM
BAB IV KOORDINASI PENERAPAN SPM
BAB V PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII PEMBIAYAAN
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Integrasi Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu ke Dalam Jaminan Kesehatan
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan dan sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk mendaftarkan peserta Jaminan Sosial Kesehatan Daerah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Melalui Penerima Bantuan Iuran Daerah, maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Nomor 390 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Integrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Bengkalis, perlu ditinjau kembali.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 101 Tahun 2012; PERPRES No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 64 Tahun 2020; PERMENKES No. 69 Tahun 2013; PERMENKES No. 71 Tahun 2013; PERMENKES No. 28 Tahun 2014; PERMENKES No. 75 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENKES No. 52 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pedoman pelaksanaan program integrasi jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu kedalam jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas; ketentuan umum; maksud dan tujuan; sistematika; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
Dalam rangka upaya percepatan penanganan COVID-19 dengan menggunakan belanja tidak terduga, maka perlu diatur prosedur penggunaan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
1. UU No. 6 Tahun 1991
2. UU No. 24 Tahun 2007
3. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diganti beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
4. PP No. 21 Tahun 2008
5. PP No. 12 Tahun 2019
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020
7. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
Tentang prosedur penggunaan belanja tidak terduga dalam pencegahan dan penanganan COVID-19, sasaran, sumber dana penggunaan, mekanisme penyaluran dana dan laporan pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 22 Tahun 2020
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
Permenpan RB No. 52 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud, Tujuan, dan Manfaat c.Pejabat/Pegawai yang Berpotensi memiliki Benturan Kepentingan d.Bentuk Situasi Benturan Kepentingan e.Jenis Benturan Kepentingan f.Sumber Penyebab Benturan Kepentingan g.Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan h.Aspek Pokok Penyusunan Kerangka Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan i.Mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan j.Tata Cara Mengatasi Benturan Kepentingan k.Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan l.Pelaporan m.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
11 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan
Aparat Pengawas Intern Pemerintah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan Pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah, serta
mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik
(good governance), pemerintah berkewajiban
menindaklanjuti laporan hasil pengawasan/pem riksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indone ia dan
Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
b. bahwa agar pelaksanaan tindak lanjut tersebut dapat
berjalan dengan baik dan lancar diperlukan suatu
pedoman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern
Pemerintah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun
2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur Pedoman Tindak Lanjut hasil
pengawasan/pemeriksaan berupa data temuan, kesimpulan hasil
pengawasan/pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal,
lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Pimpinan Unit Instan i yang
diperiksa (auditi)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2020
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - pedoman pelaksanaan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2020/No. 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Vin.ts Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah, apabila belanja tidak
terduga tidak mencukupi, Pemerintah Daerah
melakukan penjadwalan ulang capaian program dan
kegiatan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
kelurahan; bahwa belanja tidak terduga sebesar
Rp. 36.347.575.386 (Tiga Puluh Enam Miliar Tiga
Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh
Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam
Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Batang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Batang Tahun Anggaran 2020, belanja tidak terduga
tidak mencukupi, maka Peraturan Bupati Batang
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Kabupaten Batang, perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 14 Tahun 2020
ten tang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten
Ba tang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019; Peraturan Bupati Batang Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Bupati Batang Nomor 67 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan angka 5, angka 6 dan angka 7 Pasal 4 ayat (2), dan penambahan ayat (6) dan ayat (7) Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.
Peraturan Bupati Batang Nomor 14 Tahun 2020 diubah.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
