Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.355 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Mencabut

PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Download file:

Permendagri Nomor 53 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Mencabut

PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Download file:

Permendagri Nomor 1 Tahun 2015.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 103 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015

Abstrak

APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Permen-No.103-TH-2014.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Mencabut

PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Download file:

Permendagri Nomor 3 Tahun 2013.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Mencabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri

Download file:

Permendagri Nomor 3 Tahun 2011.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 35 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Jajaran Departemen Dalam Negeri

Download file:

Permen-No.20 2005 SPPDDaerah.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

2023pmkeuangan063.pdf

Petunjuk Teknis - Dana Alokasi Khusus Fisik - Tahun Anggaran 2023

2023

Peraturan Menteri Keuangan NO. 63, BN 2023 (473): 3 hlm, jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana alokasi khusus fisik, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023.
Dasar hukum PMK ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 28 Tahun 2022; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 57 Tahun 2020; Perpres Nomor 15 Tahun 2023; PMK Nomor 118/PMK.01/2021; dan PMK Nomor 198/PMK.07/2021.
PMK ini mengatur perubahan atas lampiran Perpres Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, proses pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 terkait tematik dan bidang yang sedang dilakukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dilanjutkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2023.
Lampiran file: 216 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 3, lampiran hlm 4 sd 216).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

2023pmkeuangan049.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127/PMK.07/2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

127_PMK.07_2022.pdf

DANA BAGI HASIL – KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR

2022

Peraturan Menteri Keuangan NO. 127/PMK.07/2022, BN.2022/NO. 813; https:jdih.kemenkeu.go.id : 9 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 dan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07 /2022 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Perpres RI 104 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.260) sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI 98 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.149), Permenkeu RI 139/PMK.07/2019 (BN Tahun 2019 No.1148) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 86/PMK.07/2022 (BN Tahun 2022 No.518), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur Penetapan Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH dalam Peraturan Menteri ini meliputi Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2021, Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2020, dan Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran 2021. Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp41.868.894.493.lll,00 (empat puluh satu triliun delapan ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah). Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar RpS.715.603.363.566,00 (lima triliun tujuh ratus lima belas miliar enam ratus tigajuta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah). Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp970.639.891.539,00 (sembilan ratus tujuh puluh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah). Penyaluran Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2021 se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. Penyelesaian Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperhitungkan dalam penyaluran Kurang Bayar DBH dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022.
769 HLM, Lampiran halaman 10-769.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 182/PMK.05/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 204/PMK.05/2020 tentang Piloting Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah

Download file:

182_PMK.05_2022.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017.