Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 252.110 peraturan dalam 0,038 detik

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Abstrak
Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Diubah dengan
  1. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Mencabut
  1. UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Mengubah
  1. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Download file:
UU Nomor 20 Tahun 2001.pdf
Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2001
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002
Download file:
UU Nomor 19 Tahun 2001.pdf
Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Download file:
UU Nomor 18 Tahun 2001.pdf
Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000
Abstrak
APBN
Download file:
UU Nomor 17 Tahun 2001.pdf
Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Yayasan
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
Download file:
UU Nomor 16 Tahun 2001.pdf
Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2001
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Merek
Abstrak
Hak atas Kekayaan Intelektual
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Mencabut
  1. UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek
  2. UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek
Download file:
UU Nomor 15 Tahun 2001.pdf
Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Paten
Abstrak
Hak atas Kekayaan Intelektual
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
Mencabut
  1. UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten
  2. UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten
Download file:
UU Nomor 14 tahun 2001.pdf
Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pembentukan Kota Bau-Bau
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
UU Nomor 13 Tahun 2001.pdf
Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pembentukan Kota Singkawang
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
UU Nomor 12 Tahun 2001.pdf
Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pembentukan Kota Batu
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
UU Nomor 11 Tahun 2001.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan