Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 7.110 peraturan dalam 0,033 detik

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Manado
Abstrak
Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Menag No. 21 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Manado
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Agama Nomor 187 Tahun 2009 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Manado
Download file:
Permenag Nomor 2 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Ma'had Aly
Abstrak
Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Menag No. 32 Tahun 2020 tentang Ma’had Aly
Download file:
Permenag Nomor 71 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pendidikan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Peraturan Menag No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
Download file:
Permenag Nomor 68 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Abstrak
Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Menag No. 35 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Diubah dengan
  1. Peraturan Menag No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Agama Nomor 212 Tahun 2011 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Download file:
Permenag Nomor 63 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan
Abstrak
Pendidikan Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Menag No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dan Pelatihan Keagamaan
Diubah dengan
  1. Peraturan Menag No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Agama Nomor 345 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan
  2. eraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Provinsi Aceh
Download file:
Permenag Nomor 59 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan
Abstrak
Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Menag No. 22 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Ambon
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Agama Nomor 188 Tahun 2009 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Ambon
Download file:
Permenag Nomor 58 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak
Abstrak
Pendidikan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Peraturan Menag No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2008 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak
Download file:
Permenag Nomor 51 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu
Abstrak
Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Menag No. 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
  2. Peraturan Menag No. 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
Diubah dengan
  1. Peraturan Menag No. 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2008 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Datokarama Palu
Download file:
Permenag Nomor 47 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2013 Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Abstrak
Pendidikan Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Menag No. 21 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Mengubah
  1. Peraturan Menag No. 23 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Download file:
Permenag Nomor 35 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Abstrak
Pendidikan Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Menag No. 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Imam Bonjol Padang
Mengubah
  1. Peraturan Menag No. 19 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Download file:
Permenag Nomor 33 Tahun 2015.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan