Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 No. 91
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Seribu Rumah Gadang FM
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (7),Pasal 10, Pasal 11. Pasal 14 Ayat (8) Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 20 Ayat (3). Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Publik Lokal Seribu Rumah Gadang FM, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Seribu Rumah Gadang FM
UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 40 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2002, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 53 Tahun 2000, PP No. 11 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, Permenkominfo No. 28/P/M/KOMINFO/09/2008, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Solok Selatan No. 4 Tahun 2015
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Organisasi
3. Kepegawaian
4. Ketentuan dan Peralihan
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
15 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD Tahun 2018/ No.89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelengaraan Reklame
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (6), Pasal 12 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengawasan Bahan yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 227);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 269);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :
a. jenis dan klasifikasi reklame;
b. pemetaan, penataan dan tata letak reklame;
c. pemasangan reklame berdasarkan nilai strategis;
d. persyaratan izin reklame dan perpanjangan izin reklame;
e. kewajiban pembayaran uang jaminan pembongkaran reklame dan pertanggungan resiko;
f. jalan utama atau protokol;
g. tata cara pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame;
h. tata cara pelaksanaan peran serta; dan
i. tata cara pemberian sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
43 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 80 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemeritah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;
b. bahwa pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
c_ bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud clalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, akses informasi dan dokumentasi publik, hak dan kewajiban, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, kelembagaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, kelengkapan pengelola layanan informasi dan dokumentasi, mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi, pembinaan dan pengendalian penataan PLID, keberatan dan sengketa informasi, ketentuan forum komunikasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 67 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dokumentasi Pemberitaan Dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Pada Sub Bagian Pemberitaan Dan Dokumentasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
teknis penyelenggaraan tugas pelayanan kepada pimpinan,
SKPD/Instansi dan masyarakat secara umum yang
menyangkut dengan hubungan masyarakat dan
keprotokolan, perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur Pengelolaan Dokumentasi Pemberitaan Dan
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pede Bergiat)
yang ada di Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi,
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat
Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 21/M.PAN/11/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2017.
Sistematika Peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; SOP Pengelolaan Dokumentasi Pemberitaan Dan
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pede Bergiat) ; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame maka perlu diatur tentang pelaksanaan Penyelenggaraan Izin Reklame di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan tata cara penyelenggaraan reklame meliputi : Jenis reklame; OPD penyelenggaraan; Standar dan larangan penyelenggaraan reklame; Ketentuan penyelenggaraan reklame; Tata cara dan prosedur pengajuan izin; dan Pengawasan, pengendalian dan penertiban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Pembongkaran Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu adanya pengaturan tentang Jaminan Pembongkaran Reklame; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Pembongkaran Reklame.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, maksud tujuan dan ruang lingkup, penyelenggaraan reklame, jaminan pembongkaran reklame, tugas kewajiban da wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan reklame, sanksi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, Permendagri No.35 Tahun 2010, Perbup Kubu Raya No.3 Tahun 2010.
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2018.
3 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Klaten Nomor
36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten terdapat
pembentukan Perangkat Daerah baru yang
mengakibatkan peralihan kegiatan berkaitan dengan
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, maka perlu
melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 22, penghapusan ketentuan Bab VII, Penambahan ayat (3) pada Pasal 34,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2016 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
ABSTRAK:
Bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasayarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel; Bahwa peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti; Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan suatu Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 7 Tahun 2007, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 61 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2016, Permenkominfo No. 14 Tahun 2016, Permendagri No. 3 Tahun 2017, PerKIP No. 1 tahun 2010, PerKIP No. 1 Tahun 2013, Qanun Pidie Jaya No. 4 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban, Klasifikasi, Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi, Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi, Kelengkapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, Tata Kerja, Tata Cara Pengecualian Informasi Publik, Standar Pelayanan Informasi Publik, Sarana Prasarana, Mekanisme Permohonan, Pembinaan dan Pengendalian Penataan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, Tata Cara Pengelolaan Keberatan, Forum Koordinasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
Mencabut Perbup Pidie Jaya No. 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
38 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi instrumen pencegahan, penanggulangan dan pemulihan, untuk itu diperlukan Sistem Manajemen Lingkungan Hidup yang didalamnya diatur mengenai Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup.
UU No 23 Th 2000; UU No 32 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 27 Th 2012; Permen Lingkungan Hidup No 05 Th 2012; Permen Lingkungan Hidup No 16 Th 2012; Permen Lingkungan Hidup No 8 Th 2013; Perda Kab Lebak No 5 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Aplikasi Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup; 3. Kelembagaan Dan Pengembangan; 4. Pembiayaan; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2018.
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
