POLA - TATA - KELOLA - BADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH - RUMAH - SAKIT - UMUM - DAERAH - LINGGAJAT
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD 2024/Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah Linggajati
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan No. 6 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 79 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; Kelembagaan; Prosedur Kerja; Pengelompokan Fungsi; Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024.
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Penjabat Pengelola Dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat,
Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016;
PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; MAKSUDDAN TUJUAN; PERENCANAANPEGAWAI BLUD PUSKESMAS; PENGADAAN; SURAT PERJANJIAN KERJA; HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN; PELANGGARAN DISIPLIN; PENGHARGAAN; PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2024.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2024
Badan Layanan UmumHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Wonosobo No. 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi di Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan
pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro,
perlu melakukan upaya untuk mendorong dan
meningkatkan motivasi kerja dan prestasi serta
pengembangan diri pegawai melalui pemberian
remunerasi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Darah, remunerasi
diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro
Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 94 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Sumber Daya Manusia, Komponen Remunerasi, Indikator Penilaian, Besaran Remunerasi, Pembiayaan Remunerasi, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2024.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 24 Tahun 2017 dicabut.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 28/C-01/HK/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28/C-01/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 28/C-01/HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Koordinasi
Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional (SP4N);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012,Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014,Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023,
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
-
-
9 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 74/E-03/HK/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74/E-03/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 74/E-03/HK/2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU (PLUT) KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (KUMKM) SEBAGAI PENGELOLA LAYANAN
PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program tugas pembantuan pengembangan rumah kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil tahun anggaran 2023 di
Kabupaten Gianyar perlu ditunjuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi,Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
sebagai penanggungjawabnya;
b. bahwa agar pengelolaan dan penanggungjawab dimaksud dalam huruf a dapat beijalan dengan optimal, maka telah ditunjuk sesuai kriteria berdasarkan surat kementerian
koperasi dan UKM Republik Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat beijalan dengan baik dan lancar perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Gianyar tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (KUMKM) sebagai pengelola layanan pengembangan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil di Kabupaten Gianyar Tahun 2023
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992,Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020,Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016,
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2021,
Menetapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kabupaten
Gianyar sebagai pengelola layanan pengembangan kemasan produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Gianyar,Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2023.
-
-
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 9.1 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan
Umum Daerah Pada Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pusat
Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
UU no 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU no 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 80 Thaun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permenkes No 43 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Tanjabtim No 6 Tahun 2019; Perbup Tanjabtim No 25 Tahun 2021.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat terkait Ketentuan Umum, Kelembagaaan dan Sumber Daya Manusia, Pembinaan, Pengawasan dan Pencabutan Penerapan BLUD, Manajemen Sumber Daya Manusia, serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 311 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pemerintahan Desa, Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW), Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan Dan Masyarakat Miskin Ekstrem.
ABSTRAK:
a. bahwa perlindungan sosial dengan jaminan sosial sebagai
instrumennya adalah skema asuransi yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan perlindungan kepada penduduk miskin,melindungi kelompok rentan terhadap risiko penghidupan dan melaksanakan amanah Undang Undang Dasar 1945 Pasal28H dimana setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
b. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial adalah tugas wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
C. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah melakukan jaminan sosial di daerah maka perlu memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial tenaga kerja melalui kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pemerintahan Desa, Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW), Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan Dan Masyarakat Miskin Ekstrem;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12.
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEMERINTAHAN
DESA, RUKUN TETANGGA (RT)/ RUKUN WARGA (RW), TENAGA KERJA
BUKAN PENERIMA UPAH KATEGORI RENTAN
DAN MASYARAKAT MISKIN EKSTREM dengan sistematika: KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP, PENYELENGGARAAN, SASARAN PENERIMA PROGRAM DAN PEMBEBANAN PEMBIAYAAN, TATA CARA PELAKSANAAN, BESARAN IURAN, PENGANGGARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN, TIM PERCEPATAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN KEPESERTAAN MANDIRI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2023.
14 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
