Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Barang Milik
Daerah untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Barang Milik
Daerah untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penggunaan Barang Miliki Daerah Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain dengan sistematika: Ketentuan Umum; Penggunaan Barang Miliki Daerah Untuk Dioperasikan Oleh PIhak Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maros Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, SERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN AKUISISI ARSIP STATIS
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang merupakan pencipta arsip:
b. bahwa untuk pelaksanaan penambahan khazanah arsip
statis di Lembaga Kearsipan Daerah perlu dilakukan Akuisisi
Arsip Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Akuisisi Arsip Statis;
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
BAB I : KETENTUAN UMUM
PASAL 1 : Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
PASAL 2 : Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam
rangka akuisisi arsip statis di Lembaga Kearsipan Daerah
PASAL 3 : Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk melestarikan
arsip yang memiliki nilai guna sekunder dan menyelamatkan
arsip statis yang mempunyai nilai kesejarahan sehingga dapat
memberikan informasi yang luas kepada generasi yang akan
datang.
PASAL 4 : Akuisisi Arsip statis meliputi:
a. prinsip dan strategi akuisisi arsip statis;
b. penilaian arsip statis dan teknis pelaksanaan akuisisi arsip
statis; dan
c. serah terima arsip statis.
PASAL 5 : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2023.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kearsipan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Kearsipan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sistem Kearsipan Daerah, Sistem Informasi Kearsipan Daerah, Jaringan Informasi Kearsipan Daerah, Pembinaan dan Pengendalian, Pelaporan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2023.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelengaraan kearsipan
yang baik dalam menjamin ketersediaan arsip yang autentik,
utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasikan
keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi
sebagai satu keutuhan informasi;
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Arsip Kabupaten
Sragen perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah
Yang meliputi
Ketentuan Umum,
Kode Klasifikasi Arsip,
Pembiayaan, dan
Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Arsip Kabupaten Sragen dicabut.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun
2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas; Teknis Pembayaran Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas; Pengendalian Internal; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Klasifikasi Arsip
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
kearsipan sebagai suatu sistem yang terpadu dalam
implementasi sistem Pemerintahan yang Berbasis
Elektronik dan untuk mensinkronisasikan informasi
kearsipan antara Kementerian dengan Pemerintah
Daerah, perlu menyeragamkan penggunaan kode
klasifikasi Arsip oleh pencipta arsip dengan
menetapkan Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Semarang; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai
dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu untuk
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi
Arsip;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Klasifikasi Arsip, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 5 Tahun 2021 dicabut.
101 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Fisik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
ABSTRAK:
Bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun
Anggaran 2024, maka diperlukan Penyusunan Analisis Standar Belanja Fisik; bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Fisikdi Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Analisis Standar Belanja Fisik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 dengan sistematika : Ketentuan Umum; Ruang Lingkup dan Tujuan; Harga Satuan Pokok Kegiatan; Analisa Standar Belanja Fisik; Ketentuan Lain - Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
100 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2023/NO.40, LL Kab. Kubu Raya : 159 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungiawaban Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip yang tertuang dalam jadwal retensi arsip
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2012; Peraturan Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2017;
Jadwal Retensi Arsip
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023.
2 Halaman dan 157 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 40 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
ABSTRAK:
Bahwa untuk memajukan dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan di daerah harus sesuai dengan skala prioritas rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
Bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tangung Jawab Sosial Perusahaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang : PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
MAKSUD,TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;
PENYELENGGARAN TSP;
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI DAN FORUM KOMUNIKASI TSP;
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI;
PENGHARGAAN;
SANKSI ADMINISTRATIF;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2023.
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 40 Tahun 2023
PERBUP Kab. Sumedang No. 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan keseragaman penggunaan kode, klasifikasi arsip, sinkronisasi informasi kearsipan, tertib arsip sesuai dengam tugas dan fungsi, dan kelancaran penataan berkas telah ditetapkan Perbup Sumedang No. 149 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Sumedang No. 56 Tahun 2020, Kabupaten Sumedang memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum mengenai aturan klasifikasi arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten sumedang, sehingga perli menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.19 Tahun 2021; Permendagri No. 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No/ 135 Tahun 2017; Permendagri No. 83 Tahun 2022; Perda Kabupaten Sumedang No. 7 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umujm, Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan, Klasifikasi Arsip, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.
6 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
