Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

Menemukan 8.950 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PERBUP 7 TAHUN 2012.pdf

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) SERTA PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2012

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2012/No.7 Seri E Nomor 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk guna kepentingan petani, maka berdasarkan Peraturan Gubernur .Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011 telah dialokasikan pupuk bersubsidi untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012; b. bahwa guna memberikan pedoman dalam pendistribusian pupuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kecamat.an dan untuk menjaga tingkat harga pupuk di Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Purworejo; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); Pengawasan; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 3699) 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82t Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P Dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; 10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17 /M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/ 10/2011 tentang Pupuk. Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87 /Permentan/SR.130/ 12/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012; 13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/ atau Jasa Yang Beredar Di Pasar; 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/Tp.270/7 / 1985 tentang Pengawasan Pestisida; 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949/Kpts/ TP.270 /7 / 1998 tentang Pestisida Terbatas; 16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo [Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4).
Materi Pokok Perbup ini adalah: Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 {Dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, kecuali pembudidaya ikan dan/ atau udang seluas-luasnya 1 (Satu) hektar. Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesual dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh kecamatan serta alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2012.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2012.
15 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

1097. PERBUP NO 7 TAHUN 2012.pdf

PEDOMAN - PEMBERIAN - TUGAS BELAJAR - IZIN BELAJAR - PEGAWAI NEGERI SIPIL - PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2012/NO.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

ABSTRAK:

Dalam rangka mengembangkan potensi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu diadakan program tugas belajar dan izin belajar; Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam upaya peningkatan dan pengembangan SDM telah melaksanakan Program Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pemerintah Kabupaten Sarolangun; Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERDA No. 04 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 08 Tahun 2009
PERBUP ini mengatur mengenai Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, meliputi: Maksud dan Tujuan; Penerima Tugas Belajar, dan Izin Belajar; Penyelenggaraan dan Sumber Pembiayaan; Program Studi; Penyelenggaraan dan Sumber Pembiayaan; Program Studi; Persyaratan; Batas Usia Tugas Belajar; Kewajiban dan Sanksi Penerima Beasiswa Tugas Belajar dan Bantuan Beasiswa Insidentil; Monitoring dan Evaluasi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2012.
9 hlmn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 7 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Kalsel Tahun 2012

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Perbup No 07 Tahun 2012.pdf

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah; Penanaman Modal dan Investasi

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2012/NO.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Kalsel Tahun 2012

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Kalsel, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pacta Perseroan Terbatas Bank Kalsel Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2011
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Kalsel Tahun 2012

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2012.
3 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boven Digoel Nomor 7 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download file:

Perbup no 7 ttg pedoman pembentukan RT.pdf

Pembentukan-Rukun-Tetangga

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga

ABSTRAK:

Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor ..... Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Perlu Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Rukun Tetangga.
Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151 ) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007.
Dalam peraturan dibahas mengenai kedudukan, pembentukan, tugas dan fungsi, kepengurusan, huungan kerja, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2013.
7 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 7 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Manajemen Pengelolaan Kas Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup Kolaka No.07 Tahun 2012.pdf

kas-daerah

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD. 2012 /No. 7, LL 71 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Pengelolaan Kas Daerah

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif dan efisien yang meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan kemungkinan terjadinya kebocoran, kemungkinan penyimpangan, serta pencairan sumber pembiayaan yang paling murah, maka perlu dibuat dan disusun mekanisme pengelolaan kas daerah; b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka perlu dibentuk dengan peraturan Bupati Kolaka;
1. Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia) tahun 2004 Nomor tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ) sebagamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 'telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 05 Tahun 2010, tentang Pembentukar; Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2012; 17. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2012.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II REKENING BANK MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH BAB III POLA HUBUNGAN DAN MEKANISME REKENING PEMERINTAH DAERAH BAB IV BANK KAS UMUM DAERAH BAB V REKENING SKPD BAB VI ANGGARAN KAS BAB VII PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN KAS BAB VIII SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) BAB IX UANG PERSEDIAAN BAB X PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN BAB XI INVESTASI JANGKA PENDEK BAB XII PELAPORAN BAB XIII LAPORAN ARUS KAS BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2012.
71 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Bentuk, Ukuran, Warna, Seri Dan Isi Karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cilacap

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Cilacap No 7 Tahun 2012.pdf

Retribusi Pelayanan Kesehatan

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2012/NO.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Seri Dan Isi Karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Labolatorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cilacap perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Retiribusi Pelayanan Kesehatan Daerah di Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap; bahwa guna tertib administrasi dan serta pengenda1ian dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar tersebut pada huruf a, maka perlu ditentukan bentuk, ukuran, warna, seri dan isi karcis; bahwa guna tertib administrasi dan serta pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar tersebut pada huruf a, maka perlu ditentukan bentuk, ukuran, wama, seri dan isi karcis ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Seri dan Isi Karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cilacap;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Seri dan Isi Karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cilacap

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2012.
4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Nomor 07 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Tata Cara Perhitungan Luas dan Penarikan Retribusi Izin Gangguan Terhadap Bangunan Menara Di Kabupaten Luwu

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PerBup No 7 Tahun 2012.pdf

TATA CARA PERHITUNGAN LUAS DAN PENARIKAN RETRIBUSIIZIN GANGGUAN TERHADAP BANGUNAN MENARA 01 KABUPATEN LUWU

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 07, BD.2012/No.07

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Perhitungan Luas dan Penarikan Retribusi Izin Gangguan Terhadap Bangunan Menara Di Kabupaten Luwu

ABSTRAK:

^Menlmbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf (c) Petaturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizlnan Tertentu, baik yang barslfat pangaturan inaupun yang barsifat panatapan khususnya dalam rangka pelaksanaan Tata cara Perhitungan Luas dan Panarikan Ratribusi izin Gangguan Tarhadap Bangunan Manara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tantang Tata Cara Perhitungan Luas dan Panarikan Ratribusi Izin Gangguan tarhadap Bangunan Manara di Kabupatan Luwu.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembantukan Daarah-Daerah Tingkat II dl Sulawesi (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kauangan Negara (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana talah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Rapublik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4444); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perlmbangan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemblnaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan Pemerlntahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provlnsl dan Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerlntahan yang MenjadI Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 16 Tahun 2011 tentano Retribusi Perizlnan Tertentu
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN LUAS DAN PENARIKAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN TERHADAP BANGUNAN MENARA Dl KABUPATEN LUWU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan BupatI Inl yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah f^bupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah BupatI berserta Perangkat Daerah sebagal penyelenggara Pemerlntahan Daerah. 3. Pemerlntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerlntahan oleh Pemerlntahan Daerah dan DPRD menurut asas dan prinsip Negara Kesatuan Republlk Indonesia sebagalmana dimaksud dalam Undanag-Undang Dasar Negara Republlk Indonesia. 4. BupatI adalah BupatI Luwu. r Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya diaebut DRRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah. jB. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten luwu; d. Kepala satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD f adalah Kepala Satuan Keija perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Luwu selaku pengguna anggaran/pengguna barang; 9. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Institusi atau Lembaga Teknis Daerah yang Bertugas untuk melakukan Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Bupati dan Penanganan Ketentraman Umum dan Ketertjban Masyarakat. ^lO.Bangunan Menara adalah Bangunan Menara dan Sejenisnya yang berada dalam Wilayah Kabupaten Luwu. 11.Perizinan Tertentu adalah retribusi kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau tasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian . •iiegkungan. 12.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Tata Cara Perhitungan Luas dan Tinggi Menara serta Tata cara penarikan dan penerbitan Retribusi Izin Gangguan terhadap ? bangunan menara. BAB III TATA CARA PERHITUNGAN Pasal 3 (1) Tata cara perhitungan luas menara adalah Perkalian antara Luas dengan Ketinggian Menara yang lebih lanjut disebut Volume Menara. (2) Volume Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas menara yang dalam Penarikan Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu indikator tingkat penggunaan jasa. BAB IV TATA CARA PENARIKAN RETRIBUSI PENGGUNAAN MENARA Pasal 4 (1)Bangunan menara tetap memperhatikan radius menara kesegala penjuruh arah yang berdasarkan ketinggian menara; (2)Tanf Retribusi Bangunan Menara adalah perkalian antara indeks gangguan, indek| lokasi, indeks modal dan indeks luas (volume menara) x Rp. 3.000,- (tiga ribu rupianj; (3) Penarikan retribusi menara dilakukan setelah melengkapi berkas, meliputi; a. izin lokasi; b. p^mohonan kepada Bupati Cq. Kepala Kantor Satuan Pol PP; 0. fbS) copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; d. fotb copy akta pendirian perusahaan; e. foto copy NPWP perusahaan; . » f. persetujuan warga dalam radius menara yang diketahui oleh Pemenntan setempat, g. surat pemyataan kesiapan akan perpanjangan izin apabila masa beriakunya telan berakhin h. foto copy akta tanah atau sejenisnya; dan 1. dokumen lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [4) Penarikan retribusi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah syarat-syarat yang hams dipenuhl oleh pemohon untuk memperpleh izin gangguan terhadap bangunan menara.. BABV JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN Pasal 5 (1) Jangka waktu beriakunya Izin ditetapkan selama 12 (dua beias) bulan; !{2) Jlka terjadl pembahan tempat, sifat, jenis usaha, pemegang Izin dan akan berakhimya masa retribusi maka pemegang Izin berkewajiban melaporkan secara tertulls kepada BupatI paling lambat 14 (empat betas) hari sebelum pembahan dan masa beriakunya beriakhir; BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6 (1) Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi berpedoman pada Peraturan BupatI Inl; (2) Pada saat Peraturan BupatI Inl mulal berlaku, semua Peraturan BupatI tentang Tata Cara Perhltungan Luas dan Penarikan Retribusi Izin Gangguan terhadap Bangunan Menara Dl Kabupaten Luwu, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagl. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan BupatI Inl, sepanjang mengenal teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan BupatI. ^ (2) Peraturan BupatI Inl mulal berlaku padawanggal ditetapkan. Agar setlap orang dapat mengetahulnya, mernerintahkan pengundangan Peraturan BupatI Ini dengan penempatan dalam Berlta Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2012.
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2012

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2012

Download file:

Perbup Jepara Tahun 2012 No 7.pdf

APBD

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2012/NO.461

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 Romawi V tentang Hal - Hal Khusus Lainnya pada angka 8 yaitu Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya scperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup terscdia dan/atau bclum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penctapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetaplan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD; bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud huruf a perlu mcnetapkan Peraturan lupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 1I Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan dalam Pasal 1. Perubahan ketentuan dalam Lampiran I. Perubahan ketentuan dalam Lampiran II pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Akun Belanja Daerah. Perubahan ketentuan dalam Lampiran II pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Kelompok Belanja Langsung. Perubahan ketentuan dalam Lampiran II pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Ketentuan dalam Lampiran II pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun ditambah 15 (lima belas) kegiatan. Perubahan ketentuan dalam Lampiran II pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, Kegiatan Pelaksanaan DAK Pendidikan SD Tahun 2011 (DAK). Ketentuan dalam Lampiran II pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Pendiidkan Menengah. Ketentuan dalam Lampiran II pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalamProgram Pendiidkan Menengah ditambah 14 (empat belas) kegiatan. Perubahan ketentuan dalam Lampiran II pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Pendidikan Menengah, Kegiatan Pelaksanaan DAK Pendidikan SMP Tahun 2011 (DAK). Perubahan ketentuan dalam Lampiran II pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Ketentuan dalam Lampiran II pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan ditambah 4 (empat) kegiatan. Perubahan ketentuan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah dalam Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Keschatan Rujukan (DAK). Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Akun Belanja Daerah. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Kelompok Belanja Langsung. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ditambah 1 (satu) kegiatan. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya. Ketentuan pada Lampiran II, pada SKPD SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya ditambah 6 (Enam) Kegiatan. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan. Ketentuan pada Lampiran II, pada SKPD SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan ditambah I (Satu) Kegiatan. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dalam Aun Belanja Daerah. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dalam Kelompok Belanja Langsung. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah ditambah 25 (Dua Puluh Lima) Kegiatan. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Program Penyehatan Lngkungan Pemukiman dan Perbaikan Lingkungan. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Perbaikan Lingkungan ditambah 17 (Tujuh Belas) Kegiatan. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga ditambah 1 (Satu) Kegiatan. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Akun Belanja Daerah. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Kelompok Belanja Langsung. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Sosial dan Budaya. Ketentuan pada Lampiran II, pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Darah Program Perencanaan Sosial dan Budaya ditambah 1 (Satu) Kegiatan. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Data /Informasi/Statistik Daerah. Ketentuan pada Lampiran II, pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Darah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Dacrah ditambah 1 (Satu) Kegiatan. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sckretariat Daerah dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor dan Perlengkapan Rumah Tangga Kepala Daerah. Perubahan Ketentuan Lampiran II, pada SKPD Sckretariat Daerah dalam Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, Kegiatan Rehab Ruang Rapat, Ruang Kerja dan Fasilitas Umum Pendopo. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Akun Pendapatan Daerah. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Kelompok Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sah. Perubahan Ketentuan Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Kelompok Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Pendapatan Bantuan Keuangan dani Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, Obyek Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi, Rincian Obyek Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Akun Belanja Daerah. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Jenis Belanja Hibah. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Jenis Belanja Hibah, Obyck Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Darah dalam Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi ditambah Rincian Obyek Belanja. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah dalam Jenis Belanja Tidak Terduga, Obyek Belanja Tidak Terduga serta Rincian Obyek Belanja Tidak Terduga. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah dalam Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, egiatan Penerimaan CPNS diubah menjadi Penataan PNS dan Penerimaan CPNS. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran ll, pada SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan dalam Akun Belanja Daerah. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran ll, pada SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan dalam Kclompok Belanja Langsung. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan dalam Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan dalam Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan ditambah I (Satu) Kegiatan. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Jenis Belanja Tidak Terduga, Obyek Belanja Tidak Terduga serta Rincian Obyck Belanja Tidak Terduga. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah dalam Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Kegiatan Penerimaan CPNS diubah menjadi Penataan PNS dan Penerimaan CPNS. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan dalam Akun Belanja Daerah. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan dalam Kelompok Belanja Langsung. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dimas Pertanian dan Peternakan dalam Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan dalam Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan ditambah 1 (Satu) Kegiatan. Perubahan Ketentuan Lampiran II, pada SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan dalam Sarana dan Program Peningkatan Prasarana Pertanian. Ketentuan Lampiran II,pada SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian ditambah 1 (Satu) Kegiatan. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Akun Belanja Daerah. Perubahan ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas elautan dan Perileanan dalam Kelompok Belanja Langsung. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran ll, pada SKPD Dinas Kelautan dan Penikanan dalam Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan ditambah 9 (Sembilan) Kegiatan. Perubahan Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dimas Kelautan dan Perikanan dalam Program Peningkatan Manajemen Produksi Budidaya Perikanan. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Program Peningkatan Manajemen Produksi Budidaya Perikanan ditambah 4 (Empat) Kegiatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2012.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2012 diubah.
46 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

PERBUP_7_2012.pdf

STANDAR-PELAYANAN-MINIMAL-BADAN-LAYANAN-UMUM-DAERAH-RUMAH-SAKIT-UMUM-DAERAH-KABUPATEN-KLUNGKUNG

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2012/No.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung

ABSTRAK:

a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; b. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan perlu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sehingga diperlukan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 228/Menkes/SK/III/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008.
1. KETENTUAN UMUM; 2. MAKSUD DAN TUJUAN; 3. JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR, URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN TAHAPAN WAKTU PENCAPAIAN; 4. PELAKSANAAN; 5. PENERAPAN; 6. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 7. KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2012.
81

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 7 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pedoman Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perbup no.7 tahun 2012_oke.pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2012/NO.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

ABSTRAK:

bahwa percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokai merupakan Memantapan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi .Yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi;bahwa percepatan dimaksud' untuk memberikan dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan berbasis sumber daya lokai yang lebih beragam dan aman untuk konsumsi; bahrna daiam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis sumber Daya Lokal, perlu menyusun kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Balangan tentang Pecloman Percepatan Penganekaragaman Konsumsl Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
Undang-Undang nomor 7 Tahun 1996;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Presid'en Nomor 83 Tahun 2006;Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Prcepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud, Tujuan Dan Ruang lingkup.Perencanaan Kegiatan;Pelaksanaan Kegiatan;Tata Hubungan Kerja;Monitoring Dan Evaluasi;Anggaran;Hal Lain-lain;Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2012.
10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT