Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Arsip Dinamis
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin terciptanya arsip yang autentik dan terpercaya, serta untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang andal, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu;bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan suatu sistem kearsipan daerah yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan;bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam rangka Pengelolaan Kearsipan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Arsip Dinamis;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;ORGANISASI KEARSIPAN;PENCIPTAAN ARSIP DINAMIS;PENGGUNAAN ARSIP;PEMELIHARAAN ARSIP;PEMELIHARAAN ARSIP INAKTIF;PROGRAM ARSIP VITAL;PENYUSUTAN ARSIP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
51 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan
tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Wonosobo perlu dilakukan Penataan
Kearsipan sesuai dengan perkembangan; bahwa untuk menjamin ketersediaan Arsip yang
autentik, utuh, dan terpercaya serta tercapainya
pelaksanaan penyusutan arsip sebagai bukti
akuntabilitas kinerja pada semua organisasi kearsipan
baik Unit Pengolah maupun Unit Kearsipan perlu
ditetapkan Jadwal Retensi Arsip; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Pemerintah
Kabupaten Wonosobo harus memiliki Jadwal Retensi
Arsip yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat
persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi
Arsip Substantif;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 21 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 16 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 18 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun
2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penggunaan Jadwal Retesi Arsip, Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2024.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4 Tahun 2019 dicabut.
262 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2024
JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Dan Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
Dalam rangka Pengaturan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah perlu disesuaikan
dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai
kearsipan;
Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah telah mendapatkan persetujuan dari Arsip Nasional Republik Indonesia dengan surat persetujuan nomor B-BA.02.07/253/2023 tanggal 20 Desember 2023;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Dasar hukum Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 78 Tahun 2012; Permendagri No. 83 Tahun 2022; PERKA No. 1 Tahun 2013; Perka No. 3 Tahun 2013; Perka No. 6 Tahun 2013; Perka No. 19 Tahun 2014; Perka No. 20 Tahun 2014; Perka No. 2 Tahun 2015; Perka No. 16 Tahun 2015; Perka No. 17 Tahun 2015; Perka No. 19 Tahun 2015; Perka No. 10 Tahun 2016; Perka No. 37 Tahun 2016; Perda Lampung Tengah No. 4 Tahun 2013; Perda Lampung Tengah No. 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Dan Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2024.
201 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Peraturan Perundangan Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 26), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor 31).
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2024.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Akusisi Arsip Statis
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Akuisisi Arsip Statis.
Dasar Hukum:
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011;Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Pedoman Akusisi Arsip Statis, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; PRINSIP DAN STRATEGI AKUISISI ARSIP STATIS; PENELUSURAN, PENILAIAN DAN VERIFIKASI; DAFTAR PENCARIAN; PENGHARGAAN; SERAH TERIMA ARSIP STATIS; PENDANAAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2024.
32 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2024
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karimun
Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun
2020 Nomor 75), dicabutdan dinyatakan tidak berlaku.
di lingkungan pemerintah daerah kabupaten karimun - kode klasifikasi arsip
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD.2024/No.2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung pengelolaan arsip
dinamis, efisiensi dan pengelolaan penataan kearsipan
serta pengaturan mengenai kode klasifikasi arsip di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, perlu
disesuaikan dengan perkembangan peraturan
perundang-undangan guna mendukung implementasi
sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Karimun.
UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2022; PP No.28 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Perpres No.95 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.83 Tahun 2022; Perka ANRI No.19 Tahun 2012; Perda Kab.Karimun No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Karimun No.5 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati Karimun ini diatur tentang Kode Klasifikasi Arsip di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Karimun, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2024.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karimun
Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun
2020 Nomor 75), dicabutdan dinyatakan tidak berlaku
106 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 NOMOR 2 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Klasifikasl Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya serta untuk mencegah penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
Mengingat : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011, . Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 44 Tahun 2022, Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 73 Tahun 2022.
Materi pokok : Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis meliputi
: Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinarnis: dan Pengaturan Akses Arsip
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2024.
Jumlah halaman : 484 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bintan Nomor 01 Tahun 2024
PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO.01 TENTANG TATA NASKAH DINAS
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 01,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan tertib, efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan diperlukan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1956; UU No.06 Tahun 2023; PP No.28 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; Peraturan Arsip Nasional No.05 Tahun 2021; Permendagri No.01 Tahun 2023; Perda Kab. Bintan No.01 Tahun 2021.
PERBUP ini mengatur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten Bintan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
77 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 20/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun
ABSTRAK:
a. ketentuan Pasal 13 Perda Kab. Sarolangun No.2 Tahun 2020
b. dalam rangka pengelolaan dan penggunaan arsip dinamis oleh Perangkat Daerah selaku pencipta arsip
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.54 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.28 Tahun 2012; Permendagri No.78 Tahun 2012; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.83 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.17 Tahun 2011; Perda Kab. Sarolangun No.5 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Sarolangun No.1 Tahun 2021; Perda Kab. Sarolangun No.2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemeritnah Kabupaten Sarolangun
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
196
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 19/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi Arsip
ABSTRAK:
a. klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrumen dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip;
b. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4) UU No.43 Tahun 2009 dan Pasal 32 PP No.28 Tahun 2012;
c. dalam rangka penataan efisiensi dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
d. klasifikasi dan indeks kaitan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.54 Tahun 1999; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.28 Tahun 2012; Permendagri No.78 Tahun 2012; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.83 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.19 Tahun 2012; Perda Kab. Sarolangun No.2 Tahun 2020; Perbup Sarolangun No.35 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, meliputi klasifikasi arsip, kode klasifikasi arsip, tugas dan fungsi, dan kegiatan kearsipan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
80
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
