Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Tahun 2023 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Klasifikasi Arsip
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin kesesuaian, kesamaan dalam rangka perlindungan, pemeliharaan, dan ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah diperlukan kode klasifikasi; bahwa pengaturan mengenai kode klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia selaku pembina teknis guna mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 83 Tahun 2022; Perka ANRI No. 19 Tahun 2012; Perda No. 1 Tahun 2015
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Klasifikasi Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2023.
Perbup ini mencabut Peraturan Nomor 23 Tahun 2017
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 55 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Aplikasi Sistem Informasi Sewa Alat Berat dan Alat Uji Konstruksi (SIWAK) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan
umum yang bersifat digital kepada masyarakat pengguna
jasa layanan sewa alat berat dan alat uji konstruksi di
wilayah Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa untuk mewujudkan pemberian pelayanan prima
dalam melaksanakan tertib administrasi dan memberikan
terobosan serta kemudahan bagi masyarakat untuk jasa
layanan sewa alat berat dan alat uji konstruksi secara
transparan dan akuntabel;
Bahwa untuk dapat memberikan kemudahan kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf
b maka upaya yang dilakukan adalah dengan
mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Sewa Alat Berat
dan Alat Uji Konstruksi (SIWAK);
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Informasi Sewa
Alat Berat dan Alat Uji Konstruksi (SIWAK) Sebagai Inovasi
Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan
dan Pengujian Material Konstruksi pada Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah
Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun
2022; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 109 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Aplikasi Sistem Informasi Sewa
Alat Berat dan Alat Uji Konstruksi (SIWAK) Sebagai Inovasi
Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan
dan Pengujian Material Konstruksi pada Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah
Laut dengan sistematika: Ketentuan Umum; Aplikasi Sistem Informasi Sewa Alat Berat Dan Uji Konstruksi (SIWAK); Anggaran/Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2023.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 55 Tahun 2023
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
ABSTRAK:
a. Bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi serta tata kerja Sekretaris Daerah telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan;
b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan
dinamika peraturan perundang-undangan dan
kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sehingga perlu
diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Peraturan
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja Instansi Pemerintah dalam rangka
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun
2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020
Nomor 10, Tambaahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantaeng Nomor 34);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : KEDUDUKAN
BAB III : SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
BAB VI : TATA KERJA
BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 66)
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip
dinamis yang efektif dan efisien dan untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang
tidak berhak, maka perlu diatur dengan sistem
klasifikasi kemanan dan akses arsip dinamis;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat
(3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di
Kabupaten Pemalang, perlu disusun Peraturan Bupati
tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
Dinamis;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di
Kabupaten Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Kabupaten Pemalang
yang meliputi asas dan pengorganisasian dan pengamanan arsip dinamis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
220 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 53 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 293
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasisfikasi Kemanan Dan Akses Arsip Dinamis
ABSTRAK:
bahwa arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan alat bukti yang sah harus dikelola dan diselamatkan guna menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, dan berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, makak perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah UU No 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2004; UU No. 11 Th. 2008 stdd UU No. 19 Th. 2016; UU No. 14 Th. 2008; UU No. 43 Th. 2009; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 28 Th. 2012; PP No. 12 Th. 2017; Kepres No. 105 Th. 2004; PerkaANRI No. 17 Th. 2011; Permendagri No. 83 Th. 2022; Perda Kab. Natuna No. 2 Th. 2021
PERBUP ini mengatur mengenai Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis; Akses Arsip Dinamis; dan Pengelolaan Arsip
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2023.
11 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 53 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi
Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Sistem Informasi Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
yang meliputi
Maksud Dan Tujuan,
Sistem Kearsipan Daerah,
Srikandi,
Simpul Jaringan Aplikasi SIKN,
JIKD,
Pembinaan Dan Pengendalian,
Pelaporan, dan
Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 52 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Tahun 2023 No.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi
memegang peranan yang cukup penting dalam
mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan
berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan
dinamis secara baik sehingga terwujud tata kelola
pemerintahan yang bersih dan efektif. Bahwa pedoman penerapan sistem informasi kearsipan
dinamis terintegrasi sangat dibutuhkan dalam upaya
memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan
efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi
kearsipan dinamis. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan
Dinamis Terintegrasi, menyebutkan Lembaga
Negara/Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri dan
BUMN/BUMD dalam pengelolaan arsip dinamis harus
menerapkan SRIKANDI.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes. Setiap perangkat daerah diharuskan menerapkan SRIKANDI dengan menyediakan prasarana, sarana, dan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang kearsipan dan teknologi informasi. Pedoman Penerapan SRIKANDI mengatur secara rinci pengertian umum, indikator, dan langkah-langkah penerapan, yang wajib diikuti oleh seluruh instansi terkait.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
17 hlm. beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan
Tanah Laut (LAKATAN) di Lingkungan Dinas
Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyediaan
Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau
barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten dan
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan
Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 58
Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian
Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut,
maka perlu menyelenggarakan Layanan Angkutan
Tanah Laut (LAKATAN) di Lingkungan Dinas
Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan
Tanah Laut (LAKATAN) di Lingkungan Dinas
Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 58 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan
Tanah Laut (LAKATAN) di Lingkungan Dinas
Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika: Ketentuan Umum; Waktu Operasional; Trayek; Pemberhentian Bus; Tarif Dan Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2023.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 51 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Alih Media Arsip Statis Dengan Metode Konversi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka preservasi arsip statis guna memudahkan akses serta menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis, perlu dilakukan alih media arsip statis dengan metode konversi dari bentuk asli ke bentuk digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2 0 1 8; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5; ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Siak Nomor 133 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 17 (tujuhbelas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Tata Cara Pengalihan; Pelaksanaan Konversi Arsip Statis Ke Dalam Format Digital; Pascakonversi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2023.
Lampiran: 10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 50 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Tahun 2023 No.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Arsip Statis
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan
Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Arsip Statis.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2022
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :Pengelolaan arsip statis yang mencakup akuisisi, pengolahan, preservasi, serta akses dan layanan arsip. Dokumen tersebut menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan arsip, prosedur akuisisi, pengolahan, dan preservasi arsip statis, serta mekanisme layanan dan akses publik terhadap arsip. Sarana, prasarana, dan fasilitas layanan publik juga diatur untuk memastikan keamanan dan ketersediaan arsip bagi pengguna.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2023.
60 hlm. beserta Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
