Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Ekosistem Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Dana bagi Hasil Sawit
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pada angka 25 huruf a Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaanProgram Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya serta berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, dalam Pasal 16 ayat (5) huruf e Dana Bagi Hasil Sawit dapat digunakan untuk pembiayaan Perlindungan Sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar jaminan sosial dan Pasal 17 ayat 4 huruf b Bupati bertanggungjawab untuk mengatur penggunaan dana bagi hasil perkebunan sawit sesuai dengan kebutuhan daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 6 Tahun 2002; UU No 13 Tahun 2003; UU No 40 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; UU No 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2023; Peraturan Presiden No 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan No 91 Tahun 2023; Peraturan Daerah No 18 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja Bukan Penerima Upah di Ekosistem Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Dana bagi Hasil Sawit, meliputi; Ketentuan umum; ruang lingkup; sasaran, persyaratan dan mekanisme pendataan penerima program; program dan kepesertaan; besaran iuran dan tata cara pembayaran; pembiayaan; pertanggungjawaban; penanganan pengaduan; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2024.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah perlu adanya regulasi yang mengatur mengenai jaminan perlindungan kepada pekerja dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara optimal;
b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang mengamanatkan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh
pekerja di daerah menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Nomor 85 Tahun 2013; Peraturan Pemerintahan Nomor 86 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 058 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; KEPERSERTAAN; PENDAFTARAN PESERTA; MANFAAT PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN; PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; SANKSI; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2024
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN - pelaksanaan
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2024/No. 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan
dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta
keluarganya di Kabupaten Banjarnegara, perlu
memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan; bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 69 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja
di Wilayah Kabupaten Banjarnegara sudah tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan,
perlu diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis program dan kepesertaan, tata cara pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian, program kerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2024.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 69 Tahun 2018 dicabut.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (12)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2017; Permenkeu No. 91 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan diktum KEDUA angka 25 huruf a Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun regulasi dalam rangka Optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 1 Tahun 1970; UU No 13 Tahun 2003; UU No 40 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2021; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, meliputi Ketentuan Umum; Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 4 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permenkeu No. 91 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2024.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 344 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Setelah Bekerja
ABSTRAK:
Bahwa salah satu kebijakan terhadap pekerjaan Migran Indonesia dan keluarga pemberian bantuan kepada pekerja Migran Indonesia dan keluarga maka perlu menetapkan Perbup Tentang tata cara pemberian perlindungan pekerjaan Migran Indinesia setelah bekerja.
Dasar Hukum Peraturan Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 14 tahun 1950 sebagaiamana telah diuabah dengan UU No. 4 tahun 1968 UU No. 18 Tahun 2017 ; UU No. 23 tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia No. 7 Tahun 2021; Perda kab. Karawang No. 6 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum , Penerimaan bantuan Pemerintah Daerah, Jenis Bantuan, Tatacara Pemberian Bantuan, Penyerahan Bantuan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 336 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Perda No. 6 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup tentang penyelenggaraan layanan terpadu satu atap pekerja migran Indonesia.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2017 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permen ketenagakerjaan No. 30 Tahun 2016; Perda Kab. Karawang No. 6 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan LTSA PMI, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 290 Tahun 2023
Program Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja Di Luar Jam Kerja
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 290, BD Tahun 2023 Nomor 290
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja Di Luar Jam Kerja
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Upaya perlindungan dan penjaminan kesejahteraan kepada para pekerja dengan jaminan sosial dalam hubungan kerja dan jaminan sosial di luar hubungan kerja; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Nomor Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja berupa jaminan sosial dalam hubungan kerja; bahwa Peraturan Peraturan Bupati Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Program Jaminan Kecelakaan Diri Di Luar Jam Kerja Dan Hubungan Kerja Bagi Pekerja Pada Perusahaan-Perusahaan Di Wilayah Kabupaten Serang perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja.
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2023; Perda No. 4 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2019
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Perlindungan dan Kesejahteraan Bab Ill Program Jshk Bab IV Prosedur Penetapan Jaminan Bab V Pengendalian,Pengawasan,Evaluasidan Pelaporan Bab VI Sanksi Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2023.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 178 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
