Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD Kab Nganjuk Tahun 2019 No 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Nganjuk
ABSTRAK:
a. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik;
b. bahwa masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Keterbukaan Inforrnasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Nganjuk.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomur 40 Tahun 1999 tentang Pers;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Jnformasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nornor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Perda No 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Nganjuk.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Tujuan dan Azas Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Daerah;
3. Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan;
4. Mekanisme memperoleh informasi;
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya
ABSTRAK:
Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik dan publik wajib membuat pertimbangan tertulisa atas setiap kebijakan yang diambil. Dan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, konten informasi yang dikecualikan, daftar informasi yang dikecualikan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2019
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2019/NO.7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Undang- Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Uta.ra Nomor 09 Tahun 2016, Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 57 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM, PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI, AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI, HAK DAN KEWAJIBAN, PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, KELENGKAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID), MEKANISME PERMOHONAN, KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019.
Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2015
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ke Desa perlu Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Desa.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46
tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
tahun 2017.
Materi pokok : Struktur organisasi PPID Desa, wewenang dan tugas PPID Desa, pembiayaan PPID Desa, Klasifikasi, Pengelompokan Informasi Publik, Tahapan Penyusunan Daftar Informasi Publik, Tata Cara Layanan Informasi Publik
Melalui Pengumuman, Standar Layanan Informasi Publik, Standar Layanan Informasi Publik
Melalui Pengumuman, Pemberitahuan Tertulis, Biaya Salinan Informasi Publik, Pengelolaan Keberatan dan Registrasi Keberatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Jumlah halaman : 33 HLM; Lampiran : 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN IZIN DAN TEKNIS PENYELENGGARAAN REKLAME
ABSTRAK:
Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum; Penyelenggaraan Reklame yang telah diatur melalui Peraturan Bupati Karo Nomor 287 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu diganti.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016.
Jenis Reklame; Standar Reklame; Penataan Reklame; Titik Lokasi Reklame; Kewenangan Pemberian lzin; Tata Cara Pemasangan Reklame; Kewajiban Penyelenggara Reklame.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2019.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2019
Pers, Pos, dan PeriklananPerizinan, Pelayanan PublikDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Sumedang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2019
PENGELOLAAN - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2019/NO.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memenuhi dibidang informasi hukum diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
Dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan pemerintah Daerah diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dengan tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Permendagri No.2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
UUD No.54 Tahun 1999; UUD No.14 Tahun 2008; UUD No.25 Tahun 2009; UUD No.12 Tahun 2011; UUD No.23 Tahun 2014; Pepres No.33 Tahun 2012; PermenHukumdanHam No.2 Tahun 2013; Permendagri No.2 Tahun 2014; Perbup No.31 Tahun 2016
Perbup Ini Mengatur Mengenai Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Meliputi; Kelembagaan; Pengelolaan; Pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
10 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 02 Tahun 2019
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02, BD.2019/No.02
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi
dan dokumentasi yang berkualitas, diperlukan pedoman
pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah, sehingga perlu diatur pedoman pengelolaan
pelayanan informasi dan dokumentasi Pemerintah
Kabupaten Tana Toraja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat ll di Sulawesi
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74 Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan publik (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang_
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik ,
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi publik (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman pengelolaan pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10
Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
HAK DAN KEWAJIBAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPRD)
MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI
FORUM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH (FKPPID)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2019.
30 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
