BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - MEKANISME KERJA DEWAN PENGAWAS
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2012/No. 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah, maka perlu adanya Pedoman Kerja Bagi
Dewan Pengawas daTam rnelakukan Pembinaan dan
Pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Rumah sakit
Umum Daerah Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Mekanisme Kerja Dewan Pengawas
Badan Layanaan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 87 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 88 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud tujuan dewan pengawas, tugas dan kewajiban dewan pengawas, rapat dewan pengawas, perencanaan,anggaran dan pelaporan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, penilaian rencana bisnis anggaran (RBA), pembinaan pejabat pengelola, hubungan kerja dewan pengawas dengan pengawas internal dan pihak eksternal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2012.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI;
Dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas Nasional dan tegaknya kedaulatan NKRI, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah;
Dalam rangka mengoptimalkan kinerja komunitas intelijen daerah (Kominda) perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparatur unsur intelijen secara profosional;
Dalam rangka tertib administrasi kegiatan Kominda sesuai dengan Permendagri No. 11 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 16 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah perlu dilakukan penyesuaian agar optimal dihadapkan dengan perkembangan situasi daerah;
Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Perbup tentang Komunitas Intelijen Daerah.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 3 Tahun 2002; UU No. 16 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 34 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2012; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 34 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; PERDA No. 23 Tahun 2006; PERDA No. 15 Tahun 2011; PERDA No. 11 Tahun 2011; PERDA No. 12 Tahun 2011
PERBUP ini mengatur mengenai Komunitas Intelijen Daerah, meliputi: Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah; Kelembagaan Komunitas Intelijen Daerah; Pelaporan; Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2012.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, maka Perbup Tanjung Jabung Barat No. 13 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
5 hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Bupati No 33 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2012/NO.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 33 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2010 ; b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan di bidang PBB dan BPHTB perlu dilakukan perubahan untuk penyempurnaan rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang ;
1. UU No. 8 Tahun 1974 ;2. UU No. 23 Tahun 2000 ;3. UU No.17 Tahun 2003
;4. UU No.1 Tahun 2004 ;5. UU No.32 Tahun 2004 ;6. UU No.33 Tahun 2004
;7. UU No.28 Tahun 2009 ;8. UU No.12 Tahun 2011 ;9. PP No.58 Tahun 2005
;10.PP No.79 Tahun 2005 ;11.PP No. 38 Tahun 2007 ;12.PP No.41 Tahun 2007
;13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 ;14. Perda Kab Tanggerang No. 8 tahun 2010;15.Perda Kab Tanggerang No.10 Tahun 2010
;16.Perda Kab Tanggerang No.33 Tahun 2010
tedapat dalam pasal 1, pasal 2 , dan pasal 18
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majene Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan dibentuknya beberapa desa di Kabupaten
Majene yang dapat mempengaruhi pemberian tunjangan
kelada Desa dan perangkat desa terhadap perhitungan
ADD terutama pada penggunaan untuk biaya operasional
pemerintah desa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1974,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah/ Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun
2007 tentang Alokasi dana Desa (Lembaran daerah
Kabupaten Majene Tahun 2007 Nomor 4);
Penggunaan dana operasional sebanyak 30 % (tiga puluh
persen) digunakan untuk:
a. Bantuan tunjangan aparat pemerintah Desa;
b. Bantuan tunjangan BPD;
c. Biaya operasional sekretariat Desa;
d. Biaya operasional Sekretariat BPD;
e. Bantuan tunjangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
f. Biaya perjalanan dinas;
g. Lain-lain pengeluaran rutin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2012.
Peraturan Bupati Majene
Nomor 9 Tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2007
tentang Alokasi Dana Desa diubah
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Mewujudkan Penataan Wilayah Kabupaten Gorontalo yang Bersih, Rapih dan Indah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 4 Tahun 2011; Perbup No. 3 Tahun 2005.
Dalam peraturan ini diatur tentang Izin Penyelenggaraan Reklame termasuk di dalamnya mengatur tentang jenis reklame, standar reklame, ketentuan perizinan, tata cara pemasangan, kewajiban, pencabutan izin, pengawasan, penutupan dan pembongkaran reklame dan larangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2012.
Terdiri dari 19 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 10 Tahun 2012
PERBUP Kab. Minahasa Tenggara No. 11 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NO 10 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 10 Tahun 2012
PERBUP Kab. Balangan No. 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Dan Pejabat Negara, Keuangan, Non Keuangan Dan Non Kepegawaian
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tercapainya tertib pelaksanaan penlrusutan arsip yang
terhubungan dengan bidang kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Balangan, perlu diatur jadwat retensi arsip (JRA) kepegawaian pegawai negeri sipil dan pejabat Negara;bahwa berkenaan dengan maksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Balangan tentang Jadwal Retensi Arsip
Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Kabupaten Balangan
Nomor 03 tahun 2008.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2012.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir No. 10 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Pelaksanaan Registrasi dan Perizinan Bidang Kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib hukum dalam pelaksanaan registrasi dan perizinan di bidang kesehatan perlu diatur tentang prosedur pelaksanaan registrasi dan perizinan di bidang kesehatan.
Dasar Hukum: UU No.7 Tahun 1996; UU No.5 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000; UU No.22 Tahun 1997; UU No.8 Tahun 1999; UU No.37 Tahun 2003; UU No.29 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011l; PP No.25 Tahun 1980; PP No.27 Tahun 1983; PP No.32 Tahun 1996; PP no.72 Tahun 1998; Perda Kabupaten Ogan Ilir No.3 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Ilir No.12 Tahun 2005.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur menganai Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Registrasi dan Perizinan di Bidang Kesehatan; Masa Berlaku Perizinan; Larangan, Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
