Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 7.110 peraturan dalam 0,037 detik

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Diubah dengan

Perka LKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019

Mencabut

Perka LKPP No. 12 Tahun 2015 tentang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Peraturan Kepala LKPP Nom...Tahun 2016_830_1.pdf

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Pendidikan Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2018 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

Mencabut

Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2018 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Fasilitasi Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Fasilitas Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Akreditasi Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perka LKPP Nomor 3 Tahun 2011
Perka LKPP Nomor 3 Tahun 2013

Download file:

Peraturan Kepala LKPP Nom...Tahun 2016_856_1.pdf

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Melalui e-Purchasing

Abstrak

Pendidikan Pengadaan Barang/Jasa Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Mencabut

Perka LKPP No. 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Melalui E-Purchasing
Perka LKPP No. 10 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Melalui E-Purchasing

Download file:

Peraturan Kepala LKPP Nomor 20 Tahun 2014.pdf

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Melalui E-Purchasing

Abstrak

Pendidikan Pengadaan Barang/Jasa Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka LKPP No. 20 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Melalui e-Purchasing

Mengubah

Perka LKPP No. 10 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Melalui E-Purchasing

Download file:

Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2014.pdf

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Melalui E-Purchasing

Abstrak

Pendidikan Pengadaan Barang/Jasa Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka LKPP No. 20 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Melalui e-Purchasing

Diubah dengan

Perka LKPP No. 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Melalui E-Purchasing

Download file:

Peraturan Kepala LKPP Nomor 10 Tahun 2014.pdf

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Sertifikat Kehormatan Sebagai Pengajar/Narasumber Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Abstrak

Pendidikan Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Peraturan Kepala LKPP Nom...Tahun 2013_392_1.pdf

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Akreditasi Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Abstrak

Pendidikan Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Peraturan Kepala LKPP Nom... Tahun 2011_51_1.pdf

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental

Abstrak

Pendidikan Kebijakan Pemerintah Standar/Pedoman

Download file:

Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2017.pdf

Gerakan Nasional Revolusi Mental - pedoman

2017

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan NO. 4, BN 2017 (1208) : 4 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, perlu menetapkan Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental sebagai acuan pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental.
Dasar hukum Permenko PMK ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 90 Tahun 2010; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; PerpresNomor 7 Tahun 2015; dan Perpres Nomor 9 Tahun 2015.
Permenko PMK ini mengatur tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang digunakan sebagai dokumen acuan operasional pelaksanaan GNRM secara terpadu, terkoordinasi dan sinergi. Pedoman Umum GNRM dimaksudkan sebagai acuan bagi: a) Penyelenggara Negara, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan, Masyarakat, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, agar dapat melaksanakan GNRM secara efektif dan efisien sesuai dengan Peta Jalan GNRM 2017-2019; b) Koordinator masing-masing program GNRM dalam menyusun dan menetapkan Pedoman Pelaksanaan GNRM; c) Menteri/Kepala Lembaga dalam menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis GNRM di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing; d) Gubernur dalam menyusun dan menetapkan Petunjuk Pelaksanaan GNRM di Provinsi masing-masing; dan e) Bupati/Walikota dalam menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis GNRM di Kabupaten/Kota masing-masing.

CATATAN:

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
Lampiran file: 56 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, lampiran hlm 5 sd 56)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Statuta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 51/HUK/2007 tentang Statuta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

Download file:

PERMENSOS NOMOR 24 TAHUN 2019 ( REV. ).pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permensos No. 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Mencabut

Permensos No. 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

Download file:

PERMENSOS NOMOR 4 TAHUN 2019.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.