Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STAF AHLI BUPATI KAPUAS HULU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terselenggaranya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu secara optimal, maka diperlukan telaahan, kajian, saran dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Pembentukan Staff Ahli; Pengangkatan dan Pemberhentian; Mekanisme Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2012.
6 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012
pedoman - pelaksanaan - pemberian - bantuan - pembangunan - pos - keamanan - desa - kelurahan
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kab. Bogor Tahun 2012 No. 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan Pos Keamanan Desa dan Kelurahan
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan untuk kelancaran dan tertib administrasi pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehubung dengan adanya perubahan susunan organisasi prangkat daerah pada pemerintah Kab Bogor maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan Pos keamanan Desa Dan kelurahan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 3 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telh beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 56 Tahun 1972; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2005; Perda kab Bogor No. 7 tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 10 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 22 Tahun 2011; Pergub No. 1 Tahun 2007; Perbup Bogor No. 61 Tahun 2010; Perbup Bogor No. 34 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Prinsip-Prinsip pemberian Bantuan, Pemberian Bantuan, Kriteria Penerimaan Bantuan, Mekanisme Pengajuan Bantuan, Tim Monitoring Pelaksana Kegiatan, Panitia Pelaksana, Pembiayaan , Pertanggungjawaban, Pengawasan Dan Evaluasi, Dan ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2012.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa untuk. memberikan motivasi dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mempercepat dan memperluas pelaksanaan pembangunan serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas Kepala Desa/ Lurah, maka perlu diadakan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan melalui kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perlombaan Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2011;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang penetapan Pedoman Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2012, kegunaan Pedoman Perlombaan dan mulai berlakunya peraturan ini. Rincian lebih lanjut tentang Pedoman Perlombaan terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2012.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Keuangan Untuk Tambahan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kebumen Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja
Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten
Kebumen Tahun 2012, perlu mengatur pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan
Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di
Kabupaten Kebumen Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 35 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Belanja Bantuan Keuangan Untuk Tambahan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kebumen Tahun 2012
yang meliputi
Maksud Dan Tujuan,
Sumber, Besaran Dan Jenis Bantuan,
Kriteria Penerima Bantuan,
Sistim Pengalokasian Bantuan,
Tata Cara Penaksiran Tambahan Penghasilan Tetap,
Indeks Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala
Desa Dan Perangkat,
Persyaratan Bantuan,
Mekanisme Penyaluran Bantuan dan
Pertanggung Jawaban,Pengawasan Dan Pengendalian
Bantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2012.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Untuk Usaha Mikro, Perikanan, Pertanian, Pertambangan Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahw dalam rangka meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi yang tepat sasaran kepada konsumen pengguna, perlu diatur Pelayanan Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi untuk Usaha Mikro, Perikanan, Pertanian, Pertambangan dan Pelayanan Umum di Kabupaten Rembang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 67 Tahun 2002; PP No 36 Tahun 2004; Keppres No 86 Tahun 2002; Perpres No 5 Tahun 2012; Perda Kab Rembang No 2 Tahun 2008; Perda Kab Rembang No 12 Tahun 2008; Permendagri No 53 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, harga jual eceran, konsumen pengguna BBm bersubsidi, mekanisme pelayanan, pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
Keputusan Bupati Rembang Nomor 500/69/2009 dicabut.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012
PELAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM - PETUNJUK PELAKSANAAN
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2012/No. 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Umum
Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Umum Kabupaten
Temanggung maka dalam rangka meningkatkan Penyelenggaraan
Pelayanan Perpustakaan Umum Kabupaten Temanggung perlu diatur
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Umum Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16° Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, jenis, tata tertib dan jam kunjung layanan perpustakaan umum, bantuna/hibah, pembinaan dan pengawasan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2012.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi
Terminal, maka perlu mengatur pelaksanaan Peraturan
Daerah dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal yang meliputi Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Retribusi, Penagihan Retribusi, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa, Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Atau Pembebasan Retribusi, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Pengelolaan, Pendelegasian Wewenang, Surat Izin Penempatan Kios Dan Surat Izin Kerja, Kewajiban Dan Larangan, Pencabutan Izin, Pelaksanaan Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2012.
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri
Kela utan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor
PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka dalam rangka peningkatan
peran sumber daya pesisir dan lautan sebagai sumber pertumbuhan
baru bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional, perlu membuat
Rencana Strategis Wilayah Pesisir Kabupaten Demak;
bahwa pemanfaatan secara optimal dan lestari wilayah pesisir adalah
upaya meningkatkan potensi sumber daya manusia, alam, buatan
dan sosial;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu rnenetapkan Peraturan Bupati Demak
tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir Kabupaten Demak;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008; Keputusan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2002; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.34/MEN/2002;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir Kabupaten Demak yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Rencana Strategis Wilayah Pesisir, Masa Berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2012.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
