Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kawasan dan Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pajak Daerah, maka perlu adanya Penetapan Kawasan dan
Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Kotawaringin
Timur. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2011
tentang Penetapan Kawasan dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame di
Kabupaten Kotawaringin Timur sudah tidak sesuai lagi dengan
keadaan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diterbitkan Peraturan
Bupati yang baru
Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun
2018; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 52 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK REKLAME;
BAB III
KAWASAN DAN NILAI SEWA REKLAME ;
BAB IV
PENERBITAN SKPD DAN STPD;
BAB V
MASA PAJAK/SAAT TERUTANG PAJAK;
BAB VI
PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK;
BAB VII
TANDA LEGES;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
ngan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kotawaringin
Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan dan Perhitungan Nilai Sewa
Reklame di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2011 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
79 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 16 Tahun 2019
Informasi, Pers, Pos, dan PeriklananDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Sumedang No. 3 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kab Jombang Tahun 2019 No 15/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Elektronik dalam Pemerintahan (E-Goverment) di Lingkungan Pemkab Jombang
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan e-Govemment termasuk bagian dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan e-Govemment perlu pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tata kelola informasi daerah yang berbasis elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pemerintahan (E• Government) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan pengaturan penyelenggaraan e-Govemment;
3. Ruang lingkup penyelenggaraan e-Govemment;
4. Perencanaan;
5. Kebijakan;
6. Sistem Informasi;
7. Infrastruktur TIK;
8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
9. Ketentuan Peralihan;
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2019.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 2011; UU No, 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 9 Tahun 2014; Perpres No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 9 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 2 Tahun 2012; Peraturan Kepadal Badan Informasi Geospasial No. 1 Tahun 2015; Perda No. 4 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) meliputi maksud dan tujuan penyelenggaraan, sasaran percepatan JIGD, pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan, sistem dan prosedur pengelolaan data spasial, sumber daya dan pembebanan biaya pelaksanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan untuk memudahkan evaluasi dan perumusan kebijakan Pimpinan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, diperlukan sistem informasi berbasis elektronik; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Si stem Informasi Berbasis Elektronik
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika
Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2016
Materi Pokok: I Ketentuan Umum; II Ruang Lingkup; III Perangkat Keras (Hardware); IV Perangkat Lunak (Software); V User; VI Server (Peladen); VII Internet; VIII Jaringan; IX Pengelolaan dan Pemeliharaan; X Penanganan Gangguan; XI Monitoring dan Evaluasi; XII Pembiayaan dan Anggaran; XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
Terdiri dari 11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame, telah ditetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 288 tahun 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Perhitungan Nilai Sewa Reklame; Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah sehingga perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kondisi pada saat ini.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1977; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 135 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2019.
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak; Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2019.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kab Nganjuk Tahun 2019 No 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemkab Nganjuk
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, diselenggarakan sistem informasi yang mudah diakses masyarakat melalui Sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemkab Nganjuk;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu mengatur pedoman pengelolaan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a clan huruf b diatas maka, perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati.
1. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN;
4. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
5. PP No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Perpres No 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Publik;
8. Perda Kab Nganjuk No 7 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
9. Perda Kab Nganjuk No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Pedoman pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
3. Hak Pengadu dan Kewajiban Pengelola;
4. Sarana Pengaduan;
5. Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR;
6. Prosedur Penanganan LAPOR;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2019
KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK DENGAN PERUSAHAAN PERS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan Perusahaan Pers
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka publikasi dan informasi Pemerintah Kabupaten Siak perlu melakukan kerjasama dengan Media Cetak dan Media Online untuk mempermudah mempublikasikan/menginformasikan kegiatan Pemerintah Kabupaten Siak dengan Media Cetak dan Media Online tersebut meliputi Penerbitan Advetorial, Infotorial, Galeri, Iklan, Banner, Televisi dan Radio.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 40 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 34 Tahun 2008; UU Nomor 19 Tahun 2002; UU Nomor 19 Tahun 2002; UU Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor Tahun 2015; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Siak Nomor Tahun 2016; Perda Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2018; Perda Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2018; Perbup Siak Nomor 176 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 11 (sebelas) Bab dan 19 (sembilan belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meiputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Persyaratan dan Kualifikasi Teknis; Mekasnisme Kerjasama; Bentuk Penyebarluasan Informasi; Tim Verifikasi; Harga Publikasi Informasi; Kewajiban Perusahaan Pers; Sumber Pembiayaan; tata Cara Pebiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019.
Lampiran: 2 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA KABUPATEN LOMBOK BARAT
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi dan dokumentasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu upaya peningkatan pengelolaan dan pelayanan di lingkungan Badan Publik/Pemerintahan Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas
UU nomro 69 Tahun 1958
UU Nomor 14 Tahun 2008
UU Nomor 25 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 61 Tahun 2010
Permendagri Nomor 3 Tahun 2017
Perda Kab. Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2017
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
1. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
2. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintahan Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2019.
-
-
39
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
