Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD No. 17/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) di Kabupaten Aceh Barat Daya
ABSTRAK:
bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19} di Indonesia telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga guna memperkuat kondisi tersebut perlu adanya pemberian bantuan kepada masyarakat di gampong;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19} bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) di Kabupaten Aceh Barat Daya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; Perpu No. 1 Tahun 2020; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2020; Perpres No. 46 Tahun 2015; Kepres No. 11 Tahun 2020; Kepres No. 12 Tahun 2020; PermenKeu No. 254/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan PermenKeu No. 228/PMK.05/2016; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No. 13 Tahun 2018; PermenSos No. 1 Tahun 2019; PermenSos No. 5 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 5 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Ruang Lingkup, BAB IV Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), BAB V Bentuk BLT, BAB VI Mekanisme Pemberian BLT, BAB VII Pembiayaan, BAB VIII Pelaporan, BAB IX Monitoring dan Evaluasi, BAB X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2021.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 17 Tahun 2021
pELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BIREUEN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2021/ No.604
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Bireuen
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bireuen, diperlukan intervensi vaksinasi untuk mengurangi
transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity), dan
melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 diKabupaten Bireuen;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020; Keputusan Menteri Keuangan Nomor/17/PMK.07/2021; Keputusan Menteri Keuangan Nomor/30/KM.7/2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/4142/2021; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 14 Pasal yang terdiri dari: BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pelaksana Kegiatan Vaksinasi, BAB III Penganggaran, BAB IV Monitorang dan Evaluasi, BAB V Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2021.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 17 Tahun 2021
TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2021/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM CORONA VIRUS
DISEASE 2019 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI
KABUPATEN JAYAPURA
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan terjadinya pandemi Corona Virus Disease 19, sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan serta dan penegakan diagnosis diperlukan layanan pemeriksaan Corona Virus Disease 19;
bahwa layanan pemeriksaan laboratorium Covid-19 sebagaimana dimaksud huruf a membutuhkan biaya sehingga diperlukan penetapan tarif;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
bahwa layanan pemeriksaan laboratorium Covid-19 sebagaimana dimaksud huruf a membutuhkan biaya sehingga diperlukan penetapan tarif;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Laboratorium Corona Virus Disease 2019 pada Rumah Sakit Umum DaerahYowari Kabupaten Jayapura;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/405/2020, Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3713/2020, Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/I/4611/2020, Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/138/Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Bupati Jayapura Nomor 49 Tahun 2019.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang besaran Tarif Layanan Pemeriksaan Laboratorium COVID-19
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2021.
5
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2021
TARIF - PELAYANAN - PEMERIKSAAN - LABORATORIUM - CORONAVIRUS - DISEASE - 2019 - PADA - FASILITAS- KESEHATAN - YANG - MENERAPKAN - POLA - PENGELOLAAN - KEUANGAN - BADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD Kab Bogor Tahun 2021 No 17
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tarif Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Coronavirus Disease 2019 pada Fasilitas Kesehatan Yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Coronavirus Disease 2019 pada Fasilitas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberpa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 46 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 47 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2020; Perpres No. 17 Tahun 2018; Keppres No. 12 Tahun 2020; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Permenkes No. 13 Tahun 2015; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 20 tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Kepmendagri No. 11 Tahun 2020; Kepmendagri No. 12 Tahun 2020; Kepmenkes No. HK. 01.07/Menkes/104/2020; Kepmenkes No. HK. 01.07/Menkes/413/2020; Perbup Bogor No. 48 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 52 Tahun 2017; Perbup Bogor No. 74 Tahun 2017; Perbup Bogor No. 75 Tahun 2017; Perbup Bogor No. 76 Tahun 2017; Perbup Bogor No. 94 Tahun 2018.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Tarif Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Coronavirus Disease 2019 pada Fasilitas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang meliputi Ketentuan umum, Maksud dan tujuan, Nama, objek, dan subjek tarif pelayanan, Besaran tarif pelayanan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2021.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberpa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 No 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bondowoso
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menyikapi aspirasi dan dinamika masyarakat selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan dalam rangka optimalisasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Bondowoso, dipandang perlu menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 107
Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabu paten Bondowoso;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 107
Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bondowoso;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 4 Tahun 1984;
UU No 36 Tahun 2009;
UU No 24 Tahun 2007;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;
Perda Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Jawa Timur No 2 Tahun 2020;
Pergub Jawa Timur No 53 Tahun 2020;
Perda Kab. Bondowoso No 9 Tahun 2016;
Perbup Bondowoso No 29 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup Bondowoso No 43 Tahun 2020;
Perbup Bondowoso No 107 Tahun 2020.
Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 107) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah;
2. Setelah Bagian Keenam BAB IV ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh Bidang Pendidikan, dan di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 ( satu) pasal yakni Pasal 28A;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Insentif dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan penghargaan bagi
petugas yang memiliki resiko dalam rangka pencegahan
dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) perlu ditetapkan standar insentif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Insentif Dalam
Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar insentif dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Tahun 2021 No. 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 19
ABSTRAK:
a. Dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu dilakukan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang dapat menimbulkan penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2079 yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat; b. ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pemilihan antarwaktu, dan pemberhentian Kepala Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan dengan
perkembangan situasi akibat bencana nonalam pandemi Corona Viru.s Di,sea.se 2019, sehingga perlu diganti.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PILKADES; BAB III PELAKSANAAN PILKADES SERENTAK; BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB V KETENTUAN PERALIHAN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014.
111 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Isolasi COVID-19 di Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dengan semakin meningkatnya dan bertambahnya jumlah penduduk di Kab Batang yang terkonfirmasi positif COVID-19, untuk antisipasi dan penanganan dampak penularannya, serta untuk mewujudkan zero COVID-19 di Kab Batang, maka Perbup Batang No 83 Tahun 2020 tentang Pedoma Penyediaan Tempat Isolasi COVID-19 di Kab Batang perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penyelenggaraan Isolasi COVID-19 di Kabupaten Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 4 Tahun 1984; UU No 24 Tahun 2007; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2018; PP No 21 Tahun 1988; PP No 21 Tahun 2008; Perpres No 17 Tahun 2018; Permenkes No 75 Tahun 2019; Permendagri No 20 Tahun 2020; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyelenggaraan Isolasi, Tempat Isolasi, Pengelola Tempat Isolasi, Jangka Waktu Isolasi, Pembiayaan, Sumber Dana, Tata Cara Pencairan Dana, Monitoring dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
Peraturan Bupati Batang No 83 Tahun 2020 dan Keputusan Bupati Batang No 360/270/2020
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri A Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK KEGIATAN PATROLI DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 ( COVID-19) DI KABUPATEN TUBAN
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dengan makih tingginya angka terkonfirmasi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten
Tuban dan kurangnya kesadaran masyarakat
terhadap Peraturan Penerapan Protokol Kesehatan,
maka dalam rangka Peningkatan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan
Penyebaran Corond Virus Disease 2019 (Covid-19) di
Kabupaten Tuban, dipandang perlu adanya kegiatan
Patroli dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tuban;
b. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka
pelaksanaan Kegiatan Patroli dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatah dalam rangka Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di
Kabupaten Toban, perlu didukung Anggaran Belanja
Tidak Terduga untuk Keperluan Darurat Bencana
termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan
Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Patroli dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam rangka
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) di Kabupaten Tuban;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; 4. Undang-Undang Nqmor 4 Tahun 1984; 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004; 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 22. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1.501/Menkes/Per/X/2010; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun
2007; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 19 Tahun 2020; 29. Peraturan Bupati Tuban Nomor 28 Tahun 2011; 30. Peraturan Bupati Tuban Nomor 1 Tahun 2014; 31. Peraturan Bupati Tuban Nomor 97 Tahun 2020
Materi Pokok: mengatur mengenai penetapan Penggunaan
Anggaran Belanja Tidhk. Terduga untuk Kegiatan Patroli
dan Penegakan Hukurr Protokol Kesehatan di Kabupaten
Tuban, sebesar Rp. 1.058.130.000,00 (satu miliar lima
puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang
dituangkan dalan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2021.
jumlah 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pembayaran Pajak Terutang Untuk Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Dampak Status Keadaan Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
