Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 252.110 peraturan dalam 0,039 detik

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Bonebolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

UU Nomor 6 Tahun 2003.pdf

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

UU Nomor 5 Tahun 2003.pdf

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

UU Nomor 4 Tahun 2003.pdf

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

UU Nomor 3 Tahun 2003.pdf

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

UU Nomor 2 Tahun 2003.pdf

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

UU Nomor 1 Tahun 2003.pdf

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2002

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Penyiaran

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Mencabut

UU No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran

Download file:

UU Nomor 32 Tahun 2002.pdf

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2002

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Partai Politik

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Mencabut

UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

Download file:

UU Nomor 31 Tahun 2002.pdf

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2002

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang

Mengubah

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Download file:

UU Nomor 30 Tahun 2002.pdf

komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

2002

Undang-undang (UU) NO. 30, LN. 2002/ No. 137, TLN NO. 4250, LL SETNEG : 27 HLM

Undang-undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional; bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang REHABILITASI DAN KOMPENSASIerantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
1. KETENTUAN UMUM 2. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN 3. TATA CARA PELAPORAN DAN PENENTUAN STATUS GRATIFIKASI 4. TEMPAT KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN SUSUNAN ORGANISASI 5. PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 6. PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN 7. PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN 8. REHABILITASI DAN KOMPENSASI 9. PEMBIAYAAN 10. KETENTUAN PIDANA 11. KETENTUAN PERALIHAN 12. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2002.
Dengan berlakunya Undang-Undang ini Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) dinyatakan tidak berlaku; - Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan mengenai prosedur tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden.
40

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2002

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003

Abstrak

APBN

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 26 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003

Download file:

UU Nomor 29 Tahun 2002.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2003.