PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.052 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 217 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asam Arang
  2. PP No. 134 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Zatas
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 31 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Negara: Aduma Niaga, Aneka Niaga, Panca Niaga, Satya Niaga, dan Pembangunan Niaga
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 8 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IV, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan V, Menjadi PT Perkebunan Nusantara III
Mencabut
  1. PP No. 8 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 17 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVI, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XII
  2. PP No. 9 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan III Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  3. PP No. 64 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 135 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Semen Padang
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 36 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek Industri Dasar
  2. PP No. 125 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Barata
  3. PP No. 124 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Sabang Merauke
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 38 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Indra
  2. PP No. 129 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Bisma
  3. PP No. 128 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Boma
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 1970
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 9 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Bangunan Negara "Amarta Karya"
Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 1970
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan