Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan perlu adanya pengaturan mengenai tata cara menjaga keutuhan, keamanan, keselamatan dan tata cara pemberkasan serta pelaporan Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala ANRI No. 41 Tahun 2015; Perda Kab. Purwakarta No. 6 Tahun 2020; Perda Kab. Purwakarta No. 1 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tanggung Jawab; Jenis dan Batasan; Teknik Pengelolaan Arsip Terjaga; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 25 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa arsip merupakan identitas dan jati diri serta
sebagai memori, acuan, dan bahan
pertanggungjawaban dalam pelaksanaan
pemerintahan di daerah sehingga harus dikelola
dan dijaga keamanannya; bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip
dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Kearsipan, perlu disusun kode klasifikasi arsip; bahwa Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016
tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sudah tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,
sehingga perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga
tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor
13 Tahun 2018; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kode klasifikasi arsip sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan arsip dinamis.
Klasifikasi arsip dimaksud disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi:
a. fungsi fasilitatif; dan
b. fungsi substantif.
Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 Tahun 2016 dicabut.
87 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin terwujudnya keteraturan penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan arsip dinamis secara baik, benar, efektif, dan efisien serta akuntabel;bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Pemerintah Daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, perlu adanya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan;bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, daerah berwenang menetapkan kebijakan mengenai Pengorganisasian Kearsipan Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020;Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 34 Tahun 2021;Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021;Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang PENGORGANISASIAN KEARSIPAN DAERAH,dengan sistematika:KETENTUAN UMUM;ORGANISASI KEARSIPAN DAERAH;PROSEDUR PENGELOLAAN KEARSIPAN DAERAH;SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DAERAH;KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2024.
30 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Arsip Statis
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilaksanakan pengelolaan arsip statis secara konsisten dan benar, memudahkan penyimpanan, dan memudahkan temu balik;bahwa dalam menghadapi tantangan di era globalisasi, mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu dilakukan Pengelolaan Arsip Statis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Arsip Statis;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011;Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011;Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011;Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011;Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011;Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020;Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 34 Tahun 2021;Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021;Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang PENGELOLAAN ARSIP STATIS,dengan sistematika:KETENTUAN UMUM;AKUISISI ARSIP STATIS;PENGOLAHAN ARSIP STATIS;PRESERVASI ARSIP STATIS;AKSES DAN LAYANAN ARSIP STATIS;PENDANAAN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2024.
60 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Sragen Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Kearsipan serta dalam rangka tertib penyusutan arsip di
lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Jadwal
Retensi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah; bahwa pengaturan mengenai Jadwal Retensi Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu disesuaikan dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan gunamendukung implementasi sistem informasi kearsipan
dinamis terintegrasi; bahwa Jadwal Retensi Arsip di lingkungan Pemerintah
Daerah telah mendapatkan persetujuan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia melalui surat
Nomor B-BA.02.07/59/2024 tanggal 15 Mei 2024 perihal
Persetujuan Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, JRA, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 55 Tahun 2014 dicabut.
247 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 22 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadwal Retensi Arsip.
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerasipan, Jadwal Retensi Arsip ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan BUMD setelahmendapat persetujuan Kepala ANRI; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mentapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 14 Tahun 2008; UU NO 49 Tahun 2008; UU NO 25 Tahun 2009; UU NO 43 Tahun 2009; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 30 Tahun 2014; PP NO 61 Tahun 2010; PP NO 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015; PERDA NO 6 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai jadwal retensi arsip
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
Lampiran File: 5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa pengorganisasian arsip merupakan kegiatan yang
berkaitan dengan pelestarian arsip sebagai bukti kehidupan
sejarah bangsa yang sesuai dengan nilai Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
turut berpartisipasi dalam pelestarian arsip di daerah; bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum
kepada para pihak yang terkait dalam pengorganisasian
kearsipan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan
pengaturan pengorganisasian kearsipan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Organisasi Kearsipan Daerah, Prosedur Pengelolaan Kearsipan Daerah, Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2024.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2024
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 22
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur Dan Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo dan UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta penyesuaian pada titelatur, perlu mengubah Peraturan Bupati tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473); 8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 235); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12852), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noamor 1953); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969); 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88); 15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 30);
Materi pokok : Mengubah Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut : Diantara Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 16A, Ketentuan dalam lampiran I dan lampiran II diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2024.
Mengubah Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Jumlah halaman : 4 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 21 Tahun 2024
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
Dinamis.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 14 Tahun 2008; UU NO 49 Tahun 2008; UU NO 25 Tahun 2009; UU NO 43 Tahun 2009; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 30 Tahun 2014; PP NO 61 Tahun 2010; PP NO 28 Tahun 2012; Peraturan Arsip Nasional Nomr 9 Tahun 2018; Peraturan Arsip Nasional Nomr 4 Tahun 2021; PERDA NO 6 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
Lampiran File: 10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Alih Media Arsip
ABSTRAK:
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan
pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan, Arsip sebagai memori, acuan, dan bahan
pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah perlu dikelola dan diselamatkan
pemerintah daerah;
b. bahwa dalam upaya menjamin keselamatan,
perlindungan, pemeliharaan, dan ketersediaan Arsip,
diperlukan alih media Arsip;
c. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan alih
media Arsip yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai
mekanisme dan ketentuan peraturan perundangundangan,
perlu
landasan
hukum
alih
media
Arsip;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Alih
Media Arsip;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Alih Media Arsip, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2024.
Jumlah Halaman: 9 HLM, Lampiran: 18 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
