Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Pelayanan Publik Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui koordinasi, informasi bagi penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat diperlukan pengaturan tentang pedoman pengelolaan informasi dan inovasi pelayanan publik di Kabupaten Pasaman Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Pelayanan Publik Kabupaten Pasaman Barat;
UU No 38 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 16 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 62 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini memuat 7 Bab dan 25 Pasal, yaitu Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1-Pasal 3; Bab II Pembinaan dan Pengelolaan, Pasal 4-Pasal 5; Bab III Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pasal 6-Pasal 12; Bab IV Informasi Pelayanan Publik, Pasal 13-Pasal 15; Bab V Pengaduan Pelayanan Publik, Pasal 16-Pasal 22; Bab VI Pembinaan, Pasal 23-Pasal 24; Bab VII Ketentuan Penutup, Pasal 25.
Pedoman pengelolaan informasi pelayanan publik Kabupaten Pasaman Barat dimaksudkan sebagai acuan bagi unit penyelenggara pelayanan publik dalam mengelola informasi berupa penyampaian standar pelayanan, pengaduan, serta pembentukan forum konsultasi publik yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Pelayanan Publik Kabupaten Pasaman Barat
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 63 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa keterbukaan informasi publik diselenggarakan dalam rangka mewujudkan informasi publik yang partisipasi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat desa dalam memperoleh akses Informasi Publik Desa yang partisipasi dan akuntabilitas, perlu dilakukan Pengelolaan Layanan Informasi Publik Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas dan tujuan, informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan, pelayanan informasi publik desa, permohonan, keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik desa, koordinasi dan fasilitasi, publikasi informasi publik desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 63 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MESUJI
ABSTRAK:
bahwa data dan informasi yang akurat dan terbarukan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Pemanfaatan teknologi pada sektor pemerintahan juga perlu dikelola dan diarahkan untuk mendukung reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan Monitoring kegiatan pemerintahan desa agar berjalan efektif, efisien dan berhasil. Terkait hal tersebut, maka diperlukan pedoman dalam penerapan publikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana informasi pemerintahan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pemerintahan Desa.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji; Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten.
Peraturan ini mengatur mengenai:
1. Ketentuan Umum (pengertian istilah-istilah);
2. Maksud dan tujuan penetapan Perbup;
3. Kewajiban penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Desa (SIPDesa) oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam menyajikan data dan penyampaian laporan;
4. Pengelolaan Data yang harus dimasukkan ke dalam SIPDesa;
5. Struktur, tanggung jawab, dan tusi Pengelola SIPDesa;
6. Layanan Pengaduan Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 55 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, berdayaguna, berhasilguna dan akuntabel, perlu dibangun sistem aplikasi yang teringrasi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang teringrasi dalam kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyebutkan bahwa manjemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna APBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE, sehingga perlu dilakukan penyusunan Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Kab Cilacap;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 28 tahun 1999; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014l; PP No 82 Tahun 2012; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, perencanaan dan pembangunan sistem manajemen informasi terintegrasi pemerintah daerah, pengelolaan, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 No. 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Elektronik
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitaskerja dalam
sistem administrasi perkantoran melalui penggunaan teknologi
informasi, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu
melaksanakan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran
Elektronik;
bahwa untuk kelancaran peiaksanaan Aplikasi Sistem
Administrasi Perkantoran Elektronik di Lingkungan Pemerintab
Kabupaten Pasaman Barat diperlukan suatu pedoman bagi
Organisasi Perangkat Daerab;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Peiaksanaaan ApIikasiSistem AdministrasiPerkantoran
Elektronik.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 25 Tabun 2009, Undang-undang Nomor 23 Tabun 2014, Undang-undang Nomor 30 Tabun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang PELAKSANAAN APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN ELEKTRONIK DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
3. ARSITEKTUR SISTEM
4. CAKUPAN SISTEM
5. SPESIFIKASI SISTEM
6. PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN
7. SUMBER DAYA MANUSIA
8. MONITORING DAN EVALUASI
9. PEMBIAYAAN
10. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2019.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong efektivitas diseminasi informasi
kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan
Kabupaten Banjar dilaksanakan melalui pembentukan
Kelompok Informasi Masyarakat; bahwa agar mewujudkan Kelompok Informasi Masyarakat
yang mandiri di lingkungan Kabupaten Banjar, perlu untuk
mengatur Kelompok Informasi Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
08/PER/M.Kominfo/06/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Ini Mengatur Kelompok Informasi Masyarakat Di Kabupaten Banjar, Yang Terdiri Atas :
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi; 4. Pembentukan Dan Penyelenggaraan; 5. Pengembangan Dan Pemberdayaan Kim; 6. Pembinaan; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD Tahun 2019/ No. 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Rembang Radio Citra Bahari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4),
dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pendirian Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Rembang Radio Citra
Bahari, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pendirian
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Rembang
Radio Citra Bahari.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati inii adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 tahun 1999; UU No 40 tahun 1999; UU No 32 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah bebeapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 25 Tahun 2009; PP No 52 Tahun 2000; PP No 12 Tahun 2019; Peremendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Perda Kab Rembang No 10 Tahun 2007; Perbup Rembang No 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Juklak Perda Kab Rembang No 10 Tahun 2007
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 44 Tahun 2019
PENGELOLAAN - JARINGAN - DOKUMENTASI - DAN - INFORMASI - HUKUM - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BEKASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD 2019/44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan Dan untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di berbagai perangkat daerah dan institusi lainnya Dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Permendagri No. 2 Tahun 2014 maka perlu menetapkan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 33 Tahun 2013; Permen Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2013; Permendagri RI No. 2 Tahun 2014; Pergub Jabar No. 69 Tahun 2014; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Organisasi Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum, Pengelolaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Smart City Kab. Solok Tahun 2019-2029
ABSTRAK:
bahwa pengembangan Smart City harus dilakukan melalui perencanaan strategis yang komprehensif dilaksanakan secara terintegrasi terhadap aspek kelembagaan, sdm dan teknologi dalam suatu rencana induk smart city
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 7 tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 19 Tahun 2016, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, Perpres No. 95 Tahun 2018, Inpres No. 6 Tahun 2001, Inpres No. 3 Tahun 2003, Perda Kab. Solok No. 4 Tahun 2016
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Rencana Induk Smart City
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2019.
161 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 42 Tahun 2019
PENGELOLAAN - DOKUMENTASI DAN INFORMASI PUBLIK - PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2019/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:
Setiap Badan Publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Batang Hari mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana;
Salah satu tugas utama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi berdasarkan klasifikasi informasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 61 Tahun 2010; PERDA No. 11 Tahun 2016; PERBUP No. 47 Tahun 2016; PERBUP No. 26 Tahun 2017
PERBUP ini Mengatur Mengenai Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari; Meliputi Ruang Lingkup; Tujuan; Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi; Mekanisme Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; Kelengkapan PPID; Informasi Yang Bersifat Publik; Informasi yang Dikecualikan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
25 hlmn; 2 lmprn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
