Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Tambah Uang untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub
Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik melalui
Perubahan Anggaran Belanja Daerah dapat terlaksana
dengan pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan
dana Uang Persediaan pada 'Dinas Komuriikasi dan
lnformatika Kabupaten Semarang Tahun 2022, perlu
ditetapkan penggunaan dana Tambah Uang untuk Sub·
Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran
2022; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati
Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Semarang Tahun. Anggaran 2022,
disebutkan bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang
harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian
kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan
Dana Tambah Uang Untuk Sub Kegiatan Pengelolaan
Media Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan
lnformatika Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Perneriritah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran, rincian penggunaan, waktu penggunaan dan tata cara pengembalian sisa dana Tambah Uang untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan lrtformatika Tahun
Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2022.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 103 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aplikasi, Nama Domain dan Sub Domain, E-mail Perangkat Daerah, E-mail Pejabat Daerah dan Website Pemerintah Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1)
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren
Bidang Komunikasi dan Informatika, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aplikasi, Nama Domain
dan Sub Domain, e-mail Perangkat Daerah, e-mail Pejabat
Daerah dan web site Pemerintah Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Bupati Sragen Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Sragen Nomor 53 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab II Tata Kelola Aplikasi
Bab III Penggunaan dan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah
Bab IV E-mail Perangkat Daerah dan E-mail Pejabat Daerah
Bab V Website Pemerintah Daerah
Bab VI Pemantauan dan Evaluasi
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 102 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Data Sektoral Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa guna mewujudkan keterpaduan
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pengendalian pembangunan, perlu didukung
dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungj awabkan, raudah diakses, dan
dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama,
terintegrasi, dan berkelanjutan; bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan
Pasal21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24
ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia diperlukan perbaikan
tata kelola Data melalui penyelenggaraan Satu Data
Indonesia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Data
Sektoral Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pola Data Sektoral
Bab IV Sumber Data Sektoral
Bab V Pengelolaan Data Sektoral
Bab VI Standar Operasional Prosedur Pola Data Sektoral
Bab VIII Penanggung Jawab Pengelolaan Data Sektoral
Bab IX Digitalisasi Pola Data Sektoral
Bab X Penjaminan Mutu
Bab XI Pemanfaatan Data Sektoral
Bab XII Publikasi Data Sektoral
Bab XIII Sinkronisasi Data Sektoral
Bab XIV Evaluasi dan Penghargaan
Bab XV Pendanaan
Bab XVI Pembinaan dan Pengawasan
Bab XVII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 95 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang*
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
mengamanatkan bahwa untuk menjamin efisiensi, efektivitas,
dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen
aparatur sipil negara diperlukan sistem informasi aparatur
sipil negara; bahwa sistem informasi aparatur sipil negara sebagaimana
dimaksud huruf a, didukung dengan manajemen kepegawaian
yang berbasis teknoiogi informasi demi mewujudkan
manajemen kepegawaian yang profesional dan berkualitas;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Data dan Informasi Kepegawaian
Bab III Pengelolaan SI ASN
Bab IV Tugas Pengelola SI ASN
Bab V Layanan Kepegawaian
Bab VI Peningkatan Kompetensi, Rekonsiliasi, Monitoringdan Evaluasi
Bab VII Mekanisme Pelaksanaan SI ASN
Bab VIII Penyajian Data Kepegawaian
Bab IX Pengembangan SI ASN
Bab X Keamanan Data dan Informasi
Bab XI Pembiayaan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 95 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 95, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 95
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Public Safety Center 119 Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efektivitas pelayanan dalam
penanganan korban/pasien gawat darurat
diperlukan suatu sistem penanganan pasien/korban
yang terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan
pihak-pihak terkait;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan meningkatkan
akses penanganan korban/pasien gawat darurat
diperlukan sarana pelayanan gawat darurat berupa
fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dengan
melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat
Terpadu yang terintegrasi dan berbasis Call Center
dengan menggunakan kode akses telekomunikasi
119;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Public Safety
Center 119 Kabupaten Wakatobi;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4 723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2009 Nomor 144,. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahu n 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nornor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun
2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016
tentang Sistem Penangulangan Gawat Darurat
Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 802);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018
tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019
tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1781); 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi [Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III PENYELENGGARAAN SPGDT
BAB V KETENAGAAN
BAB VI SARANA DAN PRASARANA
BAB VII PENDANAAN
BAB VIII PELAPORAN
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2022.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 92 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan (Stunting)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya
manusia yang berkualitas, serta pencapaian tujuan
pembangunan yang berkelanjutan, dilakukan
percepatan penurunan (stunting); bahwa dalam rangka percepatan penurunan
(stunting) sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
diperlukan strategi komunikasi perubahan perilaku
dalam upaya percepatan penurunan (stunting);
bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 24 Tahun
2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan
(Stunting) di Kabupaten Brebes Tahun 2020 – 2024
dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 30 Tahun 2022
tentang Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan
(Stunting), masih diperlukan dukungan dalam
penguatan strategi komunikasi perubahan perilaku
dalam Percepatan Penurunan (stunting); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi
Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan
Penurunan (Stunting);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sistematika Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan Stunting, Pelaksanaan Komunikasi Perubahan Perilaku, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 90 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk
melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Retribusi Jasa Umum, maka terhadap Peraturan
Bupati Kepulauan Meranti Nomor 61 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu dilakukan
penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2021; Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor
9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Nomor 5 Tahun 2021;
Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 61
Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 61) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
Lamp II
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 89 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Kolaborasi dan Jejaring Komunikasi
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
perlu pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
bahwa dalam rangka pengembangan kepariwisataan dan
ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu melakukan kolaborasi dan jejaring komunikasi antar
pihak terkait; bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada
semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif melalui
kolaborasi dan jejaring komunikasi perlu disusun
pengaturan mengenai pengembangan kepariwisataan dan
ekonomi kreatif melalui kolaborasi dan jejaring komunikasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kepariwisataan
dan Ekonomi Kreatif Melalui Kolaborasi dan Jejaring
Komunikasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Kolaborasi dan Jejaring Komunikasi
Bab III Pendanaan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 87 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Tera/Tera Ulang dan Pemakaian Kekayaan Daerah Menggunakan Sistem E-Retribusi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka akuntabilitas dan mempermudah
pelayanan pembayaran retribusi atas pelayanan pasar,
tera dan tera ulang, serta pemakaian kekayaan daerah
yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan, perlu melakukan penerapan
pemungutan retribusi berbasis teknologi melalui
elektronik retribusi sebagai dokumen lain yang
dipersamakan sebagai dasar pemungutan retribusi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan
Retribusi Pelayanan Pasar, Tera/Tera Ulang dan
Pemakaian Kekayaan Daerah Menggunakan Sistem e-Retribusi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi menggunakan Sistem Elektronik
Bab III Tarif Retribusi
Bab IV Ketentuan Peralihan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 87 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan tarif
retribusi Jasa Umum dengan memperhatikan
perkembangan ekonomi dan jumlah wajib pajak beberapa
tahun terakhir khususnya pada sektor Pelayanan
Kesehatan, Tera/Tera Ulang dan Pengendalian Menara
Telekomunikasi, maka dipandang perlu untuk melakukan
perubahan terhadap besaran tarif Retribusi Pelayanan
Kesehatan, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi karena
terdapat potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD).
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor
12 Tahun 2012sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2018;
Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan perubahan Perubahan Tarif Retribusi
Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2022.
Lamp III
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
