Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.050 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan V Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 8 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IV, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan V, Menjadi PT Perkebunan Nusantara III
Mencabut
  1. PP No. 17 Tahun 1969 tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No. 23)
Download file:
PP NO 27 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 8 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IV, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan V, Menjadi PT Perkebunan Nusantara III
Download file:
PP NO 26 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 13 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XII, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XIII, Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VIII
Download file:
PP NO 25 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 13 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XII, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XIII, Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VIII
Download file:
PP NO 24 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang seri
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 44 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri
Download file:
PP NO 22 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 30 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Maluku
  2. PP No. 29 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara
  3. PP No. 25 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Barat
  4. PP No. 24 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Aceh
  5. PP No. 23 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sumatera Utara
  6. PP No. 22 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Riau
  7. PP No. 21 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sumatera Selatan
  8. PP No. 20 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Barat
  9. PP No. 17 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara
Download file:
PP NO 21 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Farmasi Dan Alat Kesehatan "Bhinneka Kimia Farma"Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 76 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma
Mencabut
  1. PP No. 3 Tahun 1969 tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan "Bhinneka Kimia Farma"
Download file:
PP NO 16 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1971
• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu
Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 110 Tahun 1961 Tentang Pendirian P.N. Menunda Kapal Tundabara (L.N. Tahun 1961 No. 134)
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 110 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Menunda Kapal Tundabara
Download file:
PP NO 15 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara "Hutama Karya" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
PP NO 14 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Perpanjangan Batas Waktu Penyesuaian Perseroan Terbatas Sebagaimana Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1970 (L.N. Tahun 1970 No. 27; T.L.N. No. 2932) Jo. Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 (L.N. No. 21; T.L.N. No. 2894)
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
PP NO 13 TH 1971.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan