Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2019

Menemukan 20.034 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

No_13_Tahun_2019_1584332882.pdf

lembaga-keuangan

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 2019/13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja

ABSTRAK:

Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah perlu dilakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja. Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dilakukan untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2019.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Bentuk dan Besaran Penyertaan Modal, Peruntukan dan Pelaksanaan Penyertaan Modal, Hak dan Kewajiban, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
10 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 13 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2020

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA APBD 2020 Nomor 13.pdf

Lamp_1_APBD_2020.pdf

APBD - KABUPATEN BUNGO - TA 2020

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2019/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD bersama Bupati telah menyempurnakan Raperda tentang APBD TA 2020 sesuai dengan Kepgub Jambi No. 1352/KEP.GUB/BAKEUDA-4.3/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo TA 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Bungo tentang Penjabaran APBD TA 2020; Penyempurnaan dimaksud dilakukan agar Perda tentang APBD TA 2020 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 17 No. 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 71 Tahun 2010; Pepres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 13 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 70 Tahun 2016; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Perda No. 12 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 16 Tahun 2016; Perda No. 15 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2016; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 16 Tahun 2018.
Perda ini mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
10 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kota Banjarbaru No. 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Mengubah

PERDA Kota Banjarbaru No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Download file:

Perda 13 Tahun 2019.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2019/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. bahwa dengan adanya penghapusan barang milik Daerah yang menyebabkan kekayaan Daerah tersebut tidak dapat lagi menjadi Obyek Retribusi dan terdapat kekayaan Daerah yang berpotensi menjadi Objek Retribusi; c. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan perubahan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Yang Berisi II Pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

perda_13_th_20191.pdf

KETENAGALISTRIKAN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2019/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan ketenagalistrikan di Jawa Tengah, perlu penguatan kebijakan dalam pengembangan tenaga listrik yang bersumber energi baru dan keterbukaan; b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 10 Tahun 1950, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Undang-Undang No. 30 Tahun 2009, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012.
Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah yaitu tentang ketentuan umum, penyediaan tenaga listrk, Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Gubernur, Kewenangan Pemerintah Daerah, Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah, Usaha penunjang tenaga listrik, izin prinsip, Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, izin usaha penyediaan tenaga listrik, persyaratan administratif, Jaringan tenaga listrik dan sanksi administratif.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah
25 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI TAHUN 2019-2050

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

8399PERDANo.13Tahun2019.pdf

7494LAMPIRANIPERDANo.13Tahun2019.pdf

1062LAMPIRANIIPERDANo.13Tahun2019.pdf

RENCANA UMUM - ENERGI DAERAH - PROVINSI JAMBI - TAHUN 2019-2050

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2019/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI TAHUN 2019-2050

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu menetapkan Perda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Tahun 2019-2050
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2014; Perpres No. 1 Tahun 2014; Perda No. 6 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 6 Tahun 2016; Perda No. 10 Tahun 2013; Perda No. 7 Tahun 2016
Perda ini mengatur mengenai Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Tahun 2019-2050, meliputi: Pengelolaan Energi Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Kelembagaan; Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat; Kerja Sama dan Pendanaan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
18 hlm.; Pejelasan 4 hlm.; Lampiran I dan II 82 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

13 PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL .pdf

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat, perlu memberikan pelayanan yang baik khususnya dalam pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan; b. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran, alat timbang dan perlengkapannya; c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya; 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah; b. kegiatan pengelolaan metrologi legal; c. standar dan verifikasi standar; d. penyelenggaraan pelayanan tera/ tera ulang; e. barang dalam keadaan terbungkus; f. pengawasan dan koordinasi; g. peran serta masyarakat; h. Izin Reparatir.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
29 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Download file:

AUTEN PERDA 13 TAHUN 2019 KUMUH BERSIH.pdf

penyelenggaraan - perumahan - kawasan - permukiman - dan - penanganan - kawasan - kumuh

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 2019/13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH

ABSTRAK:

Bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir batin untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman maka perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penagangan Kawasan kumuh.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan No. 13 Tahun 1954; UU No. 28 tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 26 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 15 tahun 2010; PP No. 14 tahun 2016; Perda Kota Bandung No. 18 Tahun 2011; Perda kota Bandung No. 06 Tahun 2014; Perda Kota Bandung No. 10 Tahun 2015; Perda Kota Bandung No. 14 tahun 2018; Perda kota Bandung No. 5 Tahun 2019.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pendanaan Dan Sistem Pembiayaan, Pola Koodinasi, Kerjasama Dan Peran Masyarakat, dan Ketentuan Umum.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
58 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 13 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Lubuk Linggau No. 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Nomor 13 Tahun 2019.pdf

Retribusi-Pelayanan-Pasar

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, L.D.2019/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu disempurnakan
Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2010; Perda No. 14 Tahun 2010
Dalam peraturan ini diatur terkait perubahan ketentuan Pasal 8 struktur dan besarnya tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019.
Mengubah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
4 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2019

PERIZANAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Peraturan Bupati No 13 Tahun 2019.pdf

PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 03

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERIZANAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

ABSTRAK:

Menimbang :a.bahwa usaha peternakan merupakan salah satu usaha perekonomian yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat untuk dapat mendorong terwujudnya Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera; b.bahwa usaha peternakan di Kabupaten Bone harus dilaksanakan secara tertib, aman, sehat, serta tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, sehingga perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara terpadu dan berkesinambungan; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang• Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang- undang Nomor 32 Tahun 201199 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356); 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/kpts/OT.210/6/ 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Petemakan; 8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Permentan-210/8/2015 tentang Pedoman Budidaya Sapi Potong yang baik; 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budidaya ayam pedaging dan ayam petelur yang baik; 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 102/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba yang baik; 11. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 26/Perrnentan /HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Tehnis Iizin usaha dibidang Pertanian dalam rangka penanaman modal; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5); 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Budidaya temak sapi;
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE TENTANG PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bone 2. Bupati adalah Bupati Bone. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone. 4. Dinas Petemakan adalah oragnisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang petemakan. 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas yang menangani urusan perizinan, penanaman modal dan pelayanan terpadu di Kabupaten Bone. 6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Daerah. 7. Izin Usaha Petemakan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk memberikan hak melakukan usaha peternakan. 8. Izin Perluasan Usaha yang selanjutnya disingkat IPU adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk melakukan penambahan jenis dan/atau jumlah temak dalamjumlah tertentu bagi pemilik IUP. 9. Pendaftaran Usaha Petemakan adalah pendaftaran usaha petemakan yang dilakukan oleh Bupati terhadap usaha petemakan rakyat. 10. Tanda Pendaftaran Petemakan Rakyat yang selanjutnya disingkat TPPR adalah pendaftaran Petemakan Rakyat yang diberikan untuk melakukan Usaha Petemakan. 11. Temak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan basil ikutannya yang terkait dengan petemakan. 12. Petemak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau koorporasi yang melakukan usaha petemakan. 13. Petemakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/ atau bakalan, pakan, alat dan mesin petemakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. 14. Usaha Petemakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan temak bibit, ternak potong, telur, susu serta usaha menggemukkan suatu temak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya. 15. Perusahaan Petemakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha petemakan dengan kriteria dan skala tertentu. 16. Petemakan Rakyat adalah usaha petemakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis temak. 1 7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleb izin usaha dan/atau kegiatan. 18. Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. 19. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi basil temak dan basil ikutannya termasuk didalamnya usaha penggemukan dan pembibitan/penangkaran. 20. Campuran adalah kumpulan hewan temak yang tidak dibedakan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan produktivitas bewan temak. 21. Lokasi adalah tempat kegiatan petemakan beserta sarana pendukungnya dilahan tertentu yang tercantum dalam izin usaha petemakan. 22. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pemyataan Kesasanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan. Pasal 2 Peraturan Bupati ini disusun sebagai : a. pedoman dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Usaha Petemakan; dan b. pedoman bagi Peternak dalam melaksanakan Usaha Peternakan dan Budidaya Temak. Pasal 3 Peraturan Bupati ini disusun untuk memberikan kepastian dan perlindungan bukum kepada Petemak dan masyarakat di sekitar usaha petemakan. BAB II USAHA PETERNAKAN Skala Usaha Petemakan meliputi: a. Perusahaan Petemakan; b. Petemakan Rakyat; dan c. Petemakan rumah tangga. Pasal 4 Pasal 5 Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 buruf a dengan kriteriajumlah temak sebagai berikut: a. ternak besar : 1. sapi potong paling sedikit 100 (seratus) ekor campuran; 2. sapi perah paling sedikit 20 (dua puluh) ekor campuran; 3. kerbau paling sedikit 75 (tujuh pulub lima) ekor campuran; dan 4. kuda paling sedikit 50 (lima puluh) ekor campuran. b. ternak kecil : 1. kambing/domba paling sedikit 300 (tiga ratus) ekor campuran; dan c. temak unggas : 1. ayam petelur paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) ekor induk produksi; 2. ayam pedaging paling sedikit 15.000 (lima belas ribu) ekor per siklus; 3. itik, angsa dan entok paling sedikit 15.000 (lima belas ribu) ekor campuran; dan d. aneka temak: 1. burung puyuh paling sedikit 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor campuran; dan 2. burung dara paling sedikit 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor campuran. Pasal 6 Petemakan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan kriteriajumlah temak sebagai berikut: a. temak besar : 1. sapi potong 5 (lima) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) ekor campuran; 2. sapi perah 5 (lima) sampai dengan 19 (sembilan belas) ekor campuran; 3. kerbau 5 (lima) sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) ekor campuran; 4. kuda 4 (empat) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) ekor campuran. b. ternak kecil : 1. kambing/domba 15 (lima belas) sampai dengan 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran; c. temak unggas: 1. ayam petelur 1.000 (seribu) sampai dengan 9.999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor induk produksi; 2. ayam pedaging paling sedikit 100 (seratus) sampai dengan 14.999 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor per siklus; 3. itik, angsa dan entok 100 (seratus) sampai dengan 14.999 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran; d. aneka temak : 1. burung puyuh 5.000 (lima ribu) sampai dengan 24.999 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran;dan 2. burung dara 500 (lima ratus) sampai dengan 24.999 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran. Pasal 7 Petemakan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Usaha Petemakan dengan jumlah temak kurang dari jumlah temak petemakan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Pasal 8 Lokasi Usaha Petemakan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Petemakan harus memenuhi ketentuan: a. Lokasi usaha berada pada lahan pertanian; b. letak dan ketinggian Lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan; c. tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat; 5 d. mendapat persetujuan pemilik tanah di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha pada radius paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dan diketahui oleh Ketua RT, dukuh, Pemerintah Desa dan Camat setempat; e. Lokasi Usaha Petemakan ayam bibit harus terisolasi terhadap permukiman penduduk dan petemakan unggas lainnya, dan berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter dari Usaha Petemakan lainnya; f. Lokasi Usaha Petemakan ayam petelur atau pedaging dilarang terletak pada permukiman penduduk dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari permukiman penduduk; g. Lokasi Usaha Petemakan ayam petelur atau pedaging berjarak paling sedikit: 1. 1000 (seribu) meter dengan lokasi Usaha Petemakan ayam bibit; 2. 250 (dua ratus lima puluh) meter dengan lokasi Usaha Petemakan ayam petelur atau ayam pedaging lainnya; atau 3. 50 (lima puluh) meter dengan lokasi Usaha Petemakan ayam sejenis apabila merupakan satu kelompok usaha/koperasi serta pembinaan dan pengendalian kesehatan temaknya dilakukan secara bersama; h. Lokasi Usaha petemakan sapi perah dilarang terletak pada permukiman penduduk dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari permukiman penduduk; dan i. Lokasi Usaha Petemakan sapi potong dilarang terletak pada permukiman penduduk dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari pemukiman penduduk dan 25 (dua puluh lima) meter dari petemakan lain yang sejenis. Pasal 9 Lokasi Usaha Petemakan Rakyat harus memenuhi ketentuan: a. Lokasi usaha berada pada lahan pertanian; b. letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah tidak mencemari lingkungan; c. tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat; d. mendapat persetujuan pemilik tanah di sekitarnya dengan radius paling sedikit 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi usaha dan diketahui oleh Ketua RT, Kepala Dusun, Pemerintah Desa, dan Camat setempat; dan Pasal 10 Lokasi usaha petemakan rumah tangga harus memenuhi ketentuan sanitasi kandang atau hygiene sehingga kandang selalu dalam keadaan bersih dan tidak menimbulkan bau. Pasal 11 (1) Bangunan Usaha Petemakan paling sedikit meliputi: a. kandang ternak; b. tempat penyimpanan pakan; c. tempat pengolahan limbah (2) Izin Mendirikan Bangunan Usaha Petemakan diberikan di atas tanah lahan pertanian. Pasal 12 ( 1) Setiap Petemak wajib menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Usaha Petemakan dilakukan sesuai dengan Dokumen Pengelolaan Lingkungan. BAB III KETENTUAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN Bagian satu Tata Cara Perizinan Pasal 13 ( 1) Setiap Peternak wajib memiliki Izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi: a. IUP bagi Perusahaan peternakan; b. IPU bagi Perusahaan Peternakan yang melakukan perluasan kegiatan usahanya; dan c. TPPR bagi Usaha Peternakan Rakyat (3) Penerbitan IUP, IPU dan TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat {2) didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP Pasal 14 Persyaratan administrasi permohonan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sebagai berikut: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon; b. surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak {NPWP); d. fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan; e. fotokopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawab kegiatan usaha apabila kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah; f. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah; g. fotokopi izin Gubernur bagi lokasi usaha yang menggunakan tanah desa; h. fotokopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon; i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon; J. izin tenaga kerja asing; k. fotokopi izin lingkungan atau SPPL; 1. fotokopi pendaftaran penanaman modal; m. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan; n. rekomendasi teknis Usaha Peternakan dari Dinas Peternkan; o. Surat Persetujuan dari pemilik tanah di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan dengan lokasi usaha dalam radius paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dan diketahui oleh Ketua RT, Dusun, Pemerintah Desa dan Camat setempat; dan p. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin. (1) Pemohon mengajukan permohonan IUP dengan mengisi formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)) diisi secara lengkap dan benar, dan ditandatanggani oleh pemohon. (3) Permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada DPMPTSP. Pasal 16 (1) DPMPTSP melakukan penelitian administrasi berkas permohonan IUP untuk dinyatakan lengkap dan benar. (2) Berkas permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang telah dinyatakan lengkap dan benar dilakukan peninjauan lokasi oleh DPMPTSP. (3) Kepala DPMPTSP menerbitkan IUP atau menolak permohonan IUP berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi. (4) Penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan IUP dinyatakan lengkap dan benar. Pasal 17 (1) Apabila dalam proses pemberian IUP berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdapat persyaratan yang belum lengkap dan/atau diperlukan tambahan persyaratan, pemohon wajib melengkapi persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berita acara kekurangan persyaratan disampaikan kepada pemohon. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan izin ditolak dan tidak diproses. Pasal 18 ( 1) Perusahaan Peternakan yang melakukan perluasan kegiatan usahanya wajib memiliki IPU. (2) Pengajuan permohonan IPU sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib dilakukan apabila perusahaan peternakan menambah jumlah ternak lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jenis dan/atau jumlah ternak yang diizinkan dalam IUP yang dimilikinya. Pasal 19 Tata cara permohonan dan pemberian IPU mutatis mutandis berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam tata cara pemberian IUP. Bagian Kedua Pendaftaran Pasal 20 ( 1) Pengusaha Petemakan Rakyat dan skala rumah tangga wajib melakukan Pendaftaran Usaha Petemakan untuk memperoleh TPPR kepada DPMPTSP. (2) TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kedudukan sama dengan IUP. Pasal 21 Persyaratan administrasi permohonan TPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sebagai berikut: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon; b. surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah; e. fotokopi izin Gubemur bagi lokasi usaha yang menggunakan tanah kas desa; f. fotokopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon; g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon; h. fotokopi izin lingkungan atau SPPL; 1. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan; J. rekomendasi teknis Usaha Petemakan dari Dinas Petemakan; k. Surat Persetujuan pemilik tanah di sekitamya yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha pada radius paling sedikit 150 (seratus lima puluh) meter dan diketahui oleh Ketua RT, dusun, Pemerintah Desa dan Camat setempat; 1. rekomendasi teknis Usaha Petemakan dari Dinas Petemakan; dan m. surat pemyataan bermeterai cukup mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin. Pasal 22 Pemohon mengajukan permohonan Pendaftaran Usaha Peternakan dengan mengisi formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Pasal 23 (1) DPMPTSP melakukan penelitian administrasi berkas permohonan TPPR untuk dinyatakan lengkap dan benar. (2) Berkas permohonan TPPR yang telah dinyatakan lengkap dan benar dilakukan peninjauan lokasi oleh DPMPTSP. (3) Kepala DPMPTSP menerbitkan TPPR atau menolak permohonan TPPR berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi. (4) Penerbitan TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan TPPR dinyatakan lengkap dan benar. ( 1) Apabila dalam proses pemberian TPPR berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdapat persyaratan yang belum lengkap dan atau diperlukan tambahan persyaratan, pemohon wajib melengkapi persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berita acara kekurangan persyaratan disampaikan kepada pemohon. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan TPPR ditolak dan tidak diproses. Pasal 25 ( 1) Setiap orang yang melakukan Usaha Petemakan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud 13 diberikan sanksi administratif berupa penutupan Usaha Petemakan. (2) Prosedur penutupan Usaha Petemakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Kepala Dinas Petemakan menerbitkan Surat Perintah Penutupan Usaha Petemakan kepada pemilik Usaha Petemakan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari dengan tembusan Satpol PP; b. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Perintah Penutupan Usaha Petemakan yang ketiga diterima, pemilik Usaha Peternakan tidak melaksanakan penutupan Usaha Peternakan, Kepala Dinas Peternakan menerbitkan Keputusan Penutupan Usaha Petemakan; dan c. berdasarkan Keputusan Penutupan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud huruf b, Dinas Peternakan bekerjasama dengan Satpol PP melakukan penutupan Usaha Peternakan secara paksa. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 26 ( 1) Pemilik IUP/IPU/TPPR berhak melakukan Usaha Peternakan sesuai dengan izin yang dimiliki. (2) Pemilik IUP/IPU/TPPR berhak mendapat pembinaan dari Pemerintah Kabupaten. Pasal 27 Pemilik IUP/ IPU /TPPR wajib : a. memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam IUPI IPU /TPPR; b. melaporkan kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun kepada Dinas Peternakan dengan format laporan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; c. melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melaksanakan pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan; dan e. mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum, kebersihan lingkungan, ketenangan dan kenyamanan lingkungan serta mengelola usaha peternakan sesuai dengan ketentuan teknis budidaya ternak yang baik. (1) Pemilik IUP/ IPU/TPPR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin; c. penyegelan ternpat usaha; dan/atau d. pencabutan izin. Pasal 29 Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a diberikan oleh Kepala Dinas Petemakan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu peringatan tertulis selama 7 (tujuh) hari dengan tembusan DPMPTSP dan Satpol PP. Pasal 30 (1) Apabila pemilik IUP/IPU/TPPR tidak mematuhi peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Dinas Petemakan mengajukan IUP/IPU /TPPR kepada Kepala DPMPTSP. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPTSP menerbitkan Keputusan pembekuan IUP/IPU /TPPR untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. (3) Keputusan pembekuan IUP/IPU /TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemilik Usaha Petemakan oleh Kepala Dinas Petemakan dan Satpol PP. (4) Penyampaian Keputusan pembekuan IUP/IPU /TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti dengan penyegelan tempat usaha, agar pemilik usaha petemakan tidak melakukan kegiatan Usaha Petemakan. (5) Selama masa pembekuan IUP/IPU/TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik IUP/IPU /TPPR tidak diperbolehkan melakukan operasional kegiatan usaha. (6) Pembekuan IUP/IPU/TPPR diakhiri apabila pemilik IUP/IPU /TPPR telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUP/IPU /TPPR yang dimilikinya. Pasal 31 ( 1) Apabila pemilik IUP/IPU/TPPR tidak menghentikan operasional kegiatan usahanya selama jangka waktu pembekuan IUP/IPU /TPPR dan penyegelan ternpat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Dinas Petemakan mengajukan permohonan pencabutan IUP/IPU /TPPR kepada Kepala DPMPTSP dengan tembusan Satpol PP. (2) Berdasarkan permohonan Kepala Dinas Petemakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPTSP menerbitkan Keputusan Pencabutan IUP/IPU/TPPR. (3) Keputusan pencabutan IUP/IPU/TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemilik Usaha Petemakan oleh Kepala Dinas Petemakan dan Satpol PP. (4) Penyampaian keputusan pencabutan IUP/IPU /TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai penutupan Usaha Petemakan. BABV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 32 Pembinaan Usaha Peternakan ini dilakukan oleh Dinas Petemakan. Pasal 33 Pengawasan terhadap kegiatan Usaha Petemakan dilaksanakan oleh Dinas Petemakan berkerjasama dengan Satpol PP. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 Usaha Petemakan yang telah memperoleh izm berdasarkan peraturan perundangan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

peraturan-daerah-kabkunin...dirikan-bangunan.pdf

penyelenggaraan - izin - mendirikan - bangunan

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 2019/13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin keandalan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Permendagri No. 32 Tahun 2010 maka perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan.
Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diuabh dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahu 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2012; Peraturan bBersama Permendagri No. 8 Tahun 2006; Permen Pekerjaan Umum No. 29/PRT /M /2006; Permen Pekerjaan Umum No. 29 / PRT / M / 2007; Permen Pekerjaan Umum No. 24 / PRT / M / 2007; Permendagri No. 32 Tahun 2010; Permen Negera Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012; Permen Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 05 /PRT / M / 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permen Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 06/PRT/M/2017; Perda Kab. Kuningan No. 12 Tahun 2009; Perda Kab. Kuningan No. 26 Tahun 2011; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016.
Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Ruang Lingkup, Fungsi Dan Klasifikasi Bangunan, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Penertibn Izin Mendirikan Bangunan, Pelaksanaan Pembangunan , Peertiban/Pemutihan IMB, Pelaporan, Larangan, Pengawasan Dan Pengendalian, Pengawasan Dan Pembinaan , Sosialisasi, Retribusi, Sanksi Administrasi, Pembongkaran , Penyidikan , Ketentuan Peralihan , Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019.
24 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2019

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT