PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.246 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 20 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Kebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 28 Tahun 2023 tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
Download file:
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 38 Tahun 2009
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 2006
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 1 Tahun 2014 tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
  2. KEPPRES No. 38 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
Mencabut
  1. KEPPRES No. 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 85 Tahun 2004
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
Mencabut
  1. KEPPRES No. 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan