Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 tahun 2017 tentang Pemantauan
dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 tahun 2017 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 tahun 2017 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa agar pelaksanaan Kebijakan Daerah dan kinerja
Perangkat Daerah dalam pencapaian visi dan misi daerah
sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana
pembangunan jangka menengah daerah dapat terlaksana
secara berhasil guna dan berdaya guna diperlukan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah;
bahwa Pemerintah Daerah melakukan penguatan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah
untuk memastikan pencapaian target visi dan misi daerah;
bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 97 Tahun
2017 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan
Kebijakan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun
2019 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan
kondisi saat ini, serta untuk menindaklanjuti hasil
evaluasi kegiatan laboratorium kebijakan Lembaga
Administrasi Negara Republik Indonesia perlu disesuaikan
materi muatannya
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016.
Materi Pokok: Ruang Lingkup dan Pelaksana, Tatakala, Metode, Pelaporan, Tindak Lanjut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
Jumlah halaman: 9 HLM; Lampiran: 2 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah diharapkan
menjadi agen perubahan yang mampu memberikan nilai
tambah pada perbaikan tata kelola, manajemen risiko,
penguatan pengendalian dan optimalisasi kinerja
pemerintah; bahwa guna penilaian program dan kegiatan Perangkat
Daerah agar pertanggungjawabannya berjalan secara
efektif, efisien dan ekonomis guna perbaikan atas sistem
dan pengelolaan program dan kegiatan Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen,
perlu mengatur pedoman audit kinerja berbasis risiko;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Kinerja
Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud
Bab III Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
62 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo Gubug
ABSTRAK:
bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang
dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya
peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi
tingginya; bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan secara
optimal dan berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat,
Pemerintah Kabupaten Grobogan mendirikan Rumah Sakit
Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo yang berada di
Kecamatan Gubug; bahwa untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban,
wewenang serta tanggung jawab Pemerintah Kabupaten
Grobogan selaku pemilik rumah sakit, pengelola rumah sakit
dan karyawan rumah sakit serta dalam rangka melaksanakan
ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan BAB II Angka 2.6.1
Keputusan Kesehatan Nomor Menteri Lampiran
772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan
Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws), perlu menetapkan
peraturan internal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit
Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo Gubug;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV /2005; Peratuan Bupati Grobogan Nomor 97 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup dan Prinsip
Bab III Profil RSUD
Bab IV Kedudukan Pemerintah Daerah
Bab V Dewan Pengawas
Bab VI Pejabat Pengelola
Bab VII Kelompok jabatan Fungsional
Bab VIII Unit Organisasi Pendukung
Bab IX Tata Kerja
Bab X Standar Pelayanan Minimal
Bab XI Pengelolaan Keuangan
Bab XII Pengelolaan Pegawai
Bab XIII Pengelolaan Sumber Daya Lain
Bab XIV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2022.
29 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Risiko.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan sasaran strategis dalam pencapaian target kinerja instansi pemerintah, perlu penerapan pengelolaan risiko untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dan berdampak negatif pada sasaran strategis yang hendak dicapai;
Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar,
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012; Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daera Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang : PENGELOLAAN RISIKO.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
PENGELOLAAN RISIKO;
PELAPORAN;
PENDANAAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
52 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 64 Tahun 2022
PERBUP Kab. Semarang No. 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno
Mencabut
Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan
kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwamo,
perlu penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit yang
baik; bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola
Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menyusun peraturan internal Rumah Sakit yang
mengatur peran dan fungsi pemerintah daerah selaku
pemilik, pejabat pengelola, komite medis, staf
keperawatan, Tenaga Kesehatan Lain, dan seluruh
unsur yang ada di Rumah Sakit; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun
2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum
Daerah Ungaran sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu untuk
diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan
Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo
Suwarno;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan BUpati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Kelola Korporasi
Bab III Tata Kelola Staf Medis
Bab IV Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2018 dicabut.
76 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Selatan Nomor 64 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022 Nomor : 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, maka dalam rangka
mewujudkan
tercapainya
tujuan
penyelenggaraan
pemerintah yang efektif dan efisien terhadap keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan, dipandang perlu
mengatur Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di
Kabupaten Buton Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan;
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4288);
4.
Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Republik
Lembaran
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tenta.ng Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
680 l);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tenta.ng
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5563);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta.ng
Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tenta.ng Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tenta.ng
Koordinasi Kegiata.n Insta.nsi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373); 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tenta.ng Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tenta.ng
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenta.ng
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tenta.ng Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tenta.ng Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Euton Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Buton Selatan;
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN BAB III
PENYELENGGARAAN SPIP BAB IV
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2022.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 63 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan sistem pengendalian
intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo perlu melakukan pengelolaan Risiko;
bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Risiko dalam
rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman
pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Prinsip-Prinsip Pengelolaan Risiko
Bab IV Pengelolaan Risiko
Bab V Pelaporan
Bab VI Ketentuan Lain-Lain
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
86 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 63 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, menyebutkan bahwa
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian
risiko dan Pimpinan Instansi Pemerintah wajib
menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan
ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah yang bersangkutan; bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi,
diperlukan pedoman pengelolaan risiko fraud yang dapat
digunakan untuk mengelola risiko fraud dalam pengelolaan
keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cilacap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Pengendalian Kecurangan Dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Prinsip, Strategi Pengendalian Kecurangan, Lingkungan Pengendalian Kecurangan, Perilaku Anti Kecurangan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi,
Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 63 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat melalui peningkatan mutu
kesehatan dan keselamatan pasien, perlu
menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang
baik; bahwa sebagai acuan dalam rangka
penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang
baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menyusun Peraturan Internal yang mengatur
hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan
tanggungjawab dari pemilik rumah sakit,
pengelola staf medis fungsional; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor
5 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah
Sakit Umum Daerah Ambarawa sudah tidak
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
sehingga perlu untuk diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Gunawan Mangunkusumo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55/MENKES/PER/IV /2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 80 Tahun2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peraturan Internal Korporasi (Corporate By Laws)
Bab III Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws)
Bab IV Tata Kelola Staf Keperawatan
Bab V Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2022.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 5 Tahun 2019 dicabut.
51 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 63 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 63/G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. strategi pengendalian kecurangan;
b. lingkungan pengendalian kecurangan;
c. perilaku anti kecurangan;
d. satuan tugas pengendalian kecurangan;
e. pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
