Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 252.110 peraturan dalam 0,036 detik

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

UU Nomor 15 Tahun 2004.pdf

Pemeriksaan - Pengelolaan - Tanggung Jawab - Keuangan Negara

2004

Undang-undang (UU) NO. 15, LN. 2004/ No. 66, TLN NO. 4400, LL SETNEG : 16 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

ABSTRAK:

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut dilakukan dengan cara pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Dalam UU ini diatur mengenai BPK yang diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemeriksaan BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2004.
Pada saat Undang-undang ini berlaku, Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer atau IAR (Staatsblad 1898 Nomor 9 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1933 Nomor 320) dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan : 14 hlm.

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

UU Nomor 14 Tahun 2004.pdf

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

UU Nomor 13 Tahun 2004.pdf

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

UU Nomor 12 Tahun 2004.pdf

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

UU Nomor 11 Tahun 2004.pdf

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Download file:

UU Nomor 10 Tahun 2004.pdf

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Mengubah

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Download file:

UU Nomor 9 Tahun 2004.pdf

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Mengubah

UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Download file:

UU Nomor 8 Tahun 2004.pdf

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Sumber Daya Air

Abstrak

Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Mencabut

UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
UU Nomor 11 Tahun 1974 dinyatakan berlaku kembali sesuai Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013

Download file:

UU Nomor 7 Tahun 2004.pdf

Sumber Daya Air

2004

Undang-undang (UU) NO. 7, LN. 2004/ No. 32, TLN NO. 4377, LL SETNEG : 55 HLM

Undang-undang (UU) tentang Sumber Daya Air

ABSTRAK:

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan YME yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras dan perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 huruf D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam UU ini diatur mengenai pengelolaan sumber daya air berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Selain pemerintah, Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2004.
Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan tidak berlaku. Namun Berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor bernomor 85/PUU-XI/2013, UU ini dicabut keseluruhannya. Sehingga UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan berlaku kembali.
Penjelasan : 110 hlm.

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002

Abstrak

APBN

Download file:

UU Nomor 6 Tahun 2004.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2004.