PERBUP Kab. Kutai Kertanegara No. 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
badan - pengelola - keuangan - aset daerah - kedudukan - susunan organisasi - tugas - fungsi - tata kerja
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2023/43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
ABSTRAK:
Untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional diperlukan mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Perda No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2022
Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Jabatan; Kepegawaian; Ketentuan Peralihan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada BPKAD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
32 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 43 Tahun 2023
PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan penyesuaian sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai tindak lanjut penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 15 (lima belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Susunan Organisasi; Kedudukan, Tugas Dan Fungsi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran: 1 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak
mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan
yang merendahkan derajat manusia, dan pelanggaran hak
asasi manusia;
bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di
Kabupaten Pemalang setiap tahun semakin meningkat
secara signifikan dilihat dari sisi jenis, bentuk, tempat
kejadian, pelaku, modus, dan tujuan sehingga perlu
dibentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan
perempuan dan anak;
bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi
dan kabupaten/ kota wajib membentuk UPTD PPA yang
menyelenggarakan penanganan, pelindungan dan
pemulihan korban, keluarga korban dan/atau saksi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang
yang meliputi
Pembentukan, Kedudukan Dan Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi,
Eselon dan
Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2023.
9 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Raja Ampat Nomor 43 Tahun 2023
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR PADA DINAS PERINDUTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN RAJA AMPAT
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 43, BD. No. 2023/43, LL Kab Raja Ampat: 9 hal
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR PADA DINAS PERINDUTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN RAJA AMPAT
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindutrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 42 Tahun 2022;
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Raja Ampat. Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat terdiri atas:
a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2023.
Peraturan Bupati ini berlaku selama 1 (Satu) Tahun.
Peraturan Bupati ini dapat ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan Daerah.
Lamp 1 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 43, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 494
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi dan
tata kerja badan daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Buton.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bada
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton
Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberpa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton
Tahun 2021 Nomor 168);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MEKANISME KERJA
BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2023.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 98 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun
2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pusat Kesehatan Hewan Panggang
Perbup Kab. Gunungkidul No. 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 140 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pariwisata
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 142 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Perdagangan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 141 Tahun 2021 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DinasPerindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 144 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pertanian dan Pangan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 139 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 143 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 147 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Daerah;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Umum, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Dinas Pertanian Dan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan Dan Olah raga, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Satu Pintu, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja, Unit Pelaksana Teknis, Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Yang Dicabut: 1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 134 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kesehatan;
2. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 135 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Perhubungan ;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 138 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Komunikasi dan Informatika ;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kebudayaan (Kundha Kabudayan) ;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 120 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan ;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 144 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pertanian dan Pangan ;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 145 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 136 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan ;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 137 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kepemudaan dan Olahraga ;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 139 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 121 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup ;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 143 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana ;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 147 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 146 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kelautan dan Perikanan ;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 140 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pariwisata ;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 142 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Perdagangan ;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 141 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja;
Jumlah Halaman: 200 HLM, Lampiran: 222 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 43 Tahun 2023
TUGAS - POKOK - FUNGSI - URAIAN - TUGAS - DAN - TATA - KERJA - SEKRETARIAT - DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD 2023/No.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa telah dibentuk Sekretariat Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 sehingga , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 56 Tahun; Perda No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 5 Tahun 2023; Perbup Pangandaran No. 38 Tahun 2023.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah yang meliputi Ketentuan Umum, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2023.
UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 56 Tahun.
46 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 43 Tahun 2023
PERBUP Kab. Purwakarta No. 247 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 247 Tahun 2021 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 5 Tahun 2021; PP no. 6 Tahun 2021; Perpres No. 6 Tahun 97 Tahun 2014; Perpres No. 89 Tahun 2021; Perpres No. 50 Tahun 2022; Perka BKPM No. 9 Tahun 2017; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Per BKPM No. 4 Tahun 2021; Per BKPM No. 5 Tahun 2021; Permendagri No. 25 Tahun 2021; Permenpan RB No. 17 Tahun 2021; Permenpan RB No. 25 Tahun 2021; Permenpan RB No. 92 Tahun 2021; Permenpan RB No. 6 Tahun 2022; Pemenpan RB No. 7 Tahun 2022; Pemenpan RB No. 22 Tahun 2022; Pemenpan RB No. 51 Tahun 2022; Pemenpan RB No. 1 Tahun 2023; Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Purwakarta No. 1 Tahun 2021.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Kepala Dinas, Sekretariat, Kelompok JF Penata Kelola Penanaman Modal, Kelompok JF Penata Perizinan, Kelompok Jabatan Pelaksana, Tata Kerja, Tim Teknis, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana tekah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Purwakarta No. 1 Tahun 2021.
28 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TABALONG,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS;KETENTUAN LAIN-LAIN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 42 Tahun 2023
PERBUP Kab. Kutai Kertanegara No. 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
badan - kepegawaian - pengembangan - sumber daya manusia - kedudukan - susunan organisasi - tugas - fungsi - tata kerja
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2023/42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
ABSTRAK:
Untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan instansi pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 6 Tahun 2022; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Perda No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2022
Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Jabatan; Kepegawaian; Ketentuan Peralihan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
Perbup Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
23 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
