Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Demak dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Demak dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Arah Jakstrada
Bab IV Penyelenggaraan Jakstrada
Bab V Pendanaan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN BIDANG PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSKESMAS RAWAT INAP DAN PUSKESMAS NON RAWAT INAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, perlu standar pelayanan
UU No.27 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.36 Tahun 2014, PP No.47 Tahun 2016, PP No.2 Tahun 2018, Permenkes No.75 Tahun 2014, Permenkes No.43 Tahun 2016, Permenkes No.11 Tahun 2017, Permenkes No.4 Tahun 2018, Permenkes No.4 Tahun 2019, Perbup No.37 Tahun 2012,
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Standar, Komponen dan Penerapan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
5 halaman dan 14 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Tahun 2018/ No. 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Dearah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 193);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan. Jakstrada memuat:
a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
b. strategi, target, dan program pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Subsidi Pelayanan Kesehatan (Kartu Sehat Amuntai) Bagi Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya masyarakat miskin/tidak mampu, para warga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), serta gelandangan dan warga lainnya yang masih belum terakomodir untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Kartu Sehat Amuntai, maka untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Hulu Sungai Utara, perlu melakukan perubahan kembali atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Subsidi Pelayanan Kesehatan (Kartu Sehat Amuntai) Bagi Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; Perpres No. 12 Tahun 2013; Permenkes No. 903/MENKES/PER/V/2011; Perda Prov. Kalsel No. 4 Tahun 2014; Perda Kab. HSU No. 12 Tahun 2016; Perbup HSU No. 8 Tahun 2006; Perda Kab. HSU No. 12 Tahun 2016; Perbup HSU No. 52 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Subsidi Pelayanan Kesehatan (Kartu Sehat Amuntai) Bagi Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan beberapa perubahan pada Pasal 4 dan Pasal 7, penambahan Pasal 7a.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Subsidi Pelayanan Kesehatan (Kartu Sehat Amuntai) Bagi Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 56 Tahun 2018
PERBUP Kab. Katingan No. 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (8) Peraturan
Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Tarif
Layanan Umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1165/MENKES/SK/X/2007 tentang pengaturan pola tarif
pelayanan kesehatan sehingga perlu dilakukan Perubahan
Kedua terhadap Peraturan Bupati Katingan Nomor 72
Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan
Layanan Um um Daerah Rumah Sakit Um um Daerah Mas
Amsyar Kabupaten Katingan yang disesuaikan dengan
keadaan dan kondisi saat ini
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun
2009; Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/08/M .PAN/1/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013; Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 72 Tahun 2016 tentang
Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Mas Amsyar
Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor
316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan 29 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 72 Tahun 2016
tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan Tahun 2017 (Berita
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 374), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2018.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 72 Tahun 2016 tentang
Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Mas Amsyar
Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor
316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan 29 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 72 Tahun 2016
tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan Tahun 2017 (Berita
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 374), diubah
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN AMBULANCE PUSKESMAS
ABSTRAK:
bahwa perhitungan jarak tempuh untuk pelayanan ambulance Puskesmas yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulance Puskesmas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 ada beberapa perubahan jarak dan tidak mengakomodir seluruh jarak dari ekcamatan di Kabupaten Sanggau ke tempat tujuan
UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.69 Tahun 2010, permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.3 Tahun 2010, Perda No.2 Tahun 2012, Perbup No.7 Tahun 2016
Perubahan Pasal 3 dan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
3 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 55 Tahun 2018
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat
(2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 /
PMK.05 / 2007 tenlang Dewan Pengawas Badan layanan
Umum, Rumah Sakit Umum Dacrah Alimuddin Umar tclah
memenuhi syarat untuk membentuk dewan Pengawas
UU No.6 Tahun 1991, UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.61 Tahun 2007, Permenkes No.10 Tahun 2014, PERDA No.8 Tahun 2016, PERBUP No.17 Tahun 2012
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis
Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit
Umum Daerah Alimuddin Umar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
Halaman 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
Dalam rangka mencegah dampak negatif, penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan serta menghormati hak asasi manusia maka perlu diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan atau memproduksi rokok, sehingga perlu dibentuk Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Toba Samosir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 109 Tahun 2012; dan PERBUP Toba Samosir No. 66 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Toba Samosir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Azaz dan Tujuan, Hak dan Kewajiban, Kawasan Tanpa Rokok, Ruangan/Tempat Khusus Untuk Merokok (Smoking Area), Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan dan Sanksi serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 55 Tahun 2018
KesehatanDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Kebumen No. 136 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional pada Dinas Kesehatan, perlu dibentuk Unit
Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit
Paru;
b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah ditetapkan dengan peraturan bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit
Paru;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, klasifikasi UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru termasuk Kelas A, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan rincian tugas, jabatan, dan tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
