PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN CILACAP
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2018/NO.64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka membudayakan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) serta sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2019 dan Nawacita Jokowi-JK Program Prioritas Pemerintahan Kelima yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang mengharuskan adanya universal akses untuk Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2019, maka perlu menetapkan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Cilacap;
undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif; Peningkatan Kebutuhan Sanitasi Total; Peningkatan Penyediaan Sanitasi Total; Pengelolaan Pengetahuan; Pembiayaan; Pemantauan dan Evaluasi; Pengembangan Rencana Kerja dan Indikator; Peran dan Tanggung Jawab; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2018.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 64 Tahun 2018
Perbup Kab. Bogor No. 60 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Pemberian Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
pedoman - pelaksanaan - program - jaminan - persalinan - di - kabuaten - bogor
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 64, BD 2018/64
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepad ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir untuk optimalisasi pelaksanaan program jaminan persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Perbuk tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamina Persalinan di Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebgaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2012; PP No. 46 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 47 Tahun 2016; Perpres No. 72 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 28 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; PermenKes No. 71 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permen Kes No. 99 Tahun 2015; Permen Kes No. 28 Tahun 2014; Permen Kes No. 75 Tahun 2014; Permen Kes No. 52 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permen Kes No. 52 Tahun 2016; Permen Kes No. 76 Tahun 2016; Permen Kes No. 61 Tahun 2017; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 7 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 48 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 52 Tahun 2017; Perbup Bogor No. 74 Tahun 2017; Perbup Bogor No, 75 Tahun 2017; Perbup Bogor No. 76 Tahun 2017; Perbup Bogor No. 77 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengelolaan, Sasaran, Mekanisme Pelaksanaan Program Jampersal, Mekanisme Klaim Dan Pembayaran, Pembiayaan, Pengawasan Pembinaan Evaluasi Dan Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018.
22 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (4), Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Kaur;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 9 Tahun 1999
3. UU No.39 Tahun 1999
4. UU No.3 Tahun 2003
5. UU No.36 Tahun 2009
6. UU No.23 Tahun 2014
7. PP No. 41 Tahun 1999
8. PP No.6 Tahun 2010
9. PP No.109 Tahun 2012
10.MENKES No.188/Menkes/PB/I Tahun 2011
11.PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015
12.PERDA No. 11 Tahun 2016
(1) Pada kawasan yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dipasang petunjuk atau penandaan dilarang merokok
(2) Petunjuk penandaan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidak tidaknya memuat tulisan '' KAWASAN TAMPA ROKOK ''
(3) Petunjuk atau penandaan dilarang merokok sebagai dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. tulisan yang ditulis dengan huruf kapital yang mudah dilihat dan dibaca;
b.gambar, tanda atau simbol yang mudah dibacah atau di mengerti.
(4)petunjuk atau penandaan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditempatkan pada halaman depan, pada pintu masuk utama dan pada tempat yang dipandang perlu yang mudah dilihat atau dibaca
(5) Contoh petunjuk atau penandaan dilarang merokok dan Lembaran Pegawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2018.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Jepara Tahun 2019 - 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Jepara Tahun 2019-2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 ; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 ; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 ; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2016 ;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Rencana Aksi Multisektor, Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi, Pemantauan dan Evaluasi terkait Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Jepara Tahun 2019 - 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan
bayi dan menekan AKI dan AKB diselenggarakan upaya
yang bersumber dana dari Pemerintah;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat
dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan
pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir
ditetapkan kebijakan pembiayaan melalui Jaminan
Persalinan;
c. bahwa agar pelaksanaan Jaminan Persalinan dapat
berjalan efektif dan efisien perlu adanya pedoman
pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada
di Kabupaten Bandung;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Jaminan Persalinan Kabupaten Bandung.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang no 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 137
Tahun 2016, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 66
Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2
Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8
Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8
Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9
Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2009
Terdiri dari 21 pasal, 4 bab yaitu ketentuan umum, ruang lingkup, pelayanan jampersal, penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
mengatur mengenai pedoman pelaksanaan jaminan persalinan kabupaten bandung
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 62 Tahun 2018
PERBUP Kab. Cilacap No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN CILACAP
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2018/NO.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya Di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa petunjuk pelaksanaan penggunaan dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penggunaan dana program Jaminan Kesehatan Nasional, telah diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap; beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengubah ketentuan pasal 11 dan pasal 23 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2018.
Peraturan Bupati ini mengubah ketentuan pasal 11 dan pasal 23 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 Tahun 2016
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 61 Tahun 2018
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN CILACAP
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2018/NO.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional yang salah satu jenisnya yaitu program jaminan kesehatan yang bertujuan menjamin agar masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan; dalam upaya mewujudkan implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud khususnya jaminan kesehatan agar dalam pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Cilacap;
undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Pendaftaran; Pembinaan dan Pengawasan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 61 Tahun 2018
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORTASI PELAYANAN RUJUKAN PASIEN BERJENJANG BAGI MASYARAKAT KABUPATEN MALINAU ABSTRAK
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 61, BD 2018/NO.61
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORTASI PELAYANAN RUJUKAN PASIEN BERJENJANG BAGI MASYARAKAT KABUPATEN MALINAU
ABSTRAK:
Memberikan bantuan transportasi pelayanan rujukan pasien berjenjang kepada masyarakat kabupaten malinau sesuai kebutuhan medis; Menyusun pedoman untuk efektifitas dan optimalisasi pemberian bantuan dimaksud, agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Transportasi Pelayanan Rujukan Pasien Berjenjang bagi Masyarakat Kabupaten Malinau.
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2018; Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan, Tugas pokok dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah; Peraturan Bupati Malinau Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2018
Peraturan ini mengenai pedoman pemberian bantuan transportasi pelayanan rujukan pasien berjenjang bagi masyarakat Kabupaten Malinau. Peraturan ini mencakup maksud dan tujuan; kriteria dan prosedur pemberian bantuan; jangka waktu dan peruntukan bantuan; pelanggaran dan penyaluran bantuan; monitoring dan evaluasi banntuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
