tata cara pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum Kaur
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 101, Berita Daerah Kab. Kaur Tahun 2018 Nomor 666
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dan Tata Cara Pemanfatan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kaur
ABSTRAK:
a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2013 tentang retribusi Pelayanan Kesehatan, Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan dan tata cara pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 17 Tahun 2003
5. UU No. 1 Tahun 2004
6. UU No. 15 Tahun 2004
7. UU No. 33 Tahun 2004
8. UU No. 28 Tahun 2009
9. UU No. 36 Tahun 2009
10. UU No. 44 Tahun 2009
11. UU No. 12 Tahun 2011
12. UU No. 23 Tahun 2014
13. PP No. 58 Tahun 2005
14. Pemendagri No. 13 Tahun 2006
15. Pemendagri RI No. 80 Tahun 2015
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur No. 13 Tahun 2013
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur No. 14 Tahun 2016
1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonom dari tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara;
2. Standar Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2018.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kaur Nomor 22 Tahun 2018 Alokasi dan Tata Cara Pemanfaatan Penerimaan Restribusi Pelayanan Kesehatan di Rumash Sakit Umum Daerah Kaur di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 100 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nornor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat;
bahwa untuk memberikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 tahun 2017
Perda ini mengatur tentang kegiatan, kelembagaan, pelaksanaan, koordinasi, pedoman, kerja sama, pendanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Purworejo yang meliputi peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan edukasi hidup sehat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 99 Tahun 2018
PERBUP Kab. Kaur No. 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kaur No. 99 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu "Se'ase Seijean"
penyelenggaraan sistem layanan rujukan terpadu "se'ase seijean"
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, Berita Daerah Kab. Kaur Tahun 2018 Nomor 664
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu "Se'ase Seijean"
ABSTRAK:
a. Dalam rangka memberikan pedoman dan percepatan penaggulangan kemiskinan di Kabupaten Kaur, melalui peningkatan akses rumah tangga miskin maupun penyandang masalah lainnya, program perlindungan sosial perlu pengintegrasian berbagai layanan program agar lebih responsif;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu penyelenggaraan sistem layanan rujukan terpadu yang dibawahi "se'ase Seijean";
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 11 Tahun 2009
4. UU No. 25 Tahun 2009
5. UU No. 13 Tahun 2011
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP RI No. 166 Tahun 2014
8. Pemendagri No 80 Tahun 2015
9. PP No. 39 Tahun 2012
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur No. 14 Tahun 2016
1. Se'ase Seijean sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mrupakan arti kebersamaan dengan satu rasa dan saling peduli sesama;
2. Tujuan dari peyelenggaraan tersebut adalah untuk meningkatkan akses rumah tangga/ keluarga miskin dan rentan terhadap multiprogram.
3. memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penaggulangan kemiskinan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 94 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2017 tentang Program Kartu Purbalingga Sehat
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan program Kartu Purbalingga Sehat dan pertimbangan anggaran di bidang pelayanan kesehatan serta untuk menindaklanjuti hasil Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2018 untuk disesuaikan dengan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2017 tentang Program Kartu Purbalingga Sehat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2017 tentang Program Kartu Purbalingga Sehat;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2017 tentang Program Kartu Purbalingga Sehat yaitu tentang Pelayanan Kesehatan untuk penerima manfaat KPS, Pelayanan persalinan, prosedur pelayanan kesehatan, Pelayanan kesehatan rujukan dan Bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2018.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 93 Tahun 2018
PERBUP Kab. Pati No. 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 93 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan BLUD ditetapkan oleh Bupati;
b. bahwa dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu serta cakupan pelayanan kesehatan kepada pasien Kelas II, Kelas I, Kelas VIP, Kelas VVIP maupun pelayanan Non kelas perlu diatur besaran tarif yang memadai sesuai dengan kelasnya sehingga Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah RA Soewondo Pati perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004; Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada RSUD RAA Soewondo Pati yang meliputi: Ketentuan Umum; Pelayanan Yang Dikenakan Tarif; Besaran Tarif Layanan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 93 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dan/Atau Tidak Mampu Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan
masyarakat khususnya warga masyarakat miskin
dan/atau tidak mampu di Kabupaten Semarang, perlu
meningkatkan akses pelayanan masyarakat bagi
masyarakat miskin dan/ atau tidak mampu yang belum
masuk Program Jaminan Kesehatan Nasional di
Kabupaten Semarang;
bahwa agar pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga
masyarakat miskin dan/ atau tidak mampu dapat berjalan
lancar, tertib dan tepat sasaran, perlu menetapkan
Pedoman Pelaksanaannya;
bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 96 Tahun 201 7
tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang, perlu ditinjau
kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Biaya
Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan/atau
Tidak Mampu Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan
Kesehatan Nasional di Kabupaten Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dan/Atau Tidak Mampu Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Semarang yang meliputi Sasaran Penerima Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan, Persyaratan Penerima Bantuan, Besaran Bantuan, Pelayanan Kesehatan, dan Tata Cara Pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 96 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang dicabut.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 90 Tahun 2018
KesehatanProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaKeluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
ABSTRAK PERATURAN
kAMPUNG-KELUARGA-BERENCANA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, LD No.90/2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana Di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan yang bersinergi lintas sektor dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, perlu dilakukan pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Cilacap;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di Kabupaten/Kota, serta melakukan sosialisasi, advokasi dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kemampuan masyarakat setempat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Cilacap;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap;
Mengatur tentang upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total Program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas di wilayah minimal setingkat Dusun atau Rukun Warga. Berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengembangan, pembentukan, pembinaan, koordinasi, indikator keberhasilan, pembiayaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 89 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
