Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.560 peraturan dalam 0,029 detik

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018

Diubah dengan

Perka LKPP No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan

Mengubah

Perka LKPP No. 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan

Download file:

Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2015.pdf

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tim Pengawas Intelijen Negara di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2014.pdf

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial

Download file:

Permenko 2 Tahun 2019 tentang P3AKS.pdf

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Download file:

Permenko 1 Tahun 2019 tentang PAUD HI.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Mencabut

Permensos No. 2 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial

Download file:

2022pmsosial010.pdf

UNIT KERJA - PENGADAAN BARANG/JASA - KEMENTERIAN SOSIAL

2022

Peraturan Menteri Sosial NO. 10, BN 2023 (1013): 9 Halaman, jdih.kemensos.go.id

Peraturan Menteri Sosial tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial.
Dasar Hukum Peraturan Kemensos Adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 110 Tahun 2021; Peraturan PANRB No. 31 Tahun 2021; Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021; Dan Peraturan Kemensos No. 1 Tahun 2022
Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Lingkungan Kementerian Sosial dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. UKPBJ berkedudukan pada Biro Umum, Sekretariat Jenderal. UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Sosial. UKPBJ sebagai unit kerja struktural dipimpin oleh Kepala. Perangkat organisasi UKPBJ terdiri atas: a. tim pengelola Pengadaan Barang/Jasa; b. tim pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik; c. tim pengelola pembinaan sumber daya manusia, kelembagaan dan advokasi Pengadaan Barang/Jasa; dan d. kelompok jabatan fungsional.

CATATAN:

Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2022.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 314), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran File; 9 Halaman

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Sosial Nomor 71/HUK/2002 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Sosial

Download file:

Permensos Nomor 8 Tahun 2020.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permensos No. 10 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial

Mencabut

Permensos No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Sosial

Download file:

PERMENSOS NOMOR 2 TAHUN 2016.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Sosial

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permensos No. 2 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial

Mencabut

Permensos No. 14 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial

Download file:

PERMENSOS 01 TAHUN 2014.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permensos No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Sosial

Download file:

PERMENSOS 14 TAHUN 2013.pdf

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Ketenagakerjaan

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Mencabut

Permenaker No. 12 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Ketenagakerjaan
Permenaker No. 10 Tahun 2014 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Download file:

Permenaker Nomor 18 Tahun 2021.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021.