OPTIMALISASI - PELAYANAN - KESEHATAN - BAGI - PENYANDANG - THALASEMIA - DI - KABUPATEN - BEKASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD 2019/1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang OPTIMALISASI PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG THALASEMIA DI KABUPATEN BEKASI
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan penyandang Thalasemia, telah diselenggarakan Program Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Thalasemia di Kab. Bekasi di dalamnya perluasan kepesertaan berupa pemberian pelayanan pengobatan Penyandang Thalasemia Dan untuk mendukung program sebagaimana dimaksud pada hurup a di atas maka perlu menetapkan Perbup tentang Optimalisasi Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Thalasemia di Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 7 Tahun 2011; Permenkes RI No.: 1109/MENKES/PER/VI/2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Kepmenkes RI No. HK.01.07/menkes/1/2018; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kepersertaan Dan Bantuan BPPD, Manfaat Dan Jenis Pelayanan Pengobatan Penyandang Thalasemia, Pengelolaan Dana Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Penyandang Thalasemia, Penyelenggara Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Penyandang Thalasemia, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN JAMINAN JAMINAN PERSALINAN
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penambahan unit layanan
yang ditunjuk dalam pelaksanaan program
jampersal, maka Peraturan Bupati Blitar Nomor
18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Dana Jaminan Persalinan perlu
diubah/disesuaikan.
a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah; c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kabupaten/Kota; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif
Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan; e. Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan.
Mengubah pasal 1 ayat 9 yaitu Fasilitas Kesehatan yang ditunjuk dalam pelaksanaan Program
Jampersal meliputi seluruh Puskesmas di Kabupaten Blitar, Rumah
Sakit Ngudi Waluyo Wlingi dan RSU Al-Ittihad Srengat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,
penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan
Kesehatan dapat didaftarkan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, maka
perlu ditetapkan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Daerah di Kabupaten Seruyan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 29 Tahun 2014
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Daerah Kabupaten Seruyan
(Berita Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2014 Nomor 29) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Daerah Kabupaten Seruyan
(Berita Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2014 Nomor 29) diubah
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, maka perlu diatur pedoman penggunaan dana kapitasi Puskesmas.
UU No 23 Th 2000; UU No 40 th 2004; UU No 36 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang tlah diubah UU No 9 th 2015; PP No 32 Th 1996; PP No 58 Th 2005; Perpres No 12 Th 2013 yang tlah diubah Perpres No 28 Th 2016; Perpres No 32 Th 2014; Permenkes No 71 Th 2013 yang telah diubah Permenkes No 99 Th 2015; Permenkes No 59 Th 2014 yang telah diubah Permenkes No 12 Th 2016; Permenkes No 21 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pengelolaan Dana Kapitasi; 4. Penganggaran; 5. Pelaksanaan; 6. Mekanisme Pengadaan Barang / Jasa Dan Kapasitas; 7. Penatausahaan Dan PertanggungJawaban; 8. Pengawasan; 9. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
a bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2015-2019 yang diperbaharui dengan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2017-2019 dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, RAD-PG, pemantauan dan evaluasi dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 9 (sembilan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Jenis Pelayanan, Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian Dan Uraian Standar Pelayanan Minimal; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019
Badan Layanan UmumKesehatanPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan pada RSUD Wonosari
ABSTRAK:
Bahwa Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah
Wonosari telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2017, bahwa berdasarkan hasil evaluasi tarif layanan serta
dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan perlu
meninjau kembali Tarif Layanan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan.
Materi Pokok : Kebijakan tarif, kegiatan yang dikenakan tarif, komponen tarif, perhitungan tarif, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan penelitian, pelayanan kesehatan lainnya, pelayanan kesehatan pihak ketiga, peninjauan tarif dan pemanfaatan tarif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Wonosari.
Jumlah halaman : 25 HLM; Lampiran : 67 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya penduduk miskin yang belum menjadi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dari pemerintah, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah; bahwa agar pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah lebih berdayaguna dan berhasilguna maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018 perlu disempurnakan untuk mendukung terlaksananya program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Wonogiri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 27 Tahun 2011; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016; dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Tujuan, Peserta dan Kepesertaan, Tatalaksana Pendanaan, Tatalaksana Pelayanan Kesehatan, Pengorganisasian, serta Pemantauan dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan surat dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor cabang Pekalongan nomor : 834/VI-02/0718 tanggal 17 Juli 2018 perihal mekanisme pembiayaan kegiatan promotif preventif prolanis menyebutkan bahwa pengelolaan pendapatan dan belanja kegiatan promotif dan preventif prolanis (senam dan edukasi) mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang; dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar dapat berjalan dengan tertib maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Pemalang perlu di sesuaikan; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Pemalang.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/523/2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 128 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas Perbup Pemalang No. 30 Tahun 2014 diantaranya, yaitu Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Bupati Pemalang 4 Nomor 30 Tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 30), disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 11A dan Pasal 11B.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2018.
Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan Bupati Pemalang No. 30 Tahun 2014
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
