Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 22.183 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA NO. 6 TAHUN 2023.pdf

pajak-daerah

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang- Undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nnmor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan KoLarnadya Daerab Tingkat lJ Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nornor 44, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pcnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menj~\l.i T)_pdang-Undang· (Lembaran Negara Republik Cndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; 6. Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2-8 Tahun 2002 Tent.ang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tabun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tentang Atas Tenaga Listrik [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '.2023 Nomor 85, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881). 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pcdoman Teknis Pengclolaan Keuangan Daerah.
BAB l KETENTUAN UMUM BAB lI PAJAK DAERAH BAB III MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK BAB IV RETRlBUSI DAERAH BAB V PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI BAB Vl PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BAB VII PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI BAB VIII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN BAB X KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
164

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Brebes No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes
PERDA Kab. Brebes No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes
PERDA Kab. Brebes No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes

Download file:

Perda Kab. Brebes No. 6 Tahun 2023.pdf

pajak-daerah-dan-retribusi-daerah

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, TLD No.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Brebes, perlu pedoman yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah. Sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3 (nol koma tiga persen) %. Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,25 (nol koma duapuluh lima persen) %.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2013.
Peraturan Daerah kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7); dan Peraturan Daerah kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
62 hlm. beserta Penjelas

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Kulon Progo No. 8 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PERDA Kab. Kulon Progo No. 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
PERDA Kab. Kulon Progo No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
PERDA Kab. Kulon Progo No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda No 2 Tahun 2013 ttg Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PERDA Kab. Kulon Progo No. 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
PERDA Kab. Kulon Progo No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Kulon Progo No.6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
PERDA Kab. Kulon Progo No. 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang
PERDA Kab. Kulon Progo No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kulonprogo No. 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
PERDA Kab. Kulon Progo No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kulonprogo No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
PERDA Kab. Kulon Progo No. 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
PERDA Kab. Kulon Progo No. 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang
PERDA Kab. Kulon Progo No. 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
PERDA Kab. Kulon Progo No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Kab.Kulon Progo No.10 Tahun 2011 ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
PERDA Kab. Kulon Progo No. 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PERDA Kab. Kulon Progo No. 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek
PERDA Kab. Kulon Progo No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
PERDA Kab. Kulon Progo No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
PERDA Kab. Kulon Progo No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
PERDA Kab. Kulon Progo No. 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
PERDA Kab. Kulon Progo No. 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Pada Tempat Pelelangan Ikan
PERDA Kab. Kulon Progo No. 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan Pada Unit PelaksanaTeknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PERDA Kab. Kulon Progo No. 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
PERDA Kab. Kulon Progo No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal
PERDA Kab. Kulon Progo No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
PERDA Kab. Kulon Progo No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
PERDA Kab. Kulon Progo No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
PERDA Kab. Kulon Progo No. 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
PERDA Kab. Kulon Progo No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
PERDA Kab. Kulon Progo No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Download file:

Perda Kulon Progo No 6 Tahun 2023.pdf

pajak dan retribusi

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD. 2023/NO. 6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pajak; Retribusi; Tata Cara Pemungutan Pajak Dan Retribusi; Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Atau Penundaan Atas Pokok Pajak/Retribusi; Kerahasiaan Data Wajib Pajak; Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi; Penegakan Pajak Dan Retribusi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Peraturan Yang dicabut: a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 1 Seri B); b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 1 Seri C). c. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 2 Seri C); d. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 68); e. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 56); f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18); g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 5 Seri C). h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 4); i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 5); j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 11); k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 9); l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 10); m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 13); n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 14); o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 56); p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 20); q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 91); r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 40); s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 45); t. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 52); u. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 65); v. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon progo Nomor 71); w. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 5); dan x. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 8).
Jumlah Halaman : 57 HLM; Lampiran : 13 halaman; Penjelasan : 398

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jayapura Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA 6 2023.pdf

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah; bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Jayapura untuk melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
123

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kota Cirebon No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mencabut

PERDA Kota Cirebon No. 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Download file:

PERDA 6 TH 2023.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Cianjur No. 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mencabut

PERDA Kab. Cianjur No. 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Download file:

2023pd3203006.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarmi Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Nomor 5 Tahun 2023.pdf

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KABUPATEN SARMI

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Sarmi untuk melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan; dan bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
92

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Nomor 5 Tahun 2023.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda PDRD No 5 Tahun 2023.pdf

PAJAK - DAERAH - DAN - RETRIBUSI - DAERAH

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956, . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, .Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PAJAK DAERAH (Umum, PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen, Masa Pajak dan Tahun Pajak), RETRIBUSI DAERAH (Umum, Retribusi Jasa Umum (Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kebersihan, Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar), Retribusi Jasa Usaha (Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya, Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan, Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan, Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak, Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Aset Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Perizinan Tertentu, Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peninjauan Tarif Retribusi), TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI (Pemungutan Pajak, Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang, Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB, Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB, Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan, Pemanfaatan Penerimaan Retribusi( Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD, Penelitian dan Verifikasi SPTPD), Pemeriksaan Pajak dan Retribusi, Ketetapan Pajak, Penagihan Pajak dan Retribusi ( Surat Tagihan Pajak, Penagihan Pajak, Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi, Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi, Keberatan dan Banding (Keberatan Pajak, Keberatan Retribusi, Banding, Gugatan Pajak) Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya (Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha, Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan, Kemudahan Perpajakan Daerah,Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atau Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB, Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data( Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak, Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak) INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI, KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERALIHAN dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2012; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2012; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2012; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2012; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 17 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 tahun 2014; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2022; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2022; dan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2022; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
107 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pelayanan Pemakaman Umum

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kota Bandung No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat, Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat
PERDA Kota Bandung No. 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum Dan Pengabuan Mayat, Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat

Download file:

Perda Kt. Bdg 5 2023 Pela...n Pemakaman Umum.pdf

PELAYANAN - PEMAKAMAN - UMUM

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD Kota Bandung Tahun 2023 No. 5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelayanan Pemakaman Umum

ABSTRAK:

Bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 19 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Pemakaman Umum.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 9 Tahun 1987; Perda Kota Bandung No. 10 Tahun 2015; Perda Kota Bandung No. 5 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Pelayanan Pemakaman Umum yag meliputi Ketentuan umum, Jenis, perolehan dan lokasi, Pelayanan pemakaman, Penyelenggaraan pemakaman, Petak makam, Pengangkutan jenazah, pemindahan jenazah atau kerangka dan pembongkaran makam, Pelaporan, Perencanaan, Data dan informasi pemakaman, Larangan, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023.
UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023.
16 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2023.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.