Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Pelaksanaan Praktek Klinik Dan Ujian Praktek, Penelitian dan Kaji Banding Pada Badan Layanan umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majene
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai upaya untuk memperlancar pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan pola Badan Layanan Umum Daerah perlu adanya tarif yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan keuangan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah disusun dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat
yang ditetapkan dengan peratuan kepala daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene;
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda Kabupaten Majene No. 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Majene No. 4 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah RSUD, yaitu:
1. Prinsip Penetapan Tarif Layanan
2. Kebijakan Tarif
3. Perhitungan Tarif Layanan
4. Jenis Pelayanan
5. Pemberian Keringanan dan Pembebasan Tarif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi, pemerintah telah mengalokasikan dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan melalui program jaminan persalinan (Jampersal) yang diatur melalui peraturan menteri kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pentujuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi khusus non fisik bidang kesehatan dan agar pelaksanaan program jaminan persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perpres No.12 Tahun 2013 sebagaiman telah diubah dengan Perpres No.111 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, jaminan persalinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
Terdiri dari 31 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jaminan Persalinan di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan
kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru
lahir pada fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten
dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi lahir miskin atau tidak
mampu yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan
Nasional, Kartu Indonesia Sehat atau jaminan
kesehatan lainnya, maka Pemerintah telah menetapkan
Program Jaminan Persalinan yang pembiayaannya
bersumber dari Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang
Kesehatan; bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik
Bidang Kesehatan Tahun 2019 dan untuk kelancaran
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pelayanan Jaminan Persalinan di
Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penggunaan Dana Jampersal
Bab III Peserta Jampersal
Bab IV Jenis dan Tempat Pelayanan Jampersal
Bab V Tarif Pelayanan dan Rujukan
Bab VI Syarat dan Prosedur Pelayanan Jampersal
Bab VII Mekanisme Klaim
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2019.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Dalam Pelaksanaan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17 ayat (4), Pasal 19 ayat (6), Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratisf Dalam Pelaksanan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini berisi ketentuan mengenai kewajiban dalam pelaksanaan program pemberian asi eksklusif, larangan dalam pelaksanan program pemberian asi eksklusif dan tata cara pemberian sanksi administrasi dalam pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2019.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat Untuk Pencegahan Stunting di Kabupaten Sumba Tengah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; Bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Sumba Tengah sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan
masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia; Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang lmplementasi Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat Untuk Pencegahan Stunting di Kabupaten Sumba Tengah
Dasar Hukum: UU No. 3 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 33 Tahun 2012; Perpres No. 42 Tahun 2013; Inpres No. 1 Tahun 2017; Permentan No. 4 Tahun 2010; Permendagri No. 63 Tahun 2010; Permenkes No. 155/Menkes/Per/I/2010; Permenkes No. 2269/Menkes/Per/XI/2011; Permenkes No. 33 Tahun 2012; Permenkes No. 26 Tahun 2013; Permenkes No. 75 Tahun 2013; Permenkes No. 1 Tahun 2014; Permenkes No. 23 Tahun 2014; Permenkes No. 25 Tahun 2014; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Permenkes No. 41 Tahun 2014; Permenkes No. 88 Tahun 2014; Permenkes No. 21 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenkes No. 51 Tahun 2016
Materi Pokok terdiri dari: I. Ketentuan Umum; II. Azas, Tujuan dan Maksud; III. Pilar Penurunan Stunting; IV. Ruang Lingkup; V. Pendekatan; VI. Edukasi, Pelatihan dan Penyuluhan Gizi; IX. Penajaman Sasaran Wilayah Penurunan Stunting; X. Peran Serta Masyarakat; XI. Pencatatan dan Pelaporan; XII. Penghargaan; XIII. Pendanaan; XIV. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
PERSALINAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mencegah terjadinya kematian ibu hamil, ibu
melahirkan, ibu nifas dan kematian bayi di Kabupaten
Bondowoso. diperlukan bantuan pembiayaan persalinan
bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai jaminan
kesehatan agar mendapat pelayanan secara paripurna dan
pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai
dengan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan melalui
Program Jaminan Persalinan;
b. bahwa agar Program Jaminan Persalinan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan baik dari
administrasi, operasional, dan pertanggungjawabannya,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan
di Kabupaten Bondowoso Tahun 2019.
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 201 3 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 201 4
tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum hamil , Hamil,
Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan,
Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan
Kesehatan Seksual;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso.
Mengatur mengenai mekanisme pelayanan dan pemberian jaminan persalinan bagi masyarakat Kabupaten Bondowoso
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERCEPATAN PENCAPAIAN AKSES UNIVERSAL SANITASI KABUPATEN PESAWARAN
ABSTRAK:
a. bahwa air minum dann sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian target nasional akses universal sanitasi layak 100% pada tahun 2019, diperlukan percepatan yang membawa daya ungkit terhadap pencapaian target kesehatan secara signifikan melalui penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencapaian Akses Universal Sanitasi Kabupaten
Pesawaran;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II
PENGERTIAN, MAKSUD DAN TUJUAN PERCEPATAN STBM
Pasal 2-4
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5
BAB IV
INDIKATOR STBM/SBS DAN INDIKATOR OUTPUT DESA/OUTCOME
Pasal 6
BAB V
PENINGKATAN PENYEDIAAN SARANA
Pasal 7-8
BAB VI
PENGELOLAAN PENGETAHUAN STBM
Pasal 9
BAB VII
ORGANISASI DAN PENGEMBANGAN RENCANA KERJA
Pasal 10-17
BAB VIII
PERAN SERTA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
Pasal 18-19
BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 20-21
BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 22
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAYANAN SOSIAL GRIYA LANJUT USIA GERAKAN MEMBANGUN MASYARAKAT SEHAT
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial demi terciptanya koordinasi, sinkronisasi, dan intergrasi, maka perlu mengatur Pelayanan Sosial Griya Lanjut Usia Gerakan Membangun Masyarakat Sehat, dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16); Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 111); Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 61).
KETENTUAN UMUM; PEMBENTUKAN; TUGAS DAN FUNGSI; SUSUNAN ORGANISASI; PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI; TATA KERJA; PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2019.
Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2008 tentang Unit Pelayanan Sosial Griya Lanjut Usia Gerbangmas Kabupaten Lumajang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
TIDAK ADA
8 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENFDAFTARAN DAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN
ABSTRAK:
BAHWA DENGAN SEMAKIN BERKEMBANGNYA DINAMIKA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN, DAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN SERTA MEMBERIKAN JAMINAN PERLINDUNGAN PADA MASYARAKAT PERLU DILAKUKAN PEMBINAAN, PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN UNTUK MENINGKATKAN MENINGKATKANN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SAMPANG;
BAHWA SEBAGAI TINDAK LANJUT PERPRES NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAN PELAYANAN TERPADU; PERLU MERUBAH PERBUP TENTANG NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENFDAFTARAN DAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENFDAFTARAN DAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN PASAL 1; PASAL 8
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2019.
PERBUP NOMOR 47 TAHUN 2014
11 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
