PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUKOMUKO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 73
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun
2017
Ruang Lingkup Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Mukomuko yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mengatur penatausahaan keuangan BLUD RSUD yang bersumber dari pendapatan RSUD Mukomuko, tidak mengatur tentang penatausahaan keuangan BLUD yang bersumber dari dana APBD
Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, serta hibah terikat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 17 Tahun 2018
36
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun2019 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, Pemerintah Pusat perlu mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan untuk membantu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupateri/Kota dalam penyediaan dana untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan;
bahwa agar Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tepat sasaran maka perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan PeraturanBupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2019
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 57 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 86 Tahun 2018.
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
3. KEBIJAKAN OPERASIONAL
4. PEMANFAATAN DANA DAK NONFISIK
5. PENGELOLAAN DANA
6. PELAPORAN
7. PEMBIAYAAN
8. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan persalinan serta menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi, khususnya bagi masyarakat miskin, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan; bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman pelaksanaan dana Jaminan Persalinan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaaan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sasaran dan tujuan Jampersal, pelaksanaan Jampersal, ketentuan penggunaan Dana Jampersal, besaran dana Jampersal, tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Jampersal, monitoring dan pelaporan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2019 NOMOR 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan
perbaikan gizi bagi masyarakat, pada masa 1000 Hari
Pertama Kehidupan serta anak dibawah lima tahun
(Balita), perlu melakukan percepatan penanggulangan
stunting;
b. bahwa sehubungan dengan adanya kejadian stunting
pada anak dibawah lima tahun yang berakibat
terjadinya gagal tumbuh, hambatan perkembangan
kognitif dan motorik, bahkan gangguan penyakit
degenaratif pada usia dewasa, belum mendapatkan
penanggulangan perbaikan gizi secara memadai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Sumenep ten tang
Percepatan Penanggulangan Stunting.
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004
tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun
2014 tentang Upaya Kesehatan Anak; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun
2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi.
Percepatan Penanggulangan Stunting ini berazaskan :
a. prikemanusiaan
b. manfaat;
c. pemerataan;
d. etika dan profesionalitas;
e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
f. keadilan;
g. pengabdian;
h. norma agama ;
1. perlindungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2019.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 No 14 Seri G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Persalinan (Jampersal) d Kabupaten Probolinggo Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Kabupaten Probolinggo Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan penyelenggaraan Jampersal;
3. Sasaran Penyelenggaraan Jampersal;
4. Penggunaan dan Pemanfaatan Dana Jampersal;
5. Persyaratan Penggunaan Dana Jampersal;
6. Kriteria Rumah Tunggu Kelahiran;
7. Mekanisme Pelayanan Klaim;
8. Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
9. Pembinaan dan Pengawasan;
10. Ketentuan Penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN TA 2019
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MENINGKATKAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN BAGI IBU8 HAMIL, BERSALIN DAN NIFAS SERTA BAYI BARU LAHIR KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG KOMPETEN DAN UNTUK MENURUNKAN KASUS KOMPLIKASI PADA IBU BERSALIN DAN NIFAS, PERLU MENETAPKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; KETENTUAN SASARAN; PENGALOKASIAN DANA JAMPERSAL; RUANG LINGKUP KEGIATAN JAMPERSAL; PENGGUNAAN DANA JAMPERSAL; PELAYANAN JAMPERSAL; STANDAR BIAYA JAMINAN JAMPERSAL; TATA CARA PENGAJUAN KLAIM DAN PENCAIRAN DANA JAMPERSAL; PELAPORAN DAN PENGAWASAN; DAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2019.
12 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
ABSTRAK:
Peraturan ini di bentuk untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air susu ibu Eksklusif.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.38 Tahun 2000; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.18 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.33 Tahun 2012; Keputusan Menteri Kesehatan No.450/Menkes/SK/IV/2004.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, tanggung jawab pemerintah daerah, asi eksklusif,penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya,larangan,bantuan,tempat kerja dan tempat sarana umum,dukungan masyarakat,pendanaan,sanksi administratif,ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
Terdiri dari 16 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Kabupaten Brebes Tahun 2019 No. 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi Nasional Tahun 2015-2019, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019, maka perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; RAD-PG; Pemantauan dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 14 Tahun 2019
Badan Layanan Umum – Kesehatan - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, Permenkes No. 128 Tahun 2004, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Perda Kabupaten Dharmasraya No. 2 Tahun 2011, Perbup Dharmasraya No. 126 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dengan Sistematika sebagai berikut :
1. Ketentuan umum;
2. Tarif layanan;
3. Objek dan subjek tarif layanan;
4. Penerimaan dan pengeluaran;
5. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2019.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
