Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengaturan, Perlindungan Dan Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan Dalam Wilayah Kota Makassar
ABSTRAK:
Sebagai konsekwensi logis berlakunya Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom, perlu adanya upaya untuk melakukan
pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, perlindungan dan
pengendalian terhadap urusan ketenagakerjaan dalam Kota
Makassar, seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagaan, sehingga Peraturan
daerah nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan
Pemungutan Retribusi Ketenagakerjaan dalam Wilayah Kota
Makassar Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun
2002 Seri C Nomor 4) perlu dicabut untuk disesuaikan dengan
kewenangan Pemerintah Kota Makasar.
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan
Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja , Undang-undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah
dan Retribusi Daerah , Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah , Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja
Buruh , Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, . Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial , Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1871 tentang
Perubahan batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan
kabupaten-kabupaten Gowa, maros dan pangkajene dan
Kepulauan dalam Lingkungan daerah Propinsi Sulawesi Selatan , Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang Latihan
Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang
Perubahan nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar
dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom, Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak
Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan
Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum
Kabupaten/Kota , . Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999
tentang Tehnik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Presiden , Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik
Penyusunan dan Materi Muatan Produk- Produk Hukum
Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor
22 tahun 2001 tentang Bentuk-Bentuk Produk - produk Hukum
Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah, . Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaran Daerah dan
Berita Daerah, . peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 1998 tentang
penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, PeraturaDaerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2004 tentang
pokok-pokok Pengolahan Keuangan Daerah.
PENGATURAN,
PERLINDUNGAN DAN JASA PELAYANAN KETENAGAKERJAAN
DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2004.
Peraturan
daerah nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan
Pemungutan Retribusi Ketenagakerjaan dalam Wilayah Kota
Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun
2002 Seri C Nomor 4) perlu dicabut untuk disesuaikan dengan
kewenangan Pemerintah Kota Makasar
33 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2004
pelayanan - perizinan - di - bidang - ketenagakerjaan - di - perusahaan
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2004/ No.2 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Ketenagakerjaan di Perusahaan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka upaya peningjatan tertib adfmi nistrasi perizinan di bidang ketenagakerjaan maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Perda.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 11 Tahun 1970; UU No. 12 Tahun 1970; UU No. 7 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995; Permen Tenaga Kerja Np. 02/Men/1978; Permen Tenaga Kerja No. 608/Men/1978; Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah No. 21 tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 22 Tahun 2001; Kepmendagri Nodan otonomi Daerah No. 23 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 24 Tahun 2001; Kepmendagri No. 130-167 Tahun 2002; Perda Kab. Sukabumi No. 31 Tahun 2000; Perda Kab. Sukabumi No. 14 Tahun 2001.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Objek Dan Sybjek Retribusi, Hak Dan Kewajiban, Tarif Retribusi, Tat Cara Pemungutan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2004.
11 Hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1989 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Pekerja pada Perusahaan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 60
Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat pentIng sebagai pelaku dan tujuan pembangunan dan Peraturan Daerah yang mengatur ketenagakerjaan di Propinsi DKI Jakarta perlu ditinjau kemball sehubungan dengan perkembangan pembangunan ketenagakerjaan dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menetapkan PERDA
PERDA ini mengatur mengenai kesempatan dan perlakuan yang sama; perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; pelatihan, pemagangan dan produktivitas; penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja; penggunaan tenaga kerja asing; hubungan kerja; hubungan industrial; penyelesaian perselisihan hubungan industrial; fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh; penyelenggaraan kesejahteraan pramuwisma; perlindungan; dewan pengupahan propinsi; retribusi; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; ketentuan pidana; sanksi administrasi; serta penyidikan bidang ketenagakerjaan
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2004.
PERDA ini menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1993
48 hal.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
Bidang Ketenagakerjaan perlu ditingkatkan, karena Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan lintas sektoral yang saling terkait serta berdampak pada Pembangunan Manusia seutuhnya guna menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, sesuai kewenangan yang yang diberikan kepada Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2001.
Dalam peraturan dibahas mengenai nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, surat pendaftaran, penetapan retribusi, tata cara pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebeasan retribusi, tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, kedaluwarsa penagihan, penyidikan dan ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2003.
14 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Kab. Bogor Tahun 2003 No. 131
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan , pengawasan dan pengendalian perizinan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2003 maka perlu membentuk Perda tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan.
Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2003.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nam Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, ara Mengukur Retribusi Izin Ketenaga Kerjaan, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarya Tarif Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi, Pendaftaran Dan Pendataan, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pembayaran , Sanksi Administrasi, Tata Cara Penagihan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan Kerinaganan Dan Pembebasan Retribusi, Ketentuan Pidana, Penyidik , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2003.
21 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 7 Tahun 2003
WAJIB - LAPOR - KETENAGA KERJAAN - BAGI PERUSAHAAN - perubahan
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2003/No. 7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 39
TAHUN 2001 TENTANG WAJIB LAPOR KETENAGA KERJAAN BAGI PERUSAHAAN
ABSTRAK:
Sehubungan dengan dikenakannya wajib lapor bagi perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Daerah yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka perlu dilakukan perubahan terhadap Perda Kab. Batang Hari No. 39 Tahun 2001 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Bagi Perusahaan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu merubah atas Perda Kab. Batang Hari No. 39 Tahun 2001 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Bagi Perusahaan dengan Peraturan Daerah.
UU No. 12 Tahun 1956; UU no. 22 Tahun 1957; UU No. 12 Tahun 1964; UU no. 14 Tahun 1969; UU No. 7 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2000; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda Kab. Batang Hari No. 39 Tahun 2001.
Perda ini mengatur tentang WAJIB LAPOR KETENAGA KERJAAN BAGI PERUSAHAAN
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2003.
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 39 Tahun 2001 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Bagi Perusahaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 39) Bab III Pasal4 huruf a dihapus.
3 hlmn; 1 pnjlsn
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Kab. Bogor Tahun 2003 No. 130
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung terwujudnyaupaya penciptaan lapangan kerja Perda mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan di bidang ketenagakerjaan maka perlu membentuk Perda tentang Pengelolaan Ketenagakerjaan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Ordonasi Tanggal 17 Desa Tahun 1925; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 21 Tahun 1954; UU No. 3 Tahun 1958; UU No. 14 Tahun 1969; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 7 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 8 Tahun 1981; PP No. 71 Tahun 1991; PP No. 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995; Kepres No. 4 Tahun 1980; Kepres No. 68 Tahun 1998; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2001.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penetapana Tenaga Kerja, Pelatihan erja, hubungn Industrial, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Perizinan , Retribusi, Pembinaan Pengendalian Dan Pengawasan, Ketentuan Pidana,Penyidik, etentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2003.
36 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir No. 5 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2003/No. 6 Seri C Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2003.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
