PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.229 peraturan dalam 0,027 detik

Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Menag No. 22 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
Mengubah
  1. Peraturan Menag No. 32 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Intitut Hindu Dharma Negeri Denpasar
Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Menag No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekertariat Badan Amil Zakat Nasional
Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2008 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menag No. 17 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menag No. 38 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Mataram
Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Peraturan Menag No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja
Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Peraturan Menag No. 48 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Mencabut
  1. Peraturan Menag No. 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Peraturan Menag No. 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan