Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2010

Menemukan 5.574 peraturan dalam 0,027 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172/PMK.08/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 42/PMK.08/2014 tentang Penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik
Diubah dengan
  1. PMK No. 86/PMK.08/2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana
Mengubah
  1. PMK No. 10/PMK.08/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana
  2. PMK No. 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana
Download file:
PMK Nomor 172 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 257/PMK.02/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero)
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 130/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT. Asabri (Persero)
Download file:
PMK Nomor 257 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 182/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.07/2010 Tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Saya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010
Abstrak
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 235/PMK.07/2010 tentang Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010
Mengubah
  1. PMK No. 13/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010
Download file:
PMK Nomor 182 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang APBN
Download file:
PMK Nomor 210 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.05/2010
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 190/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
Diubah dengan
  1. PMK No. 159/PMK.05/2011 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
Mengubah
  1. PMK No. 22/PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
  2. PMK No. 10/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
  3. PMK No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
Download file:
PMK Nomor 189 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98/PMK.06/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam
Abstrak
Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 66/PMK.06/2016 tentang Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam.
Download file:
PMK Nomor 98 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.03/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
Mengubah
  1. PMK No. 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Download file:
PMK Nomor 83 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.2/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Daya Upaya Khusus Kedelai
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan
Download file:
PMK Nomor 202 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 137/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2010 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010
Download file:
PMK Nomor 118 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 08/PMK.05/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 250/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara
Download file:
PMK Nomor 08 Tahun 2010.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan