Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2010

Menemukan 5.574 peraturan dalam 0,027 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.05/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
PMK Nomor 250 Tahun 2010.pdf
PMK Nomor 250 Tahun 2010-Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010
Abstrak
APBN Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam
Download file:
PMK Nomor 242 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.011/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Pembuatan Sorbitol Untuk Tahun Anggaran 2010
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Download file:
PMK Nomor 42 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2011
Abstrak
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Download file:
PMK Nomor 61 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.06/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Dikelola/Diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 11/PMK.06/2022 tentang Penyelesaian Piutang lnstansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Angaran 2022
Download file:
PMK Nomor 60 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 02/PMK.03/2010
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Download file:
PMK Nomor 2 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.011/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Untuk Tahun Anggaran 2010
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Download file:
PMK Nomor 55 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/OMK.011/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kaungan Nomor 47/PMK.011/2010 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2010
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Download file:
PMK Nomor 214 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastuktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010
Abstrak
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
Download file:
PMK Nomor 113 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 133/PMK.01/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 117/PMK.01/2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan
Download file:
PMK Nomor 133 Tahun 2010.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan