Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat Kab Cilacap untuk mewujudkan peningkatan pemertaan pelayanan Kesehatan, maka diperlukan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kab Cilacap; bahwa penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kab Cilacap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diatur dengan Perbup Cilacap No 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Daerah di Kab Cilacap; bahwa sehubungan dengan adanya pembaharuan data peserta jaminan kesehatan daerah dan perubahan pemberian pelayanan kesehatan, maka beberapa ketentuan dalam Perbup Cilacap No 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kab Cilacap, perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Perubahan atas Perbup Cilacap No 1 Tahun2 018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kab cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 40 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 24 tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 101 Tahun 2012; Perpres No 82 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 54 Tahun 2019
PEMBAGIAN - JASA PELAYANAN - PADA BADAN LAYANAN UMUM - DAERAH RUMAH SAKIT UMUm DAERAH RUPIT
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2019/NO.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian jasa pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umu Daerah Rupit
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dalam rangka penyesuaian dengan Badan Layan Umum Daerah dan dalam rangka penyesuaian dengan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan ,Jaminan Intergrasi,Jampersal dan Umum perlu ditetapkan pembagaian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
UU No 1 Tahun 2004;UU No 36 Tahun 2009;UU No 44 Tahun 2009;UU No 16 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bebebrapa kali dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 23 Tahun 2005;PP No 58 Tahun 2005;PP No 74 Tahun 2012;PP No 25 Tahun 2000; Permenkeu No 10/PMK.02/2006;Permendagri No 61 Tahun 2007;Permenkes No 12 Tahun 2013;Perda No 3 Tahun 2016 Perbup No 67 Tahun 2016 sebagimana telah diubah dengan perbup No 83 Tahun 2018;Perbup No 23 Tahun 2015
Tujuan Hak dan Kewajiban , Hak dan Kewajiban , Distribusi Jasa Pelayanan ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2019.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting
ABSTRAK:
bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita, untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan melalui intervensi paling menentukan pada seribu hari pertama kehidupan dilakukan secara integratif baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif dengan memperhatikan kearifan lokal Kabupaten Karimun
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 33 Tahun 2012; PP No. 17 Tahun 2015; Perpres No. 42 Tahun 2013
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pencegahan dan penanganan stunting dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati Blora
Nomor 95 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora Yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa Badan Layanan Umum Daerah mengenakan
tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan
layanan barang/jasa kepada masyarakat; bahwa tarif layanan kesehatan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 95 Tahun
2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora Yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 29 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Blora Nomor 95 Tahun 2010 tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Blora Yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan sehingga perlu disesuaikan dan diganti; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif
layanan diatur dengan peraturan kepala daerah dan
disampaikan kepada pimpinan dewan perwakilan
rakyat daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif
Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Blora Yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengenaan Tarif
Bab III Jenis Tarif
Bab IV Perhitungan Tarif
Bab V Penetapan Besaran Tarif Layanan Terutang
Bab VI Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan
Bab VII Perawatan Pasien yang Berstatus sebagai Tahan Negara atau Narapidana
Bab VIII Pemanfaatan Tarif
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2019.
Peraturan Bupati Blora Nomor 95 Tahun 2010 dicabut.
58 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Praktik, Magang, Penelitian Dan Studi Banding Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan praktik, magang, penelitian dan studi banding, maka perlu dilakukan pengaturan dan penyesuaian tarif praktik, magang, penelitian dan studi banding pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang;
b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tarif, Praktik, Magang, Penelitian Dan Studi Banding Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dngan perkembangan indeks harga sehingga perlu untuk diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Tarif Praktik, Magang, penelitian Dan Studi Banding Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 67 Tahun 1958, UU nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nkomor 29 Tahun 2004, UU Nomr 25 Tahun 2009, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nmor 44 Tahun 2009, UU Nomor 20 Tahun 2013, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 1976, PP Nomor 69 Tahun 1992, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 93 Tahun 2015, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permenkes Nomor 85 Tahun 2015, Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan Perbup Semarang Nomor 50 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, tarif praktik, magang, peelitian dan studi banding, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 38 ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit
Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip, Maksud dan Tujuan
Bab III Tata Kelola
Bab IV Tata Kelola Korporasi
Bab V Pengelola
Bab VI Pengorganisasian dan Struktur Organisasi RSUD
Bab VII Pejabat Pengelola
Bab VIII Organisasi Pelaksana
Bab IX Organisasi Pendukung
Bab X Prosedur Kerja
Bab XI Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah
Bab XII Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Bab XIII Kerja Sama
Bab XIV Pembinaan dan Pengawasan
Bab XV Evaluasi dan Penilaian Kinerja
Bab XVI Pengelolaan Sumber Daya Lain
Bab XVII Pengelolaan Lingkungan dan Limbah
Bab XVIII Pencabutan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah
Bab XIX Ketentuan Peralihan
BAb XX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 86 Tahun 2016 dicabut.
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Public Safety Center (PSC)
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Public Safety Center (PSC).
Dasar hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; PERMENKES No. 001 Tahun 2012; PERMENKES No. 75 Tahun 2014; PERMENKES No. 28 Tahun 2014; PERMENKES No. 19 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, penyelenggaraan, peran serta masyarakat dan swasta, pendanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 No 52 Seri G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Probolinggo
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan kesehatan melalui tindakan promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, maka diperlukan langkah strategis sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan demi mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Probolinggo;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu mengupayakan adanya keserasian dan keterpaduan gerak langkah antara semua pemangku kepentingan, baik di Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Probolinggo.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003;
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012;
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1529/Menkes/SK/2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 24 Tahun 2013;
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
4. Wewenang dan Tanggungjawaba;
5. Peran serta Masyarakat;
6. Keluaran;
7. Pembinaan dan Pengawasan;
8. Pembiayaan;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya gagal tumbuh kembang pada anak di bawah umur 5 tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi;
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; azas, maksud dan tujuan; aksi percepatan pencegahan stunting; intervensi pencegahan stunting; pendekatan; edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi; penelitian dan pengembangan; tim percepatan pencegahan stunting; penajaman sasaran wilayah penceahan stunting; peran serta masyarakat; pencatatan dan pelaporan; penghargaan; pendanaan; dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
15 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
