STANDAR KOMPETENSI JABATAN - PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS - PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 167, BD.2021/No.167
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Berdasarkan dalam mewujudkan objektivitas ,kualitas ,tranpalasi dan akuntabilitas pengangkatan ,pemindahan,dan pemberhentian pegawai negeri Sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama ,administrator dan pengawas ,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi jabatan tinggi pratama jabatan Adminstrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 16 Tahun 2013;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP no 53 Tahun 2010;PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020;PP No 49 Tahun 2018;Peraturan menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 38 Tahun 2017;Perda No 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 1 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur mengenai STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,Ketentuan Umum,Maksud dan tujuan ,Ruang lingkup,Kualifikasi jabatan,Kualifikasi jabatan,Penggunaan dan pemanfaatan standar kompetensi,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 160 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur NegaraPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Bandung No. 73 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 160 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Pemberian Insentif ATas Pemungutan Pajak Daerah
PERBUP Kab. Bandung No. 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 160 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya-Kepegawaian, Aparatur Negara-Pajak dan Retribusi Daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 160, BD 2021/160
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa
insentif atas pemungutan pajak dan pemberian
insentif atas pemungutan Pajak kepada pegawai non
aparatur sipil negara yang dipekerjakan pada
instansi pemungut pajak dilaksanakan berdasarkan
asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas
disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab,
kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif
daerah;
b. bahwa ketentuan pemberian tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam
Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya perlu
ada penyesuaian berkaitan dengan penerima insentif
sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya dan Pemberian
Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
Terdiri dari 21 pasal, 7 bab yaitu ketentuan umum, tambahan penghasilan berdaarkan pertimbangan objektif lainnya, pemberian insentif atas pemungutan pajak kepada pegawai non asn, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
mengatur mengenai tata cara pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan pemberian insentif atas pemungutan pajak daerah
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 159 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 159, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1134
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 158 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 157 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil yang mengamanatkan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menyusun pola karir di daerah. Untuk menjamin pelaksanaan pola karier pegawai negeri sipil sesuai kebutuhan daerah maka perlu disusun pola karier pegawai berdasarkan karakteristik daerah dengan mengacu pada aturan yang lebih tinggi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk menjamin kepastian hukum pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2020, . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 52 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 Tahun 2020, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Muatannya Berisi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Pola Karier, Penyusunan dan Penetapan Pola Karier, Ketentuan Lain-Lain, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 156 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan perlu pengaturan kembali mengenai pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, dipandang perlu adanya meninjau kembali Peraturan Bupati Kuningan Nomor 56 Tabun 2015 tentang Pemindaban Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintab Daerab Kabupaten Kuningan. Berdasarkan pertimbangan tersebut untuk menjamin adanya kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemindahan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1950, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 23 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016, . Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 69 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemindahan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, Persyaratan dan Tata Cara Pemindahan Aparatur Sipil Negara, Tim Pertimbangan Pemindahan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
i, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 56 Tahun 201 dicabut
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 156 Tahun 2021
kODE - ETIK - PEGAWAI - BAGIAN - PENGADAAN - BARANG - DAN - JASA - SEKRETARIAT - DAERAH - KABUPATEN - CIREBON
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 156, BD 2021/NO.156
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Pegawai Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 dan Pasal 22 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Peraturan LKPB/JP No. 10 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Kode Etik Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yang meliputi Ketentuan Umum, Nilai Dasar dan Tujuan, Prinsip dan Etika Pengadaan, Majelis Etik, Penegakan Sanksi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 155 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020, perlu disusun manajemen talenta berdasarkan karakteristik daerah dengan mengacu pada aturan yang lebih tinggi dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; PP No. 30 Tahun 2019; Keppres No. 87 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denga Keppres No. 116 Tahun 2014; Permendagri No. 11 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 3 Tahun 2020; Per BPN No. 28 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 22 Tahun 2021; Perbup Kuningan No. 52 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kuningan No. 29 Tahun 2020, Perbup Kuningan No. 11 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Manajemen Telenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Tujuan, Prinsip, Ruang Lingkup dan Aspek Manajemen Talenta ASN, Kelembagaan Manajemen Talenta ASN, Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN, Sistem Informasi Manajemen Talenta, Anggaran, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
17 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 154 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya-Kepegawaian, Aparatur Negara
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 153, BD 2021/153
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung berjalannya pengelolaan
pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan
kesejahteraan yang memadai dalam rangka
meningkatkan peran dan tanggung jawab serta
menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam
melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya;
b. bahwa seiring dengan perkembangan pembangunan di
Kabupaten Bandung, terjadi perubahan nilai
keekonomian daerah serta berdasarkan kajian dari PT
Ari Jaya Fam, ketentuan besaran tunjangan
transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam
Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2017
tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan
Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 60 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan
Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bandung, perlu diubah dan disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 60
Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan
dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bandung;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2017,
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2017
mengatur mengenai perubahan ketiga atas peraturan bupati bandung nomor 60 tahun 2017 tentang besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bandung
4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
