Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/107/2019 tanggal 2 Agustus 2019 Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
b. bahwa untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan Pertanggungjawaban pemerintah, maka perlu dilakukan upaya penyelamatan arsip dan memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dan mekanisme teknis jadwal retensi arsip Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
UU No 7 Tahun 1971; UU No 38 Tahun 2003; UU No 36 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 2007; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 34 Tahun 1979; PP No 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republi Indonesia No 17 Tahun 2015; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 21 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Pasaman Barat No 41 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini memuat 4 Bab, 7 Pasal, dan Lampiran.
Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1;
Bab II Maksud dan Tujuan, Pasal 2-Pasal 3;
Bab III Jadwal Retensi Arsip, Pasal 4-Pasal 6;
Bab IV Ketentuan Penutup, Pasal 7.
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan arsip urusan Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat No 66 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 66 Tahun 2019
Badan Layanan Umum- kesehatan-Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD 2019/No.67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal
87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,
BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan
dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan
perjanjian dengan pihak lain dengan mekanisme
pengajuan utang/pinjaman yang diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Di
Kabupaten Bandung;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77
/PMK.05/2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018, Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2009, Peraturan Bupati Bandung Nomor 14 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2013
Terdiri dari 21 pasal, 8 bab yaitu ketentuan umum, pinjaman, kewenangan dan persyaratan pinjaman, pelaksanaan pinjaman, monitoring dan evaluasi, pelaporan pinjaman, ketentuan lai-lain, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
mengatur mengenai pengelolaan pinjaman pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah di kabupaten bandung
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 66 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2019 Nomor 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat;
Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, diabetes dan sebagainya;
dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dalam pembangunan kesehatan, meningkatkan produktivitas penduduk dan untuk menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, maka perlu dilakukan upaya promotif dan preventif secara sistematis dan terencana;
Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
BAB III PELAKSANAAN
BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAB VI PEMBIAYAAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembukuan dan Pelaporan Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan Laboratorium Kesehatan, perlu mengatur tentang pelaksanaan pemungutan, pembukuan dan pelaporan retribusi pelayanan Laboratorium Kesehatan;
b. bahwa sesuai dengan kethentuan Pasal 75 ayat (3) dan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Daerah kabupaten Semarang omor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, disebutkan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan, pembukuan dan pelaporan retriusi diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembukuan dan Pelaporan Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 67 Tahun 1958, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 1976, PP Nomor 69 Tahun 1992, PP nomor 12 Tahun 2019, permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, pemungutan retribusi dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan
tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna
meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan
beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit,
perlu ditempuh program dan kebijakan mengubah perilaku
masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Banjar; bahwa agar pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
dapat dilaksanakan secara sistematis, terencana dan
berkelanjutan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan
untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 huruf b Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat perlu adanya pengaturan tentang Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Banjar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/ Menkes/ Per/ XI/
2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan pembangunan Nasional
Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2017.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Banjar, Yang Terdiri Atas:
1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Perencanaan; 5. Pelaksanaan; 6. Koordinasi; 7. Pengawasan Dan Pelaporan; 8. Pembiayaan; 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 62 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan
merupakan lembaga milik Pemerintah Daerah yang
mempunyai tugas sebagai unit pelayanan kesehatan
rujukan tingkat Kabupaten yang menyelenggarakan upaya
kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif,
promotif dan preventif. Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan
meningkatkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Mas
Amsyar Kasongan, perlu pengaturan internal yang
mengatur peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf
medik serta pengelolaannya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56
Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
NAMA, KEDUDUKAN,VISI, MISI, MOTO,SEMBOYAN,
FILOSOFI, TUJUAN RSUD MAS AMSYAR KASONGAN;
BAB III
PEMILIK;
BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI;
BAB V
KOMITE MEDIK;
BAB VI
KOMITE KEPERAWATAN;
BAB VII
KOMITE PROFESIONAL PEMBERI ASUHAN (PPA);
BAB VIII
KOMITE MUTU;
BAB IX
STAF MEDIK FUNGSIONAL;
BAB X
STAF FUNGSIONAL KEPERAWATAN;
BAB XI
DEWAN PENGAWAS;
BAB XII
SATUAN PENGAWAS INTERNAL;
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2019.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 62 Tahun 2019
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 747
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Kaur No. 199 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
kegiatan Pelayanan Gizi dan Pencegahan Anak Kerdil (stunting) merupakan prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sapat dilaksanakan melalui Dana Desa
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 6 Tahun 2014
4. PP No. 43 Tahun 2014
5. PP No. 60 Tahun 2014
6. Perpres RI No. 129 Tahun 2018
7. Permendagri No. 80 Tahun 2015
8. Permenkeu No. 50/PMK.07/2017
9. Permenkeu RI No. 199/PMK.07/2017
10. Permendagri No. 20 Tahun 2018
11. Perda Kab. Kaur No. 13 Tahun 2016
12. Perda Kab. Kaur No. 10 Tahun 2018
Beberapa ketentuan Pasal 10 dalam Perbup Kaur No. 119 Tahun 2018 ditambahkan ayat baru yaitu ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
Peraturan Bupati Kaur No. 119 Tahun 2019
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 62 Tahun 2019
RUMAH SAKIT UMUM KAREL SADSUITUBUN - PERATURAN INTERNAL
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2019/NO. 62, TBD 2019, LL SETDA KAB. MALUKU TENGGARA : 60 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun
ABSTRAK:
Bahwa status Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun yang dapat dijadikan subyek hukum, maka dari itu perlu adanya antisipasi dengan kejelasan tentang peran dan fungsi dari masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun. Untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun atau yang mewakili, pengelola Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun dan staf medis fungsional maka perlu dibuatkan Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan Rumah Sakit. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159.b/1988; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/ PER/IV/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 62 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2022
ABSTRAK:
bahwa kondisi penyediaan pelayanan air minum dan
penyehatan lingkungan di Kabupaten Banjarnegara
masih belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat
dalam rangka pencapaian target Universal Access yang
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019, sehingga perlu
ditetapkan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan; bahwa sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan
Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan
Penyehatan Lingkungan Kabupaten Banjarnegara Tahun
2019-2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah
Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peran, Fungsi dan Kedudukan
Bab III Pelaksanaan
Bab IV Pemantauan dan Evaluasi
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
