Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2010

Menemukan 5.574 peraturan dalam 0,027 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.06/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Kualitas Piutang Kementrian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara
Download file:
PMK Nomor 201 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.07/2009 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010
Abstrak
Perpajakan
Download file:
PMK Nomor 10 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.02/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan Anggaran,Pencairan,dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk
Abstrak
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Download file:
PMK Nomor 158 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.05/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 79/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri
Download file:
PMK Nomor 91 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 09/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2009 Tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2009
Abstrak
Perpajakan
Download file:
PMK Nomor 9 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.04/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tata Cara Pembebasan Cukai
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 172/PMK.04/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 Tentang Tata Cara Pembebasan Cukai
  2. PMK No. 40/PMK.04/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai
Mencabut
  1. PMK No. 47/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Cukai
Download file:
PMK 109 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.02/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk Dan Bantuan Langsung Sarana Produksi Pertanian
Abstrak
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Download file:
PMK Nomor 203 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 235/PMK.010/2020 tentang Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
Diubah dengan
  1. PMK No. 156/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 Tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
  2. PMK No. 166/PMK.011/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
  3. PMK No. 142/PMK.03/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 Tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
Mengubah
  1. PMK No. 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
Download file:
PMK Nomor 15 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.03/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 56/PMK.03/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
  2. PMK No. 121/PMK.03/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
  3. PMK No. 38/PMK.011/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
Mencabut
  1. KMK No. 251/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
  2. KMK No. 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
Download file:
PMK Nomor 75 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 233/PMK.07/2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010
Abstrak
APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Download file:
PMK Nomor 233 Tahun 2010.pdf
PMK Nomor 233 Tahun 2010-Lampiran.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan