Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 22.183 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Semarang No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
PERDA Kab. Semarang No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
PERDA Kab. Semarang No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012

Download file:

2023pd3322013.pdf

pajak daerah dan retribusi daerah

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2023/NOMOR.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar Pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Cara Pemingutan Pajak dan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, Sinergitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pembinaan dan Pengawasan, Sistem informasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2023.
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 dicabut.
279 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kota Lubuk Linggau No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
PERDA Kota Lubuk Linggau No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
PERDA Kota Lubuk Linggau No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
PERDA Kota Lubuk Linggau No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
PERDA Kota Lubuk Linggau No. 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah
PERDA Kota Lubuk Linggau No. 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan
PERDA Kota Lubuk Linggau No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah
PERDA Kota Lubuk Linggau No. 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PERDA Kota Lubuk Linggau No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoaan
PERDA Kota Lubuk Linggau No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
PERDA Kota Lubuk Linggau No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Download file:

PERDA No 12 Tahun 2023.pdf

pajak daerah-retribusi daerah

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2023/No.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dari pemerintah daerah, perlu membentuk peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD tahun 1945; uu no 7 tahun 2001; UU no 8 tahun 1981; UU no 17 tahun 2003; UU No 23 tahun 2014; UU No 1 tahun 2022; peraturan pemerintah No 69 tahun 2010; peraturan pemerintah No 18 tahun 2016; peraturan pemerintah No 12 tahun 2019; peraturan pemerintah No 16 tahun 2021; peraturan pemerintah No 34 tahun 2021; peraturan pemerintah No 4 tahun 2023; peraturan pemerintah No 35 tahun 2023; peraturan menteri dalam negeri No 77; peraturan daerah No 20 tahun 2006; peraturan daerah No 7 tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Diatur mengenai ketentuan umum, Pajak Daerah, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Retribusi Daerah, Ketentuan Penyelidikan, Ketentuan sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain- Lain, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2023.
Mencabut - Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar - Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerab Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah - Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Pcraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 ternang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi clan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana cliubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentru;ig Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sepanjang mengatur Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 5 Januari 2025.
69 hlm, Penjelasan : 14 hlm, Lampiran : 50 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA-NO.-12-THN-2023-full-Lengkap.pdf

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, BERITA DAERAH KOTA PARE-PARE TAHUN 2023 NOMOR 12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kota Parepare untuk melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan dalam mempercepat dan mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, adil, dan Makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa jenis pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu potensi daerah sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PAJAK DAERAH BAB III : RETRIBUSI DAERAH BAB IV : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI BAB V : PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSINYA BAB VI : KERAHASIAN DATA WAJIB PAJAK BAB VII : KETENTUAN PENYIDIKAN BAB VIII : KETENTUAN PIDANA BAB IX : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB X : KETENTUAN PERALIHAN BAB XI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 1); b. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 10); c. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2011 tantang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 2); d. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 3); e. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 4); f. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 1); g. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan: 1. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 3); 2. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 2); h. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan: 1. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 5); 2. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 11); i. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan : 1. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 5); 2. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 1); j. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 6); k. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 7); l. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 8); m. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 9); n. Peraturan Walikota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 15); o. Peraturan Walikota Parepare Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) Dalam Pengenaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Tanah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 38); p. Peraturan Walikota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Prosedur Dan Penetapan Nilai Sewa Pajak Reklame Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 2); q. Peraturan Walikota Parepare Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 43); r. Peraturan Walikota Parepare Nomor 26 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 26); s. Peraturan Walikota Parepare Nomor 8 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Di Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 8); t. Peraturan Walikota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Di Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 12); u. Peraturan Walikota Parepare Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 6); v. Peraturan Walikota Parepare Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 8); w. Peraturan Walikota Parepare Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 9); x. Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 18); y. Peraturan Walikota Parepare Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan : 1. Peraturan Walikota Parepare Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 24); 2. Peraturan Walikota Parepare Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 19); 3. Peraturan Walikota Parepare Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 16); z. Peraturan Walikota Parepare Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Akomodasi Ruang Perawatan Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 35); aa. Peraturan Walikota Parepare Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Akomodasi Ruang Perawatan Kelas II, Kelas I, VIP Bangsal, VIP Utama dan Super VIP Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
134

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Prov. Jawa Tengah No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011

Download file:

2023pd0033012.pdf

pajak daerah dan retribusi daerah

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2023/NOMOR.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pajak, Retribusi, Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya, Pemeriksaan Pajak dan Retribusi, Kerahasiaan Data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, Kelembagaan, Sinergitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penyidikan, Sanksi Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2023.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 dicabut.
1073 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Demak No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
PERDA Kab. Demak No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi
PERDA Kab. Demak No. 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2010
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2010

Download file:

2023-perda-3321-012-1709600067-OCR.pdf

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2023/No. 12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat diperlukan untuk mendukung kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik; bahwa optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai potensi daerah guna mendukung terciptanya iklim investasi dan kemudahan berusaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengaturan mengenai seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pajak, retribusi, pemungutan pajak dan retribusi, pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi, kerahasiaan data wajib pajak, insentif pemungutan pajak dan retribusi, sinergitas pengelolaan pajak dan retribusi, sistem informasi pajak dan retribusi, pemeriksaan pajak dan retribusi, sanksi administratif, peninjauan tarif, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2018 dicabut.
123 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Magelang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
PERDA Kab. Magelang No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Di Kabupaten Magelang
PERDA Kab. Magelang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
PERDA Kab. Magelang No. 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2022

Download file:

2023pd3308012.pdf

pajak daerah dan retribusi daerah

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2023/NOMOR.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus memperhatikan potensi daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkanPeraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pajak, Retribusi, Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi, Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha, Kemudahan Perpajakan Daerah, Sanksi Administratif, Sinergitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pembinaan dan Pengawasan, Sistem Informasi, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2019,Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2022 dicabut.
62 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Subang No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
PERDA Kab. Subang No. 6 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
PERDA Kab. Subang No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Download file:

PERDA No. 12 Tahun 2023.pdf

PAJAK - DAERAH - DAN - RETRIBUSI - DAERAH

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD Tahun 2023 No.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 h sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sehingga perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang meliputi Ketentuan Umum, Pajak, Retribusi Daerah, Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi, Kedaliwarsa Penagihan Pajak dan Retibusi, Pembukuan dan Pemeriksaan, Surat Ketetapan Pajak, Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan, Pemberian Fasilitas Pajak dan Rertibusi, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, Penghargaan atau Hadiah, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
86 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Banajar Baru no 11 Tahun 2023 .pdf

Pajak dan Retribusi Daerah

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD/2023/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang dan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 tahun 2022;
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; JENIS PAJAK; TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK; PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK; TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN; KEBERATAN DAN BANDING; PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK; KADALUARSA PENAGIHAN; KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK DAN RETRIBUSI; RETRIBUSI; PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH; WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH; PEMBAYARAN DAN PENYETORAN; PENGURANGAN, PEMBETULAN, DAN PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH; PENAGIHAN RETRIBUSI DAERAH; KEBERATAN; PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH; PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI; PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH; INSENTIF PEMUNGUTAN; INSENTIF FISKAL PAJAK DAN RETRIBUSI BAGI PELAKU USAHA; KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA; PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK UNTUK KEGIATAN YANG TELAH DITENTUKAN; PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
137 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Tegal No. 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan
PERDA Kab. Tegal No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2013
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2013
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2010

Download file:

1705299302_2023pd3328011.pdf

pajak daerah dan retribusi daerah

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2023/NOMOR.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu didukung oleh suatu aturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat menjamin optimalisasi pendapatan sektor perpajakan dan retribusi daerah sebagai pendongkrak bagi penyediaan fasilitas dan pelayanan yang baik kepada masyarakat; bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pajak, Retribusi, Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya, Sinergitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pembinaan dan Pengawasan, Sistem Informasi, Kerahasiaan Data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021 dicabut.
260 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Wonosobo No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
PERDA Kab. Wonosobo No. 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah
PERDA Kab. Wonosobo No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
PERDA Kab. Wonosobo No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2010
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2010
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2009

Download file:

perda PDRD 2023.pdf

pajak daerah dan retribusi daerah

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2023/NOMOR.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk terlaksananya prinsip akuntabilitas dan prinsip efektifitas dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Wonosobo maka perlu disusun peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah; bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pengaturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah disusun dalam satu peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pajak, Retribusi, Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pemberian Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, Ketentuan Penyidikan, Sanksi, Sinergitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2023.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2019 dicabut.
235 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT