Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Untuk Beasiswa Bagi Siswa Miskin Di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah/Kelompok Belajar Paket B Dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja
Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Miskin
di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa/ Madrasah Tsanawiyah /Kelompok Belajar
Paket B dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah di Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka pcrlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa
bagi Siswa Miskin di Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar
Biasa/Madrasah lbtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama
/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah
Tsanawiyah/Kelompok Belajar Paket B dan Sekolah
Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah
Aliyah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Pcraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 ; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Oaerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Miskin sehagaimana dimaksud bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.565.000.000,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh limajuta rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2010.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 4 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Ikatan Dinas Fakultas Kedokteran
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan salah satu Program
Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang
Pelayanan Kesehatan, khususnya Tenaga Dokter, maka
diperlukan Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi
Mahasiswa lkatan Dinas Fakultas Kedokteran;
b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim
Pendidikan Nasional (Lembran Negara Republik Indonesia
Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor
59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 T ahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Bappeda,
Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan
lnstruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wakatobi.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
BAB III PENGAWASAN/PENGENDALIAN
BAB IV PEMBIAYAAN
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2010.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Izin Belajar Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan hak, tetapi
sebagai penghargaan atas prestasi kerja dalam rangka pembinaan Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier dengan
menitikberatkan pada sistem prestasi kerja ;
bahwa Pegawai Negeri Sipil untuk dapat meningkatkan prestasi kerjanya
memerlukan kompetensi tertentu yang tidak hanya didasarkan pada ijazah yang
diperolehnya, tetapi juga memerlukan pengalaman yang cukup, oleh karena itu
pemberian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah perlu dilakukan secara selektif
dengan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan ketaatan kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam proses memperoleh ijazah dan gelar
akademis serta penggunaannya bagi Pegawai Negeri Sipil dalam upaya
meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan melalui jenjang
pendidikan formal, maka perlu diatur dengan peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan
huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin Belajar dan
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Izin Belajar Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang meliputi Izin Belajar Dan Keterangan Belajar, Penggunaan Gelar Akademik, dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2010.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 473 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 473, BD.2009/No. 59 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI)
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
berkomitmen untuk mewujudkan sekolah murah yang
bermutu pada jenjang pendidikan dasar khususnya
Sekolah Dasar (SD) dan Madarasah Ibtidaiyah (MI); bahwa untuk mencapai pendidikan yang bermutu pada
jenjang pendidikan dasar dapat ditempuh melalui
pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Sekolah
Dasar (SD) dan Madarasah Ibtidaiyah (MI);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
Peraturan ini menjabarkan maksud,tujuan,dan fungsi; prinsip MBS; Kinerja MBS; Tahapan implementasi MBS; Pembiayaan; lain-lain terkait elaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) pada sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2009.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 349 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 349, BD.2009/No.57 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi, Tata Kerja dan Tugas Pokok serta Uraian Tugas Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 181 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara, maka perlu ditetapkan Organisasi, Tata Kerja dan Tugas Pokok serta Uraian Tugas Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 181 Tahun 2009.
Peraturan ini memuat Organisasi, Tata Kerja dan Tugas Pokok serta Uraian Tugas Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas san Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2009.
24 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 260 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 260, BD.2009/No.49 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan khususnya Pendidikan Dasar, serta dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Banjarnegara perlu membebaskan biaya operasional sekolah kepada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Banjarnegara;bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Peraturan ini memuat Pembebasan Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten BanjarnegaraPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2009.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 86 Tahun 2009
PERBUP Kab. Sleman No. 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa kenaikan pangkat bukan merupakan hak, tetapi sebagai
penghargaan atas prestasi kerja dalam ranqka pembinaan
berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier dengan
menitikberatkan pada sistem prestasi kerja; bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk
dapat menlngkatkan prestasi kerjanya memerlukan kompetensi
tertentu yang tidak hanya didasarkan pada ijazah yang diperolehnya,
tetapi juga memerlukan pengalaman yang cukup, oleh karena itu
pemberian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah perlu dilakukan
secara selektif dengan persyaratan pangkat tertentu di sampinq
persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung setiap
upava peningkatan sumber daya manusia bagi Calon Pegawai Negeri
Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung melalui peningkatan kompetensi di bidang pendidikan
formal: banwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dlsebutkan bahwa Pejabat
Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati, maka
Bupati Temanggung berwenang mengatur urusan kepegawaian
diantaranya Tugas Belajar, Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar,
Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi
Calon Pegawal Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung; bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan PJsul 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil perlu mengatur
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesualan Ijazah dan Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi
Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerlntah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nornor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas belajar, ijin belajar, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, surat keterangan belajar, surat keterangan memiliki ijazah, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kewajiban, pembinaan dan pengawasan, ketentuan hukuman.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009
PEDOMAN PENDIRIAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN/PENUTUPAN DAN PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2009/No.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan dan tindak lanjut Pasal 17, 18,
19 dan 20 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31
Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31) maka perlu adanya Pedoman
Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan
&• dan Perubahan Status Satuan Pendidikan; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dari ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991;
Undang-undang Nornpr 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan bupati (perbup) tentang pedoman pendirian, penambahan, penggabungan, penghapusan/penutupan dan perubahan status satuan pendidikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2009.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 64 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program pendidikan berbasis kewirausahaan (Enterpreneurship) di Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong dan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradapan bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab perlu diciptakan program pendidikan berbasis kewirausahaan (enterpreneurship);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.20 Tahun 2003, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.14 Tahun 2005, UU No.35 Tahun 2007, PP No.19 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.74 Tahun 3008, Permendik No.11 Tahun 2005, Permendik No.22 Tahun 2006, Permendik No.23 Tahun 2006, Permendik No.24 Tahun 2006, Permendik No.12 Tahun 2007, Permendik No.13 Tahun 2007, Permendik No.16 Tahun 2007, Permendik No.10 Tahun 2009, Kepmendik No.044/U/2002, Perda No.2 Tahun 2008, Perda No.9 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ; Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup Program Pendidikan Kewirausahaan, Standar Kompetensi Program Pendidikan Kewirausahaan, Bentuk Satuan Pendidikan Kewirausahaan, Kerjasama Satuan Pendidikan, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2009.
Perbup ini memiliki 8 halaman;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
