Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.868 peraturan dalam 0,026 detik

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Standar Pelayanan Dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang Dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Penanaman Modal dan Investasi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang Dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal
Download file:
Permen No 17 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Agraria Dan Tata Ruang Dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Penanaman Modal dan Investasi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Download file:
PERMEN ATR_KBPN NO. 15 TA...014_satu pintu-1.pdf
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal di Kawasan Transmigrasi
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Penanaman Modal dan Investasi Transmigrasi, Daerah Tertinggal
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2024 tentang Bentuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Tata Cara Pemberian Izin Penanaman Modal di Kawasan Transmigrasi
Download file:
Permendesa Nomor 13 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 12 Tahun 2022
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Tata Tertib Persidangan Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Sumber Daya Air Nasional
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Standar/Pedoman
Download file:
12 tahun 2022.pdf
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik COVID-19 / Corona
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permentan No. 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Mengubah
  1. Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Bab II huruf C dan Ketentuan Bab III huruf C Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/ OT.140/5/2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan
Download file:
Permentan Nomor 19 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Pangan, Pertanian dan Peternakan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permentan No. 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
Download file:
Permentan Nomor 45 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Tertentu Lingkup Kementerian Pertanian
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik Perpajakan
Download file:
Permentan Nomor 44 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permentan No. 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian
Mencabut
  1. Permentan No. 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
  2. Permentan No. 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
Download file:
Permentan Nomor 40 tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2022
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Kriteria dan Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-Daerah Tertentu pada Sektor Kelautan dan Perikanan
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perikanan dan Kelautan Perpajakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permen KKP No. 17/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria Dan/Atau Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu Pada Sektor Kelautan Dan Perikanan
Download file:
2022permenkp035.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permen ESDM No. 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
Download file:
Permen ESDM Nomor 47 Tahun 2018.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan