Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 7.110 peraturan dalam 0,035 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 45 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Cara Penerbitan Izin Berburu Burung, Ikan dan Satwa Liar Lainnya untuk Kepentingan Penelitian, Ilmu Pengetahuan dan/atau Pendidikan

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP 45 TAHUN 2012.pdf

TATA-CARA-PENERBITAN-IZIN-BERBURU-BURUNG-IKAN-DAN-SATWA-LIAR-LAINNYA-UNTUK-KEPENTINGAN-PENELITIAN-ILMU-PENGETAHUAN-DAN-ATAU-PENDIDIKAN

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2012/No.45 Seri E Nomor 39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Izin Berburu Burung, Ikan dan Satwa Liar Lainnya untuk Kepentingan Penelitian, Ilmu Pengetahuan dan/atau Pendidikan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam upaya mendukung kelestarian satwa dan ekosistemnya di Kabupaten Purworejo, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perburuan Burung, Ikan dan Satwa Liar Lainnya. b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perburuan Burung, Ikan dan Satwa Liar Lainnya, kegiatan perburuan dapat dilakukan antara lain untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan dan/ atau pendidikan setelah memperoleh izin dari Bupati; c. bahwa untuk memberikan pedoman dalarn penyelenggaraan pemberian izm sebagaimana dimaksud pada hururf b, sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2012 tentang Perburuan Burung, Ikan clan Satwa Liar Lainnya, perlu mengatur persyaratan dan tata cara pemberian izin dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang, Tata Cara Penerbitan Izin Berburu Burung, Bean clan Satwa Liar La.innya untuk Kepentingan Penelitian, llmu Pengetahuan dan/ atau Pendidikan;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Llngkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556); 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3888); 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 I Tahun 2004 ten tang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang PemanJaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804); l l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya lkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779); 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut· 0/2010 tentang Peraturan Menteri Kehutanan tentang Surat Izin Berburu dan Tata Cara Permohonan lzin Berburu; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Dacrah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Oaerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perburuan Burung, lkan dan Satwa Liar Lainnya (Lembaran Dacrah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor l);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Izin berburu untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan dan/ atau pendidikan. Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah agar penyelenggaraan pelayanan lzin Berburu untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan dan/ atau pendidikan dapat terlaksana secara efisien, efektif dan selektif.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2012.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 43 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Cara Penyaluran Dan Pembayaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa Dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perbup Kab Kebumen Tahun 2012 No 43_ocr.pdf

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2012/NO.43

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran Dan Pembayaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa Dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun 2012, maka perlu mengatur pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembayaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun 2012.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 35 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun 2012 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan mensyaratkan adanya dana pendamping (cost sharing) dari Pemerintah Kabupaten Kebumen yang digunakan untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat, Rehabilitasi Rusak Sedang, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Alat Peraga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dalam rangka menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2012.
7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 38 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Abstrak

Pendidikan pendidikan dan pelatihan

Download file:

PERBUP 38 TAHUN 2012.pdf

PENGELOLAAN-PENDIDIK-DAN-TENAGA-KEPENDIDIKAN

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2012/No.38 Seri E Nomor 34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa untuk rnemberikan arahan dan pedoman dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Purworejo, perlu disusun pedoman pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan; b. bahwa sesuai ketentuan daJam Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4586); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor4561); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4941); 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan; 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2007 tentang Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus; 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru; 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan; 16. Peraturan Menteri Pcndidikan NasionaJ Nomor 41 Tahun 2007 tcntang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tcntang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/ Madrasah; 19. Peraturan Mcnteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah; 20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratoriumn Sekolah/Madrasah; 21. Pcraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor; 22. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Minimal Pendidikan TK/RA, SO/Ml, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB, Pendidikan Non Formal, UKS, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah; 23. Pcraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworcjo Tahun 2008 Nomor 4); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Tujuan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, bertanggung jawab, sejahtera dan berkeadilan. Ruang lingkup pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi: a. Hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan: 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pant.as dan memadai; 2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; 3. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; 4. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak at.as hasil kekayaan intelektuaJ; 5. Kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana, dan fasilitas pendidik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. b. Pengangkatan, penempatan dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan. c. Pemberian bantuan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2012.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 37 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

Abstrak

Pendidikan pendidikan dan pelatihan

Download file:

PERBUP 37 TAHUN 2012.pdf

PENYELENGGARAAN-PENDIDIKAN-INKLUSI

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2012/No.37 Seri E Nomor 33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa daJam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 32 ayat (3} Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus di Kabupaten Purworejo; b. bahwa pendidikan khusus sebagalmana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan daJam bentuk penyclanggaraan pendidikan inklusi; c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penyelenggaraan Pendidikan lnklusi;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 430 l}; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)1 sebagaimana telah diub.ah beberapa kali, tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 t Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); IO. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 51051, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 11. Peraturan Mentcri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007; 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah ibtidaiyah !SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang istimewa; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo [Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyclenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Tujuan penyelcnggaraan pendidikan inklusi adalah: a. Mcmbcrikan kcscmpatan seluas-luasnya kepada sernua peserta didik yang memiliki kelainan Iisik, emosional, mental dan social atau memiliki potensl kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendldlkan yang bennutu sesual dengan kebutuhan dan kemampuannya; b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2012.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 36 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

BANTUAN DANA OPERASIONAL (DOS) DAN KESEJAHTERAAN KEPADA DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH (DTA) DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2012

Abstrak

Pendidikan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Perbup-No.-36-thn-2012-tt...Kab.-Batang-Hari.pdf

BANTUAN - DANA OPERASIONAL - KESEJAHTERAAN - DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH - KABUPATEN BATANG HARI - TA 2012

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2012/NO.113

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BANTUAN DANA OPERASIONAL (DOS) DAN KESEJAHTERAAN KEPADA DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH (DTA) DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK:

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan tanggung jawab terhadap anak didik pada Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) perlu adanya Bantuan Dana Operasional (DOS) dan Kesejahteraan kepada tenaga Pendidikan pada DTA dalam Kab. Batang Hari; Bantuan DOS dan kesejahteraan dimaksud dipergunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pendidikan keagamaan pada DTA.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah dengan dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 1998; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008; Permendagri No. 3 Tahun 1983; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 5 Tahun 2006; Perda No. 13 Tahun 2012; Perbup No. 33 Tahun 2012; Kep. Bersama Menag dan Mendagri No. 70 Tahun 1978; Kep. Bersama Menag dan Mendagri No. 128 Tahun 1982; Kep. Bersama Mendagri No. 44 Tahun 1998; Kepmenag No. 373 Tahun 2002.
Perbup ini mengenai tentang, Bantuan DOS dan Kesejahteraan kepada DTA dalam Kab. Batang Hari TA 2012, yang meliputi: Maksud dan Tujuan; Besarnya Bantuan; Biaya Opersional; Sumber Dana; Syarat-syarat Penerima Bantuan; Syarat-Syarat tenaga Pengajar; Larangan Penggunaan Dana; Pertanggungawaban; Sanksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
5 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 36 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pedoman Pendanaan dan Pengelolaan Dana Pendidikan

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 36 TAHUN 2012.pdf

PEDOMAN-PENDANAAN-DAN-PENGELOLAAN-DANA-PENDIDIKAN

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2012/No.36 Seri E Nomor 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendanaan dan Pengelolaan Dana Pendidikan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasa1 52 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pwworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang PenyeJenggaraan Pendidikan, perlu adanya pedoman dalam pendanaan dan pengelolaan dana pendidikan yang diatur dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendanaan dan Pengelolaan Dana Pendidikan;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 11. Pcraturan Pcmerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5!05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 teotang Pcrubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 20 IO ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 12. Pe.raturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Nonpersonal Sekolah Dasar/Madrasah lbtidaiyah (SD/Ml), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA}, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah At.as war Biasa (SMALB); 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Puiworejo Tahun 2010 Nomor 3);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Jenis biaya pendidik:an meliputi: a. biaya satuan pendidik:an; b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan c. biaya pribadi peserta didik.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2012.
37 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 34 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penerimaan Peserta Didik Baru

Abstrak

Pendidikan

Download file:

perbup 2012 34 ocr.pdf

PESERTA DIDIK BARU - PENERIMAAN

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2012/No. 34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendidikan .maka untuk kelancaran dan ketertiban · dalam rangka memberikan hak yang sama dalam ni.engakses pendidikan bagi seluruh calon Peserta Didik Baru di Kabupaten Temanggung, perlu adanya pengawasan dalam pelaksanaannya yang diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, petunjuk pelaksanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2012.
13 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 31 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

STANDAR SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SERTA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup No 31 Tahun 2012 ocr.pdf

STANDAR BIAYA

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2012/NO.109, LL KAB.KETAPANG: 15 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SERTA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

ABSTRAK:

bahwa untuk menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi sesuai dengan kebutuhan nyata saat ini, maka perlu mengganti Peraturan Bupati Ketapang Nomor 15 tahun 2011 tentang Standar Satuan Biaya untuk Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri Dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.8 Tahun 1974, UU No.28 Tahun 1999, UU No.20 Tahun 2003, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.101 Tahun 2000, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.2 Tahun 2009, Perbup No.20 Tahun 2012, Perbup No.2 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Standar Satuan Biaya Diklat Dan Tugas Belajar dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2012.
Peraturan ini memiliki 5 halaman dan 10 halaman lampiran.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Purbalingga

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman

Download file:

Perbup No 31 Tahun 2012 ocr.pdf

petunjuk teknis-pendirian lembaga pendidikan anak usia dini

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2012/NO.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Purbalingga

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6) tahun, perlu adanya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan untuk menjamin kualitas pendidikan yang bermutu sehingga dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan menjamin kelangsungan hidup, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Purbalingga yang meliputi persyaratan pendirian PAUD, tata cara pendirian PAUD, penamaan PAUD, penambahan Program Kegiatan Belajar pada PAUD Terpadu, pengintegrasian PAUD, perubahan bentuk PAUD, penutupan PAUD, pelaporan pendirian, pengintegrasian dan/atau penutupan PAUD serta pengawasan, pemeriksaan dan sanksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2012.
13 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 30 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

STANDAR BIAYA TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup 30 2012 ocr.pdf

STANDAR-PENDIDIKAN

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2012/NO.30, TBD No.30, LL KAB SANGGAU : 7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pemberian tugas belajar yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah kabupaten sanggau, maka dipandang perlu menetapkan standar biaya tugas belajar ;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.5 Tahun 1997, Permendagri No.59 Tahun 2007, Perbup Sanggau No.37 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pembiayaan Tugas Belajar dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2012.
Peraturan ini memiliki 3 halaman dan 4 halaman lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT