Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.868 peraturan dalam 0,028 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89/PMK.010/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan, Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu Serta Pengalihan Aktiva Dan Sanksi Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Diberikan Fasilltas Pajak Penghasilan
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
Download file:
89~PMK.010~2015Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.010/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Penanaman Modal dan Investasi Perindustrian
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 76/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal
  2. PMK No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal
Download file:
188~PMK.010~2015Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161/PMK.010/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pencabutan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/Kmk.04/1990 Tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perpajakan
Download file:
161~PMK.010~2015Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.08/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 31/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel Di Pasar Perdana Domestik
Mencabut
  1. PMK No. 86/PMK.08/2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana
  2. PMK No. 172/PMK.08/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana
  3. PMK No. 10/PMK.08/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana
  4. PMK No. 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana
Download file:
PMK Nomor 42 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 258/PMK.011/2014
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Keuangan di Badan Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
PMK Nomor 258 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 144/PMK.06/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tata Cara Pelaksanaan Pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium dalam Rangka Penyelesaian Pengakhiran Perjanjian Induk Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Para Penanam Modal untuk Proyek Pembangkit Listrik dan Aluminium Asahan
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PMK Nomor 144 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.05/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 209/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah
Mengubah
  1. PMK No. 225/PMK.05/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
  2. PMK No. 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
Download file:
PMK Nomor 216 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.05/2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 209/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah
Diubah dengan
  1. PMK No. 216/PMK.05/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
Mengubah
  1. PMK No. 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
Download file:
PMK Nomor 225 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.010/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Ketentuan Penyertaan Modal Perusahaan Pembiayaan di Bidang Pelayaran
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PMK Nomor 32 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.05/2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan dan Pencairan Dana Investasi Pemerintah Untuk Pembelian PT Indonesia Asahan Aluminium
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
2012 PMK 242.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan